Berita Bekasi

Meski Tuai Penolakan Pengusaha, UMK 2023 Kota Bekasi Tetap Mengacu Permenaker Nomor 18 Tahun 2022

Permenaker Nomor 18 tahun 2022 yang menjadi acuan penerapan kenaikan upah 2023 ini memang dinilai membebani para pengusaha.

Penulis: Joko Supriyanto | Editor: Dedy
Tribunnews.com
Ilustrasi Upah Buruh --- Pemerintah Kota Bekasi tetap menggunakan formula Permenaker Nomor 18 tahun 2022 yang telah dikeluarkan oleh Kemenaker beberapa waktu lalu mengenai upah minimum kota (UMK) Bekasi 2023. 

TRIBUNBEKASI.COM, BEKASI SELATAN --- Pemerintah Kota Bekasi tetap menggunakan formula Permenaker Nomor 18 tahun 2022 yang telah dikeluarkan oleh Kemenaker beberapa waktu lalu mengenai upah minimum kota (UMK) Bekasi 2023.

"Untuk UMK sudah ada ketentuan yang baru, kita tidak menggunakan PP 36 tahun 2021," kata Plt Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, Rabu (29/11/2022).

Meski penetapan upah minimum 2023 dengan menggunakan formula Permenaker Nomor 18 tahun 2022 menuai penolakan para pengusaha.

Namun menurut Tri jika Pemerintah telah menetapkan formula itu secara komprehensif.

BERITA VIDEO : BESARAN KENAIKAN UMP 2023 SEDANG DIBAHAS

Artinya kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan, tentu Pemerintah Kota Bekasi hanya bisa mengikuti aturan itu.

Walaupun memang tentunya akan menuai pro dan kontra.

"Kalau penolakan pasti lah ya, pro dan kontra. Tapi saya kira pemerintah sudah menetapkan secara komprehensif, dan kita dibawah hanya mengikuti saja, apa tahapan dan indikatornya," katanya.

Baca juga: Buruh Gelar Demo di Kantor Disnaker Kota Bekasi, Blokir Jalan A Yani, Tuntut Kenaikan Upah 13 Persen

Permenaker Nomor 18 tahun 2022 yang menjadi acuan penerapan kenaikan upah 2023 ini memang dinilai membebani para pengusaha. Sebab mengacu dari Permenaker itu, kenaikan upah bisa mencapai 10 persen. 

Hal ini menjadi dilema para pengusaha, bahkan para pengusaha pun mengancam akan pindah pabrik, jika penetapan upah tetap mengunakan Permenaker Nomor 18 tahun 2022.

Hanya saja, Tri mengaku tetap akan menggunakan aturan itu pada upah minimum 2023 nanti.

"Jadi apapun yang menjadi keputusan pemerintah ya kita akan lakukan itu dan tentunya itu tadi, bagaimana menyeimbangkan indikator inflasi, daya beli masyarakat, kemudian kebutuhan dari pekerja serta kemampuan dari pengusaha saya kira itu menjadi salah satu indikator," ucapnya. 

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Bekasi secara tegas menolak Pemenaker Nomor 18 tahun 2022 yang ditandatangani oleh Menaker Ida Fauziyah pada 16 November 2022 lalu.

Penolakan ini, sebab aturan penetapan upah minimum 2023 yang mengacu pada Permenaker itu dianggap memberatkan para pengusaha, hal ini karena dalam aturan ini ditetapkan kenaikan upah minimun 2023 maksimal 10 persen.

"Apindo Kota Bekasi menolak Pemenaker Nomor 18 tahun 2022 itu. Kami pun juga sudah menggelar pertemuan, karena para pimpinan perusahaan mengeluh, cemas bahkan mengancam akan merelokasi pabriknya," kata Ketua Apindo Kota Bekasi Farid Elhakamy, Kamis (24/11/2022).

Diungkapkan oleh Farid, pihaknya juga sangat menyayangkan sikap Menaker yang mengeluarkan Pemenaker itu.

Padahal formula kenaikan upah minimum sendiri sudah mengacu pada PP Nomor 36 tahun 2021, sementara saat ini justru ada aturan baru yang justru dianggap Pemerintah memihak para pekerja.

"Dengan adanya keputusan menteri yang tiba- tiba merubah formula yang sudah ada, dimana kita belum tahu tujuannya apa. Kemungkinan adanya tekanan kuat dari berbagai pihak atau partai-partai dan lain-lain," katanya. 

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved