Berita Bekasi

Penetapan UMK Kota Bekasi 2022 Tetap Memakai Permenaker Nomor 18 tahun 2022, Ini Kata Plt Wali Kota

Terkait upah minimum kota (UMK) Kota Bekasi 2023, menurut Plt Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono, tetap memakai Permenaker Nomor 18 tahun 2022.

Penulis: Joko Supriyanto | Editor: Panji Baskhara
TribunBekasi.com/Joko Supriyanto
Terkait upah minimum kota (UMK) Kota Bekasi 2023, menurut Plt Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono, tetap memakai Permenaker Nomor 18 tahun 2022. Foto: Plt Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono 

TRIBUNBEKASI.COM, BEKASI SELATAN - Plt Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono tanggapi terkait upah minimum kota (UMK) Bekasi 2023.

Menurut tetap menggunakan formula Permenaker Nomor 18 tahun 2022 yang telah dikeluarkan oleh Kemenaker beberapa waktu lalu.

"Untuk UMK sudah ada ketentuan yang baru, kita tidak menggunakan PP 36 tahun 2021," kata Tri Adhianto, Rabu (29/11/2022).

Meski penetapan upah minimum 2023 dengan menggunakan formula Permenaker Nomor 18 tahun 2022 menuai penolakan para pengusaha.

Baca juga: Buruh Demo di Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Bekasi, Minta Kenaikan Upah 2023

Baca juga: Kenaikan Upah Minimum 2023 Dinilai Apindo Memberatkan Pengusaha: Kita Belum Tahu Tujuannya Apa

Baca juga: Hari Ini Penentuan Besaran Nilai UMK Kabupaten Bekasi, Bakalan Naik Rp 378.106 Menjadi Rp 5.176.418?

Namun menurut Tri jika Pemerintah telah menetapkan formula itu secara komprehensif.

Artinya, kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan, tentu Pemerintah Kota Bekasi hanya bisa mengikuti aturan itu.

Walaupun memang tentunya akan menuai pro dan kontra.

"Kalau penolakan pasti lah ya, pro dan kontra. Tapi saya kira pemerintah sudah menetapkan secara komprehensif, dan kita dibawah hanya mengikuti saja, apa tahapan dan indikatornya," katanya.

Permenaker Nomor 18 tahun 2022 yang menjadi acuan penerapan kenaikan upah 2023 ini memang dinilai membebani para pengusaha.

Sebab mengacu dari Permenaker itu, kenaikan upah bisa mencapai 10 persen.

Hal ini menjadi dilema para pengusaha, bahkan para pengusaha pun mengancam akan pindah pabrik, jika penetapan upah tetap mengunakan Permenaker Nomor 18 tahun 2022.

Hanya saja, Tri mengaku tetap akan menggunakan aturan itu pada upah minimum 2023 nanti.

"Jadi apapun yang menjadi keputusan pemerintah ya kita akan lakukan itu dan tentunya itu tadi, bagaimana menyeimbangkan indikator inflasi, daya beli masyarakat"

"Kemudian kebutuhan dari pekerja serta kemampuan dari pengusaha saya kira itu menjadi salah satu indikator," ucapnya kembali.

Halaman
1234
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved