Kolaborasi dengan Kominfo, Pos Indonesia Tambah 37 Kantor Cabang Pembantu

TRIBUNBEKASI.COM —  PT Pos Indonesia (Persero) menambah 37 kantor cabang pembantu atau Layanan Pos Universal (LPU) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Launching 37 Kantor Cabang Pembantu (KCP) LPU ini dihelat dari dua lokasi dalam waktu berbarengan pada Rabu (1/2/2023).

Lokasi pertama di Gedung Pos Ibukota Jakarta, peluncuran dipimpin secara langsung oleh Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Faizal R. Djoemadi. 

Sementara lokasi kedua di KCP Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat dipimpin oleh Direktur Business Development dan Portfolio Management Prasabri Pesti.

PT Pos berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terkait penambahan LPU yang khususnya di wilayah 3T (terdepan, terpencil, tertinggal dan perbatasan).

BERITA VIDEO: TEKAN ONGKOS DISTRIBUSI, PT POS INDONESIA KOLABORASI BANGUN DIGITAL EKOSISTEM LOGISTIK

"Kolaborasi kami adalah pemerintah menyediakan anggaran melalui Kementerian Keuangan, kemudian Kominfo melakukan supervisi dalam implementasinya, teman-teman ini (Pos Indonesia) yang menyelenggarakan secara operasional," ungkap Direktur Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kementerian Kominfo, Gunawan Hutagalung dalam pernyataan resminya.

Ada pun KCP ini terdiri dari 8 Kantor LPU di wilayah Regional 1 Sumatera, 13 Kantor LPU wilayah Regional 5 Jatim, Bali, Nusra, dan 15 Kantor LPU di wilayah Regional 6 Papua, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan.

Total, pada tahun 2023 ini, pemerintah mengalokasikan dana penyelenggaraan LPU sebesar Rp378 miliar untuk kepentingan operasional di 2.375 kantor LPU bersama unit layanan pos lainnya yang melayani lebih dari 70 persen kecamatan dari 7.266 kecamatan di Indonesia.

Baca juga: Tangis Pilu Warga saat Eksekusi Tol Japek II, Pemda dan DPRD Karawang Dinilai Cuek

Baca juga: Heboh, Warga Tanjungpakis Temukan Lumba-lumba Terdampar Dipinggir Laut

"Kami melakukan pengawasan, monitoring langsung, maupun laporan yang wajib disampaikan Pos Indonesia, kita melihat sasarannya tepat gak? Penggunaannya tepat gak? Uang ini harus memberdayakan masyarakat. Kita mendorong PT Pos datang langsung ke tengah masyarakat. Ini untuk men-trigger pertumbuhan ekonomi," terang Gunawan Hutagalung.

Lebih lanjut, Gunawan Hutagalung memastikan meski posisi Kantor LPU di wilayah 3T, tarif ditetapkan langsung oleh pemerintah. Sementara tarif komersial bersifat kompetitif.

"Jadi sebesar itulah yang ditetapkan untuk masyarakat. Ke depan coba kita lihat penetapan ini apakah sesuai, karena penetapan ini berdasarkan pertimbangan dari sisi biaya dan daya beli masyarakat di sana. Nah, selisihnya itu disubsidi pemerintah dalam bentuk bantuan operasional. Jadi, layanan di kota sama di sana, sama. PT Pos tidak boleh membedakan layanan yang ada di kota dan ada yang di sana. Itulah fungsi dari bantuan ini," beber Gunawan Hutagalung.

Namun hal yang sejauh ini tidak bisa disamakan dengan layanan di kota adalah adanya layanan _same day dan next day. Sebab, wilayah 3T memiliki jalur yang memiliki karakteristik tertentu.

"Ini kami tolerir dengan waktu tujuh hari. Tapi pada kenyataannya tidak sampai tujuh hari," ujar Gunawan Hutagalung.

Baca juga: Nasdem Kota Bekasi Nilai Kasus Pencurian di Kantor DPC Bentuk Aksi Teror

Baca juga: Kantor DPC Partai Nasdem Bekasi Utara Dibobol Maling, Uang Ratusan Juta Raib

Direktur Utama PT Pos Indonesia, Faizal R. Djoemadi, menambahkan keberadaan Kantor LPU ini juga bisa mengedukasi masyarakat secara langsung terkait transaksi non tunai.