Berita Karawang

Tangis Pilu Warga saat Eksekusi Tol Japek II, Pemda dan DPRD Karawang Dinilai Cuek

Rakyat dibiarkan berjuang sendiri menuntut keadilan tanpa adanya pendapingan dari negara dalam hal ini pemerintah daerah juga para anggota DPRD.

Penulis: Muhammad Azzam | Editor: Ichwan Chasani
TribunBekasi.com/Muhammad Azzam
Ilustrasi - Ketua Peradi Karawang, Asep Agustian bersama rekan-rekannya. 

TRIBUNBEKASI.COM, KARAWANG —  Ketua Persatuan Advokat Indonesia (Peradi) Karawang, Asep Agustian menyayangkan absennya pemerintah daerah maupun para wakil rakyat dari daerah hingga DPR RI pada proses eksekusi lahan untuk proyek Tol Jakarta - Cikampek II di Kampung Citaman, Desa Tamansari, Kecamatan Pangkalan.

Pria yang biasa disapa Askun ini menilai, seakan rakyat dibiarkan berjuang sendiri menuntut keadilan tanpa adanya pendapingan dari negara dalam hal ini pemerintah daerah juga para anggota DPRD.

“Ke mana bupati? ke mana para pejabat pemda? Di mana mukanya para anggota DPRD dari mulai kabupaten, provinsi sampai anggota DPR RI,” kata Askun saat dihubungi pada Rabu (1/2/2023).

Padahal kata Askun, 46 kepala keularga yang mendiami 24 rumah yang tergusur itu terlihat sangat berharap hadirnya pemerintah daerah dan para wakil rakyat yang setiap pemilu selalu datang ke mereka untuk meminta suara.

Apalagi saat proses eksekusi itu warga dipaksa menerimanya, padahal uang ganti ruginya masih tidak sesuai harapan.

BERITA VIDEO: VIRAL, AKSI TERPUJI KAPOLSEK TELUKJAMBE TIMUR PADAMKAN KEBAKARAN ILALANG DI PINGGIR JALAN TOL JAPEK

“Pejabat-pejabat ini dari bupati sampai dewan lihat tidak rakyatnya nangis, rakyatnya pingsan lihat rumahnya diratakan dengan tanah? ini para wakil rakyat yang setiap pemilu datang mengemis meminta suara, kemarin pas eksekusi terlihat tidak mukanya datang mendapingi rakyatnya,” tutur Askun.

“Mereka ini mikir tidak sih, rakyatnya yang terusur setelah rumahnya diratakan dengan tanah akan tinggal di mana? Mereka pernah membayangkan tidak jika hal serupa terjadi kepada anggota keluarganya?,” kata dia.

Askun juga menyoroti perhihal pengamanan eksekusi lahan oleh kepolisian yang ia nilai terlalu berlebihan hingga harus menurunkan ratusan personel taktis sampai beberapa hari sebelum eksekusi pun mendirikan posko di lokasi.

Baca juga: Heboh, Warga Tanjungpakis Temukan Lumba-lumba Terdampar Dipinggir Laut

Baca juga: Nasdem Kota Bekasi Nilai Kasus Pencurian di Kantor DPC Bentuk Aksi Teror

“Saya baca di berita sampai 300 personel. Sedangkan rumah yang mau dieksekusi itu 26 kepala keluarga," katanya.

Askun menilai pengamanan berlebih tak lain hanya akan menambah beban ketakutan.

Padahal warga hanya sekadar menuntut diperlakukan adil oleh negara.

“Yang ada warga makin takut. Saya rasa mereka tidak ada yang mau menentang negara. Cepat atau lambat, proyek strategis nasional memang pasti berjalan, hanya saja, ini loh ada yang belum diperlakukan adil, tempuh dulu itu,” beber dia.

Diberitakan sebelumnya, Isak tangis warga Kampung Citaman, Desa Tamansari, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang, atas eksekusi lahan dan rumah, pada Senin (30/1/2023).

Baca juga: Kantor DPC Partai Nasdem Bekasi Utara Dibobol Maling, Uang Ratusan Juta Raib

Baca juga: Dua Ekor Anak Kucing Hutan Ditemukan di Pegunungan Sanggabuana

Mereka tergusur proyek pembangunan Jalan Tol Jakarta - Cikampek (Japek) 2 atau Japek Selatan.

Halaman 1 dari 3
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved