Cegah Sengketa Lahan, BPN Karawang Pasang 8.200 Patok Tanda Batas

TRIBUNBEKASI.COM, KARAWANG --- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (Gemapatas) serentak se-Indonesia pada Jumat (3/2/2023).

Kegiatan ini diikuti seluruh daerah di Indonesia dilakukan secara daring dan luring dengan pemasangan satu juta patok tanah secara serentak.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Menteri ATR/ BPN dengan lokasi pusat pelaksanaan di Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah (Jateng).

Untuk Gemapatas BPN Kabupaten Karawang yang dilaksanakan secara simbolis oleh Kepala BPN Karawang, Humaidi bersama Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana serta warga pemilik tanah di Desa Kutapohaci, Kecamatan Ciampel, Karawang pada Jumat (3/2/2023).

BERITA VIDEO : PEMBANGUNAN JEMBATAN WALAHAR SEGERA DILANJUTKAN

Kepala BPN Karawang, Humaidi menjelaskan, sebanyak 8.200 patok yang dipasang tersebar di empat kecamatan, yakni Kecamatan Ciampel, Telukjambe Barat, Tegalwaru dan Pangkalan.

"Pemasangan 8.200 patok kita targetkan terpasang sampai 1 minggu ke depan. Untuk di lokasi Desa Kutapohaci ada 320 patak yang dipasang," kata Humaidi di lokasi acara.

Lokasi sasaran pemasangan patok ini meliputi wilayah yang menjadi bagian program PTSL (pendaftaran tanah sistematis lengkap) tahun 2023 di Karawang.

Baca juga: Jaga Aset Daerah, Pemkab Karawang Sudah Sertifikasi 766 Bidang Tanah

"Jadi memang gerakan ini diselaraskan dengan wilayah prioritas program PTSL 2023, yang kita targetkan sebanyak 13 ribu bidang tanah," terang dia.

Ia menambahkan, dengan terpasangnya tanda batas diharapkan tidak ada lagi potensi sengketa tanah di tengah masyarakat. Pasalnya, patok pembatas menjadi jaminan kepastian hukum atas batas tanah yang dimiliki.

"Jadi dengan adanya tanda terpasang, kita harapkan tidak ada sengketa tanah. Pasang patok, anti cekcok, anti caplok," ujarnya.

Sementara Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana memberikan dukungan penuh atas pemasangan tanda batas yang digagas BPN untuk masyarakat.

Melalui tanda batas, menurutnya dapat memberikan legitimasi dan kejelasan bagi masyarakat batas mana lahan yang dimilikinya. Sehingga sengketa tanah pun urung terjadi.

"Harapannya tidak ada sengketa tanah, ini diharapkan bagiamana memberikan legitimasi dan kejelasan bagi rakyat kita sehingga punya batas-batas yang jelas," tutupnya. 

Dukung sertifikasi aset daerah