Sebuah Kantor Perusahaan Kendaraan Bermerek di Sunter Didemo Geprindo dan Karang Taruna DKI Jakarta

- UU PT Nomor 40 Psal 1 Nomor 3 Tahun 2007, UU RI No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- UU RI Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Industri, UU RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Informasi Keterbukaan Publik, dan

- UU Nomor 28 Pasal 14 Tahun 2007 Tentang Perpajakan Perusahaan.

Selain itu, Juru Bicara Karang Taruna DKI Jakarta, Jaka menegaskan, massa yang tergabung dalam berbagai elemen oragnisasi ini juga menuntut dan mendesak perusahaan kendaraan bermerek itu untuk menghilangkan persaingan usaha tidak sehat, dan menciptakan pertumbuhan perekonomian berkelanjutan.

"Ke depan kita berencana menempuh jalur hukum, salah satunya ke Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), sekaligus ada aksi massa lanjutan sebagai bentuk ketidakpuasan masyarakat kepada manajemen perusahaan karena menutup akses kesejahteraan dan partisipasi," sambungnya.

Massa juga menyayangkan pihak perusahaan yang diduga tidak mau menerima audensi dengan para pendemo.

Maka, para pendemo akan melaporkan hal tersebut ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Pendemo juga menyerukan akan menggelar aksi lebih besar lagi jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.

Geprindo dan Karang Taruna DKI Jakarta, berharap perusahaan bisa merealisasikan aspirasi untuk sinergitas dan berkomitmen jadi mitra, dalam mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, serta toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.

(TribunBekasi.com)