Berita Nasional

Komnas HAM Duga Ada Pelanggaran HAM dalam Kasus Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal Pada Anak

Tayang: Kamis, 30 Maret 2023 10:24 WIB

Editor: Ichwan Chasani

Komnas HAM Duga Ada Pelanggaran HAM dalam Kasus Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal Pada Anak

Tribunnews.com/Rahmat W. Nugraha

Putu Elvina ditemui pada acara diskusi publik perkembangan terkini tragedi obat beracun, Jakarta Selatan, Rabu (29/3/2023).

Baca Selanjutnya:

Akui Tak Pantas, Nusron Wahid Minta Maaf Pernah Bilang Tanah Nganggur Bisa Diambilalih Negara

TRIBUNBEKASI.COM — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai adanya dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kasus Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) pada anak.

Hal itu diungkapkan Komisioner Komnas HAM, Putu Elvina di sela diskusi publik perkembangan terkini tragedi obat beracun, Jakarta Selatan, Rabu (29/3/2023).

Adapun dugaan pelanggaran HAM tersebut, menurut Putu Elvina meliputi hak atas informasi, kesehatan hingga jaminan sosial.

"Komnas HAM sudah melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap kasus ini beberapa bulan. Ada beberapa temuan yang kami dapatkan diantaranya dugaan pelanggaran HAM. Seperti pelanggaran hak atas informasi, kesehatan, kesejahteraan, jaminan sosial termasuk juga kemudian hak atas keadilan," kata Putu Elvina, Rabu (29/3/2023).

Putu Elvina menyatakan bahwa sejauh ini proses hukumnya sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan pihaknya mengapresiasi majelis hakim yang sudah memutuskan kasus ini layak untuk dilanjutkan.

"Tentu saja kita harapkan nanti dalam proses pembuktian atau sidang lanjutan majelis hakim memiliki perspektif korban yang baik, serta majelis hakim bisa menengahi perkara secara independen dan imparsial," sambungnya.

Dengan adanya sidang tersebut, lanjut Putu Elvina, diharapkan para korban GGAPA terutama anak-anak mendapatkan keadilan terhadap proses hukum dari kejadian yang menimpa mereka.

"Komnas HAM akan terus mengawal proses hukumnya, kita tentu mendorong pendamping atau penasehat hukum untuk memastikan pendampingan mereka secara baik," lanjutnya.

Putu Elvina mengungkapkan bahwa yang paling penting saat ini adalah persiapan korban karena prosesnya akan panjang.

Seperti diketahui keluarga korban saat ini dalam kondisi yang menurun.

"Dalam arti secara emosional mereka sangat berdampak karena kejadian tersebut. Dikarenakan kehilangan anak mereka," jelasnya.

"Beberapa orangtua korban harus menunggu anaknya selama dirawat dan lain sebagainya di-PHK dari pekerjaannya," sambungnya.

Maka, kata Putu Elvina, perlu ada jaminan sosial untuk keluarga tersebut pada saat kepala keluarga tidak memiliki pekerjaan.

"Sebab jaminan sosial yang menjadi hak dari keluarga itu harus segera ditunaikan oleh negara jadi kira-kira itu yang kemudian menjadi poin-poin penting dari proses gangguan ginjal tersebut," tutupnya.

Sebagai informasi, kasus gagal ginjal akut pertama kali dilaporkan oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta.

Satu dari dua kasus diderita oleh anak berusia satu tahun, dengan gejala tidak bisa kencing dan didiagnosa gagal ginjal akut dan akhirnya meninggal dunia.

Tragedi ini sendiri mengakibatkan hilangnya ratusan nyawa balita hingga anak-anak.

Sementara itu sekitar 25 keluarga pasien gagal ginjal akut progresif atipikal pada anak telah mengajukan gugatan perwakilan kelompok (class action) ke PN Jakarta Pusat.

Gugatan itu telah diterima PN Jakarta Pusat dan terdaftar pada 22 November 2022, dengan nomor perkara 711/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Dalam gelar perkara tersebut, diketahui para keluarga korban menggugat sembilan pihak, yakni PT Afi Farma Pharmaceutical Industry, PT Universal Pharmaceutical Industry, PT Tirta Buana Kemindo, CV Mega Integra, PT Logicom Solution, CV Budiarta, PT Megasetia Agung Kimia, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Kementerian Kesehatan. (Tribunnews.com/Rahmat W. Nugraha)

Sumber: TribunMedan.com