Kemacetan di Jakarta: Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto Janji dari Kuningan ke Mampang Hanya 5 Menit

TRIBUNBEKASI.COM --- Persoalan kemacetan di Jakarta menjadi tantangan yang mesti dihadapi Kapolda Metro Jaya baru, Irjen Karyoto.

Maka kata Irjen Karyoto, untuk memecahkan masalah kemacetan di Jakarta, pihaknya butuh bantuan dari pihak lain.

"Lalu lintas kami juga tengah berupaya. Tentunya, kami tidak bisa sendiri," ujar Irjen Karyoto menjelaskan upayanya mengayasi kemacetan di Jakarta, kepada wartawan, Kamis (6/4/2023).

"Di sini ada Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya, akan kita pecahkan masalah masalah tentang kemacetan," lanjut dia.

BERITA VIDEO : JAKARTA MASA DEPAN, SEKDA KABUPATEN TANGERANG KELUHKAN KEMACETAN

Ia ingin agar jarak dari satu tempat ke tempat lain yang berdekatan dapat ditempuh secara cepat.

Misalnya, dari kawasan Kuningan ke Mampang, Jakarta Selatan, saat ini harus ditempuh sekira 30 menit.

Bila dilihat di Google Maps, jarak Kuningan ke Mampang maupun sebaliknya kurang lebih hanya 5 menit.

Baca juga: Kurangi Kemacetan, Ditlantas Polda Metro Jaya Dukung Penerapan Jalan Berbayar di Jalanan Jakarta

Oleh karenanya, Karyoto mau jarak tempuhnya sama seperti waktu tersebut.

"Kalau kemarin dari Kuningan ke Mampang 30 menit, ya saya upayakan kalau bisa 20 menit atau bahkan 10 atau 5 menit," tuturnya.

Progres pembangunan 10 jalan tembus di Jakarta

Mengurangi kemacetan yang sampai saat ini menjadi persoalan klasik di Jakarta, Pemprov DKI Jakarta membangun jalan tembus.

"Untuk pembebasan lahannya sudah mulai. Insyaallah tahun ini selesai semua," ujar Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Hari Nugroho, saat dihubungi, Rabu (11/1/2023).

Hari menginformasikan bahwa sudah dilakukan pembebasan terhadap sejumlah lahan.

Hal yang dilakukan selanjutnya adalah membangun jalannya.

BERITA VIDEO : WARGA BERFOTO-FOTO DI JPOS PHINISI

"Ada yang belum, prosesnya lama. Mudah-mudahan dalam waktu tiga sampai empat buka selesai ya kami bikin jalannya," ucap Hari.

Hari pun berencana pihaknya akan menggelar konferensi pers terkait 10 titik jalan yang direncanakan akan dilakukan pembebasan lahan.

Ia menegaskan, pembangunan jalan tembus tidak memerlukan Peraturan Gubernur (Pergub) maupun Keputusan Gubernur (Kepgub).

"Enggak butuh, enggak perlu. Langsung jalan saja," kata Hari.

Apabila penetapan lokasi (penlok) habis, pihaknya baru membutuhkan Pergub.

"Tapi kalau masih ada ya langsung jalan terus," pungkas Hari.

Hari membeberkan setidaknya terdapat 10 jalan yang akan dilakukan pembukaan.

Adapun 10 jalan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jalan Tembus Air Maya, Kebayoran Lama

2. Jalan Tembus Penggilingan - Rajiman - Pulo Gadung

3. Jalan Tembus Kelapa Gading Timur - Terminal Pulogadung (masuk dalam rencana 2023)

4. Jalan Tembus Boulevard - Pegangsaan Dua

5. Jalan Tembus Penggilingan Tol Cakung Cilincing Sejajar Tegangan Tinggi

6. Jalan Tembus Dr Satrio - Perbanas

7. Jalan Waru (masuk dalam rencana 2023)

8. Jalan Seno - Masjid Al Makmur (masuk dalam rencana 2023)

9. Jalan tembus Bangun Cipta Sarana, Jalan Tembus Rusun Kelapa Gading - Boulevard Kelapa Gading (masuk dalam rencana 2023)

10. Jalan akses menuju Rusun Rawa Bebek (masuk dalam rencana 2023)

Hari menjelaskan bahwa titik lokasi pada poin nomor 3, 7, 8, 9, dan 10 saat ini telah dilakukan pembebasan lahan.

"Untuk yang lain, nanti dilihat ya. Bisa jadi tahun ini, tapi bisa juga tahun depan," jelas Hari.

Hari menegaskan, apabila memang sudah siap untuk dilakukan pembebasan lahan, maka akan dilaksanakan tahun 2023.

Progres rencana penerapan ERP

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan (Dishub) memberi penjelasan terkait rencana Penerapan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) atau Electronic Road Pricing (ERP) di wilayah ibu kota.

Dilansir dari PPID DKI Jakarta, Kepala Dishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan bahwa progres ERP saat ini masih fokus pada penyelesaian regulasi.
 
Syafrin Liputo menyampaikan, pembahasan regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) mengenai Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) atau ERP saat ini masih dalam tahap pembahasan bersama DPRD DKI Jakarta.

Adapun Raperda Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) atau ERP telah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2023. 
 
"Perda kebijakan PL2SE atau ERP ini masih dibahas bersama DPRD. Setelah legal aspeknya selesai barulah PLL2SE atau ERP ini bisa diterapkan," ujar Syafrin berdasarkan keterangannya, Kamis (12/1/2023).
 
Ketentuan mengenai tarif, ruas jalan, jenis kendaraan, dan lain-lain merupakan substansi yang masuk dalam pasal demi pasal Raperda yang terus dibahas oleh Bapemperda sebelum nantinya ditetapkan sebagai Perda.
 
Selain itu, Syafrin menjelaskan, pembahasan kebijakan PL2SE atau ERP pada tahun 2022 telah dilakukan pembahasan bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta dalam bentuk dengan pendapat dari stakeholder dan masyarakat. 
 
"Dalam Raperda PL2SE atau ERP tersebut, nantinya tidak hanya mengatur mengenai penerapan ERP saja, tetapi juga diharapkan dapat mengatur pengendalian lalu lintas dan angkutan umum di DKI Jakarta secara elektronik," tandasnya
 
Syafrin menjelaskan bahwa kebijakan tersebut dihadirkan sebagai salah satu upaya untuk mengurai kemacetan di ibu kota dalam bentuk push strategy, yaitu strategi mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.

(Sumber : Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Ramadhan LQ/m31/Leonardus Wical Zelena Arga/m36) 

Baca berita TribunBekasi.com lainnya di Google News