DPRD Desak Pemkab Karawang Jadikan Pemadam Kebakaran Dinas Sendiri

TRIBUNBEKASI.COM, KARAWANG — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang, Jawa Barat mendesak Pemkab Karawang agar pemadam kebakaran dijadikan dinas sendiri.

Hal itu diungkapkan Anggota DPRD Kabupaten Karawang, Indriyani saat ditemui di sela kegiatan UKW PWI Jabar di Novotel Karawang pada Selasa (30/5/2023).

Indriyani menerangkan, saat ini pemadam kebakaran masuk pada bidang di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Karawang.

Padahal, melihat perkembangan pembangunan dan jumlah penduduk yang pesat, semestinya pemadam kebakaran harus menjadi dinas sendiri.

Pasalnya, jika hanya menjadi bidang tentu akan terbatas dari segi alokasi anggaran.

Baca juga: Bantu Tangkal Hoaks, Pemprov Jabar Lakukan UKW 1.000 Wartawan

Baca juga: Polisi Tangkap Pria Eksibisionis yang Meresahkan di Dekat Stasiun Bekasi

"Selama ini kan anggaran kecil ya karena masih bidang, padahal kan sangat butuh sekali buat fasilitas pemadam kebakaran. Seperti kendaraan pemadam sama pos ini kan masih sangat minim," beber dia.

Selain itu juga, kata Indriyani, ketersediaan sumber daya manusia (SDM) petugas pemadam kebakaran juga masih sangat sedikit.

Padahal, wilayah Karawang luas dan perkembangan pembangunannya sangat cepat.

"Kami sudah datang ke Purwakarta, di sana damkar dinas sendiri. Fasilitasnya juga lebih baik, sama kalau dinas sendiri kan lebih berpeluang ada bantuan anggaran DAK dari pusat," katanya.

Sudah Ada SOTK

Sebelumnya sempat diberitakan bahwa DPRD Kabupaten Karawang meminta agar pemadam kebakaran menjadi dinas sendiri.

Baca juga: Harga Emas Batangan Antam di Bekasi Selasa Ini Kembali ke Angka Rp 1.048.000 per gram, Ini Detailnya

Baca juga: Teddy Minahasa Jalani Sidang Kode Etik Ini, Kabaintelkam Polri Ditunjuk Jadi Pimpinan

Pasalnya, kini damkar masih masuk bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Karawang.

"Sudah sering kita sampaikan untuk pemisahan menjadi dinas sendiri, termasuk tambah unit," kata Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Karawang, Danu Hamidi, pada Selasa (8/3/2022).

Terkait pemisahan menjadi dinas sendiri, Danu menerangkan, sudah ada struktur organisasi dan tata kerja (SOTK).

Sehingga untuk pemisahan menjadi dinas sudah bisa dilakukan.