Kisruh Proposal Perdamaian Ukraina-Rusia dari Prabowo Subianto, Jokowi: Saya Undang Minta Penjelasan

TRIBUNBEKASI.COM - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyatakan proposal perdamaian untuk konflik antara Rusia dan Ukraina inisiasi Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo subianto.

"Itu dari Pak Prabowo sendiri" ujar Jokowi seusai Rapat Kerja Nasional III PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (6/6/2023).

Terkait itu, Presiden Jokowi bakal memanggil Prabowo Subianto untuk memberi klarifikasi.

Rencananya pemanggilan Prabowo Subianto itu akan dilakukan pada hari ini, Selasa (6/6/2023) atau Rabu (7/6/2023).

"Nanti mungkin hari ini atau besok akan saya undang minta penjelasan mengenai apa yang pak Menhan sampaikan," kata Jokowi.

Dalam rapat dengan DPR, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menjelaskan ada empat poin soal posisi Indonesia dalam konflik Ukraina-Rusia

Pertama, penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah.

"Kedua, call kita selalu please hentikan perang, dan ini disampaikan Bapak Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat berkunjung ke Kyiv, Moskow, dan bulan lalu Pak Presiden bertemu dengan Presiden Zelensky di Hirosima, Jepang. Call ini selalu diulangi."

Ketiga, adalah menjaminan agar rantai pasok makanan tidak terganggu.

"Oleh karena itu Pak Presiden waktu bertemu dengan Presiden Zelensky di Hiroshima mengatakan bahwa Indonesia mendukung perpanjangan Black Sea Grain Initiative," ungkapnya.

Keempat atau poin terakhir, Retno menekankan masalah Ukraina adalah bantuan kemanusiaan.

"Jadi empat poin tersebut menjadi posisi dasar dari Pemerintah Indonesia (terhadap konflik perang Ukraina)."

"Untuk yang Shangri-La monggo Bapak call sama Pak Menhan," ujarnya.

Diketahui, Prabowo Subianto menawarkan proposal perdamaian untuk perang antara Ukraina dan Rusia dalam Shangri-La Dialog di Singapura.

Prabowo Subianto mengusulkan beberapa usulan seperti gencatan senjata pada posisi saat ini.

Kemudian mengusulkan zona demiliterisasi yang akan dijamin oleh pengamat dan pasukan penjaga perdamaian PBB.

Selain itu menyarankan sebuah 'referendum di wilayah yang disengketakan' dengan PBB sebagai penyelenggara.

Belakangan usulan Prabowo Subianto mendapat penolakan dari Ukraina dan Rusia.

Pengamat hubungan internasional juga mengritik proposal tersebut.

(TribunBekasi.com)