Pengamat dari SAFEnet Ini Sebut Pengadaan Alat Sadap Pegasus jadi Bencana Jika Tanpa Pengawasan

TRIBUNBEKASI.COM — Tidak ada yang bisa dilakukan oleh masyarakat sipil di Indonesia untuk mencegah penyalahgunaan alat sadap Pegasus buatan Israel yang dibeli Kepolisian Republik Indonesia (Polri)

Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) Damar Juniarto mengatakan hal tersebut , dalam konferensi pers Pengadaan Alat Sadap Pegasus Menjadi Ancaman pada Demokrasi di Indonesia, Selasa (20/6/2023).

"Kita tidak bisa sebetulnya melakukan upaya pencegahan, sia sia," ungkap Damar Juniarto, yang hadir secara daring, Selasa.

Oleh karena itu, Damar Juniarto mengatakan bahwa keberadaan alat sadap pegasus oleh negara adalah bencana jika tanpa pengawasan.

"Maka itu dianggap sebagai bencana ketika negara terus menerus menghadirkan perangkat semacam ini tanpa pengawasan. Ini praktik yang terus menerus," ucapnya.

Damar Juniarto kemudian mengatakan bahwa perlu ada perlawanan agar penggunaan alat sadap ini dibersamai dengan perlindungan terhadap masyarakat sendiri.

Baca juga: Cuaca Bekasi, Rabu 21 Juni 2023, Pagi Hingga Siang Cerah Berawan, Sore Hujan, Malam Cerah Lagi

Baca juga: Ketagihan Main Film Horor, Sitha Marino Terima Tawaran Bintangi Mantra Surugana

"Jadi saya rasa ini momentun, jangan kemudian mencoba mencari peluang-peluang bagaimana kita menghindaru? Tidak ada cara menghindari, salah satunya cara, dilawan," tegas Damar Juniarto.

"Dan satu-satunya cara adalah dilakukan desakan yang cukup keras gitu terhadap perusahaan perangkat yang menyediakan dan juga negara yang kemudian tidak hadir menyediakan perlindungan yang cukup," tandasnya.

Dorong Transparansi

Sebelumnya diberitakan, Indonesian Corruption Watch (ICW) mendorong pemerintah, dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk membuka secara transparan dokumen pengadaan alat sadap Pegasus buatan Israel.

Koordinator Divisi Pengelolaan Pengetahuan Indonesian Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah mengatakan bahwa pengadaan alat sadap Pegasus itu harus jadi perhatian publik dan dibuka secara transparan oleh negara.

Hal ini terkait laporan IndonesiaLeaks soal adanya potensi penyalahgunaan alat sadap Pegasus di Indonesia.

Berdasarkan Situs Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, diketahui bahwa Polri sempat membeli perangkat lunak bernama 'zero click intrusion system', yang hanya dimiliki oleh Pegasus pada 2017 dan 2018.

"ICW akan highlights dari dua aspek, aspek anggaran dan juga dari aspek pengadaannya, tapi paling yang lebih umum sebenarnya dua konteks ini akan saya bingkai dalam kerangka demokrasi," kata Wana, dalam konferensi pers Pengadaan Alat Sadap Pegasus Menjadi Ancaman pada Demokrasi di Indonesia, di Jakarta Pusat, Selasa (20/6/2023).

Baca juga: Lokasi Layanan Samsat Keliling di Kota/Kabupaten Bekasi dan Karawang, Rabu 21 Juni 2023 Ini

Baca juga: Perpanjangan SIM Kabupaten Bekasi, Rabu, 21 Juni 2023 ini, di Dua Lokasi Satpas, Simak Syaratnya

"Bagaimana kemudian ternyata alat sadap ini juga menjadi salah satu masalah besar dalam kerja-kerja penguatan demokrasi di Indonesia," sambungnya 

Wana Alamsyah pun menyoroti bagaimana pengadaan alat sadap ini tidak pernah dijelaskan secara transparan, mulai dari siapa yang menggunakannya dan peruntukannya.