Gawat, Kawasan Hutan Kota di Jakarta Timur Jadi Sarang LGBT, DPRD Imbau Pemprov Perketat Pengawasan

Menurut dia, fasos dan fasum harus dijaga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

BERITA VIDEO : ANAK REMAJA BERHUBUNGAN SEKS BEBAS, BAGAIMANA ORANGTUA MENANGANINYA?

Dia berjanji akan memaksimalkan aparat yang ada di wilayah Jakarta Timur mulai dari tingkat kota, kecamatan sampai kelurahan.

“Hari ini mulai dijaga, mulai diawasi selama 24 jam terutama malam hari yang terutama PK5 (pedagang kaki lima),” katanya.

Selain Jalan Perindustrian, petugas juga dikerahkan di ruas Jalan DI Panjaitan hingga Jalan Mayjen Sutoyo. Beberapa waktu lalu, pihaknya juga menata hutan kota di ruas UKI-Cawang agar pejalan kaki merasa nyaman, karena PKL juga dibenahi.

Guna memaksimalkan penjagaan, Pemerintah Kota menyiapkan mobil patroli dan dan memasang pagar untuk mengantisipasi pedagang asongan, gelandangan hingga pengemis di kawasan tersebut.

Tak hanya itu, pihaknya juga memberikan sosialisasi kepada warga setiap Selasa dan Jumat untuk mengantisipasi terjadinya LGBT.

Ke depannya, pihaknya akan terus memonitor dengan meminta laporan dari pihak kecamatan setempat, memastikan aset hutan kota hingga pembinaan jika ditemukan  LGBT berkumpul di hutan kota itu.

“Pembinaan ada di Dinas Sosial untuk mengurangi penyakit masyarakat seperti rehabilitasi. Saya berkoordinasi dengan forum komunikasi, kepolisian, hingga Komando Distrik Militer (Dandim), karena tugas eksekusi bukan kami ya,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, DPRD DKI Jakarta mengungkap, sejumlah warga mengeluhkan kaum lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) yang kerap berkumpul di Hotan Kota Makasar, Jalan Perindustrian, Jakarta Timur. Pemerintah DKI Jakarta diminta turun tangan menyelesaikan persoalan itu.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta Wa Ode Herlina saat membacakan kompilasi hasil kegiatan reses ke-2 tahun 2023 di ruang rapat paripurna pada Selasa (18/7/2023) lalu.

Menurut dia, hasil reses ini merupakan aspirasi masyarakat yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

“Merupakan kewajiban anggota dewan untuk menyerap aspirasi masyarakat maka penting bagi anggota dewan untuk turun langsung menemui warga masyarakat dalam rangka menjaring aspirasi dan hal-hal yang menjadi kebutuhan masyarakat,” kata Wa Ode berdasarkan keterangannya pada Selasa (25/7/2023).

Wa Ode mengatakan, DPRD meminta Pemprov DKI memperketat pengawasan hutan dan taman kota dari aksi kriminalitas dan perbuatan negatif lainnya. Hal ini merupakan aspirasi masyarakat di bidang pemerintahan, pertanahan, dan ketertiban umum.

“Dewan mengharapkan eksekutif melakukan pengawasan dan pengamanan terutama di area hutan kota dan taman kota mengingat sering terjadi tindak kriminalitas di hutan kota contohnya di hutan kota Jalan Perindustrian dan menjadi tempat berkumpulnya kaum Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT),” jelas Wa Ode dari PDIP.

(Sumber : Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Fitriyandi Al Fajri/faf) 

Baca berita TribunBekasi.com lainnya di Google News