Harga Pangan Mulai Melambung Tinggi, PSI Desak Pemprov DKI Lakukan Stabilitasi

TRIBUNBEKASI.COM, JAKARTA --- Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta mendesak Pemerintah DKI Jakrta untuk melakukan langkah stabilitasi harga pangan. Soalnya harga pangan di Jakarta mulai melonjak.

Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta August Hamonangan mengatakan, sejumlah harga bahan pangan pokok di wilayah DKI Jakarta terpantau naik beberapa hari ini. Mulai dari beras, daging, hingga gula dan garam dapur.

Dia mencontohkan, harga daging sapi has (paha belakang) tertinggi di wilayah Jakarta hari ini mencapai Rp 170.00 per kg di Pasar Petojo Ilir.

Sedangkan harga terendah sudah di angka Rp 130.000 per kg di Pasar Mampang Prapatan. Kemudian harga gula pasir tertinggi di Jakarta mencapai Rp 17.000 per kg, di Pasar Glodok, dan terendah Rp 14.000 per kg di Pasar Pos Pengumben.

BERITA VIDEO : RIBUAN HEKTAR SAWAH DI SUKAWANGI BEKASI ALAMI KEKERINGAN

Menurutnya, stabilisasi harga pangan menjadi hal yang sangat penting, karena menimbulkan kekhawatiran warga DKI saat ini. Apalagi itu merupakan kebutuhan dasar manusia.

“Pengecekan seperti operasi pasar ini sangat penting dilakukan Pemprov DKI untuk menjaga kestabilan harga dan memastikan stok pangan di lapangan aman,” ujar August pada Sabtu (7/10/2023).

Menurutnya, sebelum harga melonjak Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) sudah mengantisipasi adanya potensi lonjakan harga pangan.

Baca juga: Soroti Impor Pangan RI yang Bisa Tembus Rp 300 Triliun, Megawati Kutip Pernyataan Ir Soekarno

Apalagi masalah ini sudah sering terjadi setiap tahun, sehingga sudah ada langkah mitigasi daerah pemerintah.

“Di tengah Presiden menggalakkan ketahanan pangan, harusnya Pemprov DKI Jakarta sudah maju melangkah. Selain itu juga harus fokus pada penanaman tanaman produktif, manajemen dan penataan distribusi daging sapi, ayam, telur yang harus terus ditingkatkan,” ungkapnya.

Dia menilai DKPKP harus aktif mensosialisasikan harga dan stoknya melalui media sosial (medsos) yang bisa diakses warga DKI Jakarta.

Dengan begitu, para penjual maupun pembeli bisa mengetahui harga pasaran yang terbentuk, sehingga penjual tidak berspekulasi untuk menaikkan harga jual akibat keterbatasan informasi (Assymetric Information) terhadap stok maupun harga pasaran komoditas.

Menurut Anggota Komisi D DPRD DKI ini, informasi merupakan faktor penting bagi penjual untuk menaikkan atau menurunkan harga.

Karena itu, informasi terkait stok dan harga pasaran harus tersampaikan dengan maksimal dan masif kepada para penjual.

“Begitu juga kepada pembeli, dengan informasi harga yang akurat, pembeli akan menentukan sikap untuk membeli sekarang atau menunda, dan penundaan tersebut akan menstabilkan kembali harga pasar karena turunnya permintaan (demand). Jadi informasi sangatlah vital terhadap fungsi kontrol harga komoditas di pasar,” pungkasnya.

Sementara itu, Pemerintah DKI Jakarta telah melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan harga pangan di Jakarta. Salah satunya penyediaan dan pendistribusian pangan bersubsidi bagi masyarakat tertentu.

“Pada kegiatan ini masyarakat tertentu dapat membeli paket pangan seharga Rp 126.000, terdiri dari beras, daging sapi, daging ayam, telur ayam, ikan kembung dan susu,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati berdasarkan keterangannya, Sabtu (7/10/2023).

Suharini mengatakan, pihaknya juga menggencarkan pengembangan pertanian perkotaan. Caranya memanfaatkan ruang terbatas dengan penggunaan tanaman cepat panen.

Selain itu, pemerintah juga memberikan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) berupa bantuan pangan tahap II kepada 239.522 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Hal ini berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Penyaluran Beras SPHP melalui pedagang pasar grosir, pedagang pasar tradisional dan mitra Bulog. Harga beras SPHP di PIBC adalah Rp 10.385 per kilogram, sedangkan harga di tingkat eceran/ konsumen Rp 10.900 per kilogram,” jelasnya.

Di samping itu, Pemerintah DKI juga melibatkan stakeholder lain untuk menekan harga pangan di Jakarta. Salah satunya dengan menggelar operasi pangan murah yang dapat dimanfaatkan masyarakat

“Pelaksanaan pangan keliling oleh BUMN dan BUMD Pangan Provinsi DKI Jakarta di Rumah Susun, Kantor Kelurahan, Kantor Kecamatan, RPTRA dan lain-lain,” pungkasnya.

(Sumber : Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Fitriyandi Al Fajri/faf) 

Baca berita TribunBekasi.com lainnya di Google News