Adu Gagasan Pemberantasan Korupsi, Tiga Pasang Capres-Cawapres Konfirmasi Bakal Hadir ke KPK

Jika dialihkan ke anggaran kesehatan, jumlah ini setara dengan biaya pembangunan 27.000 unit pusat kesehatan masyarakat (puskesmas).

“Kita tunjukkan sekali lagi teladan dari seorang pemimpin, dan pemimpin tidak boleh ragu untuk memutuskan itu,” tandasnya.

Baca juga: Tegaskan Indonesia Bukan Hanya Penonton Forum Internasional, Airlangga: Kita Memimpin

Baca juga: Banjir di Karawang Mulai Surut, Tersisa di Desa Karangligar yang Masih Banjir Tinggi

Gagasan capres nomor urut 1, Anies Baswedan, tak jauh berbeda. 

Jika terpilih sebagai presiden RI selanjutnya, Anies Baswedan berjanji untuk memiskinkan koruptor dan mengesahkan UU Perampasan Aset.

Anies Baswedan juga ingin memperkuat KPK melalui revisi undang-undang. 

Bersamaan dengan itu, menurutnya, pimpinan KPK harus dipastikan memiliki standar etik yang tinggi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga ingin memberikan penghargaan untuk masyarakat yang membantu melaporkan dugaan korupsi.

Baca juga: Respon Putusan Bebas Haris Azhar dan Fatia, Luhut Serahkan pada Jaksa, Jaksa Bakal Ajukan Kasasi

Baca juga: Siram Air Keras dan Bacok Pedagang Pasar Hingga Tewas, Pelaku Pembunuhan Dibekuk

Menurutnya, mekanisme pelaporan dugaan korupsi ini dibolehkan UU.

“Dengan begitu, bukan hanya aparat penegak hukum, tapi seluruh rakyat ikut memerangi korupsi,” kata Anies Baswedan.

“Gerakan antikorupsi harus menjadi gerakan semesta yang melibatkan seluruh rakyat,” sambungnya.

Sementara, capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, mengaku sepakat dengan Ganjar Pranowo soal gagasan pemberantasan korupsi.

“Korupsi adalah pengkhianatan terhadap bangsa, korupsi harus diberantas sampai ke akar-akarnya,” kata Prabowo Subianto.

Baca juga: Airlangga Nilai Jawaban Prabowo pada Debat Presiden Bukan Teori, tapi Best Practice

Baca juga: Remaja Tenggelam di Danau Metland Cibitung Akhirnya Ditemukan Tak Jauh dari Lokasi Kejadian

Sama dengan Anies Baswedan, Menteri Pertahanan itu ingin memperkuat KPK, termasuk kejaksaan, Ombudsman, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta inspektorat di tiap kementerian/lembaga.

“Jadi saya sependapat korupsi harus diberantas sampai ke akar-akarnya,” ucapnya.

Mendengar jawaban dari dua pesaingnya, Ganjar Pranowo berharap pemberantasan korupsi di Indonesia akan lebih baik ke depan, siapa pun presidennya.

"Inilah janji politik di depan rakyat. Maka kemudian kalau kita bisa menyatukan yang saya sampaikan di awal, pikiran kita sudah sama, perkataan kita sudah sama, maka kalau perbuatanya tidak sama, kitalah yang dihukum oleh rakyat," tuturnya. (Tribunnews.com/Ilham Rian Pratama)

Baca berita TribunBekasi.com lainnya di Google News