Soal Pembelian Motor Listrik Patwal DKI Senilai Rp 6,3 Miliar, PDIP: Bentuk Pemborosan!

TRIBUNBEKASI.COM, JAKARTA --- Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta menyoroti pembelian lima unit motor listrik patroli dan pengawalan (Patwal) Dinas Perhubungan sebesar Rp 6,3 miliar pada tahun 2024.

Partai dengan kursi terbanyak hingga 25 orang di DPRD DKI Jakarta itu menganggap, pembelian motor listrik tersebut merupakan pemborosan.

Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo mewanti-wanti Dishub dalam pembelian motor listrik tersebut karena menelan anggaran yang sangat besar.

Rio juga meminta agar Dishub sensitif terhadap kondisi umum masyarakat saat ini.

BERITA VIDEO : SMKN 55 JAKARTA BERHASIL KONSERSI LIMA MOTOR BBM MENJADI LISTRIK

“Apalagi diperuntukkan untuk pengawalan VVIP yang secara fungsi mendasar jauh dari kebutuhan nyata masyarakat. Meskipun di sisi lain saat ini memang sedang digencarkan kendaraan yang ramah lingkungan dengan tenaga listrik,” kata Rio saat dihuugi pada Senin (11/3/2024).

Rio mengatakan, dengan acuan tenaga listrik maka jangan menjadi legitimasi Dishub DKI untuk membeli barang tersebut.

Apalagi keberadaan motor listrik dengan harga fantastis itu bisa menyinggung perasaan sosial masyarakat.

Baca juga: Minimnya Biaya Pengurusan, Jadikan Motor Listrik Kian Digandrungi Masyarakat

“Jika melihat kondisi saat ini serta kebutuhan dalam sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, mitigasi bencana maka pengadaan belanja lima motor listrk dengan anggaran Rp 6,3 miliar tersebut masuk dalam pemborosan anggaran,” jelas Rio.

Menurutnya, pembelanjaan motor listrik baru tersebut bersumber dari APBD, yang tentunya harus mempertimbangan dampak langsung ke masyarakat.

Jika tidak berdampak ke masyarakat tentunya anggaran Rp 6,3 miliar bisa dialihkan untuk kebutuhan lain.

Kata dia, jika dianggap perlu dapat dialihkan namun sekali lagi semuanya patut dikaji teknis kekiniaan pembelian motor listrik baru tersebut yang bersumber dari APBD.

Dia berjar Dishub harus mengedepankan pemeliharaan kendaraan motor yang saat ini sudah ada.

“Artinya pengadaan ini apakah karena kekurangan unit atau karena unit sebelumnya mengalami disfungsi penggunaan yang bisa saja disebabkan oleh faktor buruknya perawatan,” ucap anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini.

BERITA VIDEO : KENDARAAN LISTRIK MAKIN MARAK, KOMUNITAS MINTA PLN BUAT SPKLU DI LINTAS PANTURA