Langgar Kode Etik saat Pemilu 2024, Delapan PPPK dan Honorer Karawang Dijatuhi Sanksi

TRIBUNBEKASI.COM, KARAWANG --- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Karawang memberikan sanksi dan teguran kepada dua PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) serta enam orang tenaga honorer yang melakukan pelanggaran kode etik kerja.

Sekretaris BKPSDM Karawang, Gery Sigit Samrodi, menyampaikan pelanggaran tersebut dilakukan saat pemilihan umum.

Ia menjelaskan untuk pelanggaran yang dilakukan oleh PPPK terjadi akibat tidak tahu jika salah satu saudara mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

Lalu, PPPK tersebut memposting foto bersama di sosial media.

BERITA VIDEO : MASSA PENDUKUNG GANJAR-MAHFUD MD DENGAN PRO BAWASLU NYARIS BENTROK

"Pernah kita panggil untuk kita proses, jadi yang bersangkutan itu bukan mendukung tapi dia tidak tahu ada adeknya yang mencalonkan sebagai anggota legislatif dan dia memposting foto bersama adeknya di media sosial. Postingan itu di screenshoot dan dilaporkan sama panwascamnya," kata Gery pada Sabtu (20/4/2024).

Gery menjelaskan, sanksi yang diberikan kepada PPPK berupa penundaan TPP (tambahan penghasilan pegawai) selama satu tahun.

Kemudian untuk honorer hanya diberikan surat rekomendasi evaluasi untuk melakukan perpanjangan kontrak.

Baca juga: Caleg DPRD Kabupaten Bekasi Lydia Fransisca Lapor ke Bawaslu, Tuding PPK Dalang Kecurangan Pemilu

Surat rekomendasi ini diberikan melalui kepala dinas, kemudian akan diberikan pula surat teguran dari kepala dinas kepada honorer yang bersangkutan.

"Kalau PPPK penundaan TPP, jika honorer kami berikan surat rekomendasi evaluasi perpanjangan kontrak berikutnya kepada kepala dinas terkait," jelasnya.

Gery menerangkan yang melakukan pelanggaran kode etik berasal dari instansi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), Puskesmas dan Dinas Perhubungan.

BERITA VIDEO : BAWASLU BEKASI LIBATKAN ORGANISASI LAIN UNTUK BANTU PENGAWASAN PEMILU

Sanksinya hanya diberikan teguran dari pimpinannya.

"Kalau sanksi itu tadi diharapkan untuk tidak memperpanjang kontraknya tapi kalau masih dibutuhkan oleh dinas nya silahkan saja," katanya.

Sedangkan penudaan TPP itu merupakan ada dua PPPK dari Dinas Tenaga Kerja dan Guru.

"Kalau yang PPPK langsung kami ambil alih," tambahnya. (maz)

Baca berita TribunBekasi.com lainnya di Google News

Ikuti saluran TRIBUN BEKASI di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaUeu7FDzgTG0yY9GS1q