DPRD Karawang Minta Pemerintah Ganti Bantuan Sosial Tunai Jadi Non Tunai

TRIBUNBEKASI.COM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang meminta pemerintah mengganti bantuan sosial (bansos) tunai dengan bansos nontunai.

Hal itu disampaikannya karena ada masukan dari Paguyuban Pedagang Sembako Karawang (Pasok).

Mereka menilai bantuan tunai berupa uang itu justru banyak disalahgunakan atau sering tidak dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan pokok yang menjadi tujuan utama program.

"Maka ini menjadi evaluasi kami dan permintaan kami agar ini menjadi perhatian pemerintah daerah," kata Ketua Komisi IV DPRD Karawang, Asep Junaedi pada Rabu (8/1/2025).

Anggota DPRD Karawang dari Fraksi Nasdem itu menyampaikan saat ini bantuan tunai yang disalurkan melalui Kantor Pos kepada 175 ribu KPM (Keluarga Penerima Manfaat).

Baca juga: Lobi Tambahan Kuota Haji, Presiden Prabowo Bakal ke Arab Saudi Akhir Januari

Baca juga: Jenazah Bocah Terbungkus Sarung di Bekasi Rupanya Dibuang Orangtuanya

Baca juga: Selain di Bekasi, KPK juga Geledah Rumah Hasto PDIP di Kebagusan, Ini Barang Bukti yang Disita

Baca juga: Kerap Beraksi Dini Hari, 16 Pelaku Sindikat Pencurian Kabel Milik PT Telkom Diringkus Polisi

Komisi IV mendorong Dinas Sosial untuk turut serta melakukam perbaikan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar tepat sasaran sesuai kondisi di lapangan.

“Banyak temuan bahwa data KPM tidak sesuai, ada yang sudah meninggal masih tercatat, sementara yang seharusnya menerima malah terlewat. Kedepan, data ini harus lebih akurat agar program tepat sasaran,” kata Asep Junaedi.

Asep Junaedi juga menyampaikan, Fraksi Nasdem di DPRD Karawang menegaskan komitmennya untuk mengedepankan kepentingan masyarakat dalam setiap kebijakan.

"Kami mendukung penuh langkah-langkah yang memperbaiki tata kelola bantuan sosial, termasuk memberdayakan pedagang lokal," pungkas Asep Junaedi. 

Baca berita TribunBekasi.com lainnya di Google News

Ikuti saluran TRIBUN BEKASI di WhatsApp.