Anggaran IKN Diblokir, Pengamat: Bukan Program Unggulan, Prabowo Harus Berani Abaikan Ambisi Jokowi 

TRIBUNBEKASI.COM, JAKARTA --- Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga berpandangan, jika Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi adalah orang yang paling bertanggungjawab atas tersendatnya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur, bukan Presiden RI Prabowo Subianto.

Sebab Jamiluddin menilai, terjadinya pemblokiran anggaran pembangunan IKN karena bukan program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto.

"Wajar karena (pembangunan) IKN bukanlah prioritas bagi Presiden Prabowo Subianto. Sebab, soal IKN tidak termasuk program unggulan Prabowo," ungkapnya, Sabtu (8/2/2025).

"Logis karena Prabowo harus menyiapkan anggaran untuk membiayai program unggulannya. Karena itu, yang bukan program unggulan logis kalau anggarannya dipangkas," ucapnya lagi.

Baca juga: Pj Bupati Bekasi Minta Pejabat OPD Rumuskan Efisiensi Anggaran

Menurutnya, masyarakat tidak akan menuntut jika pembangunan IKN tidak dilanjutkan. 

Justru lanjut Jamiluddin, masyarakat akan menurut program unggulan Prabowo saat kampanye Pilpres 2024 lalu. 

"Jadi, sudah tepat anggaran IKN diblokir. Sebab rakyat tidak akan menuntut bila pembangunan IKN tidak dilanjutkan," tuturnya. 

"Rakyat hanya menuntut Prabowo sesuai janjinya saat kampanye. Pembangunan IKN tidak termasuk janji Prabowo. Karena itu, Prabowo tak akan merasa bersalah bila tidak melanjutkan pembangunan IKN," sambungnya. 

Kemudian Jamiluddin juga berpandangan, Prabowo diperbolehkan mengabaikan sosok Jokowi soal ambisinya terkait IKN. 

Sebab, IKN bukanlah tanggung jawab Prabowo, melainkan Jokowi kala menjabat sebagai Presiden. 

"IKN mangkrak atau tidak bukan tanggung jawab Prabowo. Rakyat justru akan marah pada Prabowo bila ia membangun IKN tapi janjinya justru tidak diwujudkannya," ungkapnya. 

"Karena itu, Prabowo harus menggunakan anggaran untuk memenuhi janjinya. Janji itu hutang, dan akan terus ditagih rakyat. Untuk itu, Prabowo boleh saja mengabaikan ambisi Joko Widodo terkait IKN. Prabowo tak punya beban moral atau merasa bersalah bila abai terhadap IKN," lanjutnya.

Tak hanya itu, Jamiluddin juga menilai kalau Prabowo harus memilih antara membangun IKN, atau memenuhi janjinya sebagai Presiden. 

"Prabowo harus memilih, membangun IKN atau memenuhi janjinya kepada rakyat. Saya yakin, Prabowo akan memilih mewujudkan janjinya," jelasnya. 

"Jokowi bisa jadi hanya tinggal masa lalu. Termasuk tentunya IKN, yang tak akan jelas rimbahnya," tandas dia. 

Diketahui, Istana melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, membantah soal pemerintah telah menghentikan anggaran untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) akibat adanya kebijakan efisiensi anggaran.

Menurutnya, pemblokiran anggaran yang disampaikan Menteri Pekerja Umum (PU) Dody Hanggodo, diartikan yakni hanya belum membuka transfer anggaran.

"Kalau diblokir itu kan bukan berarti anggarannya tidak ada kan? Anggarannya belum dibuka,” kata Hasan Nasbi di Kantor PCO, Gedung Kwarnas, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025).

“Jadi anggarannya ada di OIKN, ada di kementerian, anggaran pembangunan IKN itu ada di kementerian PU, ada di OIKN,” tambahnya. 

Kemudian ia menjelaskan, komitmen pemerintah dalam melanjutkan pembangunan IKN tidak bisa dianggap main-main. 

Sebab, Presiden RI Prabowo Subianto telah berkoordinasi dengan kepala badan serta para menteri terkait mengenai percepatan pembangunan ibu kota baru tersebut.

“Yang jelas komitmen dari bapak presiden beberapa hari lalu kan sudah disampaikan oleh menko infrastruktur kan. Bahwa selama 5 tahun ke depan, presiden punya komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN dengan biaya yang sudah disebutkan,” ungkapnya. 

Selanjutnya, Hasan menyampaikan, pemerintah telah menganggarkan pembangunan IKN tahap II sebanyak Rp48,8 triliun.

Kata dia, target pemerintah menyelesaikan kawasan inti pusat pemerintahan, membangun gedung yudikatif, dan membangun gedung legislatif. 

“Sisanya nanti itu kan akan didorong yang membangunnya adalah swasta,” tandasnya. 

BERITA VIDEO : RESPONS JOKOWI SOAL KABAR ANGGARAN IKN KENA BLOKIR HINGGA CORETAN "ADILI JOKOWI"

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan kabar yang mengejutkan terkait kelanjutan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menurut Menteri Dody, kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) belum ada progres karena anggaranya tidak ada karena masih diblokir Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"IKN kayaknya belum ada (progres) sih. Makanya saya bilang, anggaran itu kan diblokir semua. Progres gimana sih? Anggarannya enggak ada (kok ditanya) progres," ucap Dody

Hal itu disampaikan Dody usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI pada Kamis (06/02/2025).

"Anggarannya enggak ada, progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri. Itu progresnya," lanjut Dody sambil tertawa di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/1).

Setelah berkelakar soal anggaran IKN, Dody mengatakan akan melaporkan hasil RDP dengan Komisi V DPR ke Menkeu Sri Mulyani.

"Setelah disetujui kan ada surat khusus tuh nanti kami minta buka blokir, baru kemudian kita akan rekomposisi lagi mana yang kira-kira bisa diotak-atik untuk kemudian bisa support masyarakat luas," ujarnya. 

(Sumber : Wartakotalive.com, Alfian Firmansyah/m32) 

Baca berita TribunBekasi.com lainnya di Google News

Ikuti saluran TRIBUN BEKASI di WhatsApp