Isu Perombakan Kabinet Mencuat, Bahlil Lahadalia Tegaskan Reshuffle Adalah Hak Prerogatif Presiden

TRIBUNBEKASI.COM, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mendapat sorotan tajam karena melarang penjualan elpiji 3 kg di tingkat pengecer.

Kebijakan ini berumur sangat singkat karena mendapat protes keras dari masyarakat.

Presiden Prabowo Subianto pun memberikan reaksi keras hingga penjualan elpiji 3 kg dikembalikan seperti semula.

Pada saat yang hampir berbarengan, muncul kabar bahwa bakal terjadi perombakan Kabinet Merah Putih yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto.

Isu reshuffle kabinet ini mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto melontarkan pernyataan yang bakal menyingkirkan bawahannya yang dinilai masih 'bandel' dan tidak pro rakyat.

Menanggapi soal isu perombakan atau reshuffle kabinet di Kabinet Merah Putih, Bahlil Lahadalia menyatakan, perombakan kabinet merupakan kewenangan presiden.

Hal tersebut, disampaikan Bahlil di Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (8/2/2025).

Dalam sesi tanya jawab dengan awak media, Bahlil mengatakan, ia tak ingin berbicara lebih jauh terkait isu perombakan kabinet Prabowo.

"Itu kewenangan Bapak Presiden. Jangan kita terlalu merasa paling mengerti, itu hak prerogatif Bapak Presiden, yah," jawabnya singkat, Sabtu.

Dalam kesempatan berbeda, sejumlah menteri lainnya juga merespons isu reshuffle kabinet Prabowo-Gibran. 

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, mengaku belum mendengar informasi terkait adanya reshuffle kabinet.

"Saya kok belum dengar ya," kata Cak Imin usai menghadiri acara International Handicraft Trade Fair (INACRAFT) 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025) malam.

Ketua Umum PKB itu menilai wajar jika Prabowo melakukan evaluasi terhadap kinerja anak buahnya.

Terlebih, jika ditemukan adanya menteri yang tak sejalan dengan visi-misi Prabowo. 

"Sudah jelas-jelas Pak Prabowo pro rakyat kecil, pro APBN yang efisien, kalau sampai ada pejabat eselon satu yang tidak melaksanakan, pasti diganti," jelas Cak Imin, dilansir WartakotaLive.com.