Kabinet Merah Putih

Isu Perombakan Kabinet Mencuat, Bahlil Lahadalia Tegaskan Reshuffle Adalah Hak Prerogatif Presiden

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mendapat sorotan tajam karena membuat kebijakan kontroversial. Bahlil bakal dicopot?

Penulis: | Editor: Ign Prayoga
Wartakotalive/Miftahul Munir
PEROMBAKAN KABINET - Bahlil Lahadalia selaku Ketua Umum Partai Golkar di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Sabtu (8/2/2025). Bahlil Lahadalia menyatakan, perombakan kabinet merupakan kewenangan presiden. 

Hal senada juga disampaikan Menteri Sekretaris Negara RI (Mensesneg), Prasetyo Hadi.

Prasetyo Hadi mengatakan, sejauh ini, ia belum pernah mendengar adanya kemungkinan reshuffle di Kabinet Merah Putih.

"Reshuffle apa? Enggak ada reshuffle, belum. Enggak ada belum belum," kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Menurutnya, saat ini seluruh jajaran menteri di Kabinet Merah Putih, masih bekerja.

Begitu pun Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono, yang mengatakan dirinya belum pernah mendengar ada isu reshuffle di kabinet.

"Saya belum tahu malahan," kata Sugiono di Kompleks Parlemen, Kamis.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyatakan sejatinya keputusan melakukan reshuffle adalah murni menjadi kewenangan mutlak Prabowo Subianto.

Oleh sebab itu, menurutnya, seluruh menteri harus siap dengan apa pun keputusan Prabowo terhadap komposisi kabinet.

"Ya itu kan hak nya prerogatif dari presiden ya, jadi tentunya presiden memiliki hak sesuai dengan konstitusi ya."

"Harus dihormati dan itu tentunya para menteri harus siap, siapa pun yang di-reshuffle tentunya harus siap, itu adalah kewenangan penuh presiden," ucapnya di Kompleks Parlemen, Kamis.

Penjelasan Istana

Terkait reshuffle ini, pihak Istana juga memberikan tanggapannya. 

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan siapa pun menteri di Kabinet Merah Putih yang tidak seirama kebijakannya dengan Presiden Prabowo akan dievaluasi.

Rupanya, hal ini sudah beberapa kali disinggung oleh Presiden Prabowo dalam beberapa kesempatan.

"Jadi ini peringatan yang berlaku umum. Siapapun itu yang tidak mau seirama gerak langkahnya bersama presiden, ya nanti akan mendapatkan evaluasi dari presiden," kata Hasan di kantornya, Jakarta, Sabtu (7/2/2025).

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 2 dari 3
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved