Isu Perombakan Kabinet Mencuat, Bahlil Lahadalia Tegaskan Reshuffle Adalah Hak Prerogatif Presiden

TRIBUNBEKASI.COM, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mendapat sorotan tajam karena melarang penjualan elpiji 3 kg di tingkat pengecer.

Kebijakan ini berumur sangat singkat karena mendapat protes keras dari masyarakat.

Presiden Prabowo Subianto pun memberikan reaksi keras hingga penjualan elpiji 3 kg dikembalikan seperti semula.

Pada saat yang hampir berbarengan, muncul kabar bahwa bakal terjadi perombakan Kabinet Merah Putih yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto.

Isu reshuffle kabinet ini mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto melontarkan pernyataan yang bakal menyingkirkan bawahannya yang dinilai masih 'bandel' dan tidak pro rakyat.

Menanggapi soal isu perombakan atau reshuffle kabinet di Kabinet Merah Putih, Bahlil Lahadalia menyatakan, perombakan kabinet merupakan kewenangan presiden.

Hal tersebut, disampaikan Bahlil di Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (8/2/2025).

Dalam sesi tanya jawab dengan awak media, Bahlil mengatakan, ia tak ingin berbicara lebih jauh terkait isu perombakan kabinet Prabowo.

"Itu kewenangan Bapak Presiden. Jangan kita terlalu merasa paling mengerti, itu hak prerogatif Bapak Presiden, yah," jawabnya singkat, Sabtu.

Dalam kesempatan berbeda, sejumlah menteri lainnya juga merespons isu reshuffle kabinet Prabowo-Gibran. 

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, mengaku belum mendengar informasi terkait adanya reshuffle kabinet.

"Saya kok belum dengar ya," kata Cak Imin usai menghadiri acara International Handicraft Trade Fair (INACRAFT) 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025) malam.

Ketua Umum PKB itu menilai wajar jika Prabowo melakukan evaluasi terhadap kinerja anak buahnya.

Terlebih, jika ditemukan adanya menteri yang tak sejalan dengan visi-misi Prabowo. 

"Sudah jelas-jelas Pak Prabowo pro rakyat kecil, pro APBN yang efisien, kalau sampai ada pejabat eselon satu yang tidak melaksanakan, pasti diganti," jelas Cak Imin, dilansir WartakotaLive.com.

Hal senada juga disampaikan Menteri Sekretaris Negara RI (Mensesneg), Prasetyo Hadi.

Prasetyo Hadi mengatakan, sejauh ini, ia belum pernah mendengar adanya kemungkinan reshuffle di Kabinet Merah Putih.

"Reshuffle apa? Enggak ada reshuffle, belum. Enggak ada belum belum," kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Menurutnya, saat ini seluruh jajaran menteri di Kabinet Merah Putih, masih bekerja.

Begitu pun Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono, yang mengatakan dirinya belum pernah mendengar ada isu reshuffle di kabinet.

"Saya belum tahu malahan," kata Sugiono di Kompleks Parlemen, Kamis.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyatakan sejatinya keputusan melakukan reshuffle adalah murni menjadi kewenangan mutlak Prabowo Subianto.

Oleh sebab itu, menurutnya, seluruh menteri harus siap dengan apa pun keputusan Prabowo terhadap komposisi kabinet.

"Ya itu kan hak nya prerogatif dari presiden ya, jadi tentunya presiden memiliki hak sesuai dengan konstitusi ya."

"Harus dihormati dan itu tentunya para menteri harus siap, siapa pun yang di-reshuffle tentunya harus siap, itu adalah kewenangan penuh presiden," ucapnya di Kompleks Parlemen, Kamis.

Penjelasan Istana

Terkait reshuffle ini, pihak Istana juga memberikan tanggapannya. 

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan siapa pun menteri di Kabinet Merah Putih yang tidak seirama kebijakannya dengan Presiden Prabowo akan dievaluasi.

Rupanya, hal ini sudah beberapa kali disinggung oleh Presiden Prabowo dalam beberapa kesempatan.

"Jadi ini peringatan yang berlaku umum. Siapapun itu yang tidak mau seirama gerak langkahnya bersama presiden, ya nanti akan mendapatkan evaluasi dari presiden," kata Hasan di kantornya, Jakarta, Sabtu (7/2/2025).

Hasan mengatakan, peringatan ini sudah beberapa kali disampaikan oleh Presiden Prabowo.

Karena itu, ia meminta jajaran kabinet merah putih untuk menyamakan langkahnya dengan kebijakan Prabowo.

"Saya rasa bukan peringatan pertama, Presiden sudah berapa kali menyampaikan hal ini kan. Yang tidak mau ikut ya silahkan diluar."

"Yang mau ikut, samakan gerak langkah keinginannya bersama presiden," jelasnya.

Meski demikian, lanjut Hasan Naasbi, Presiden Prabowo yang dinilai paling tahu mengenai wacana reshuffle kabinetnya. 

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto berbicara peluang adanya reshuffle kabinet merah putih pasca-lewat 100 hari pemerintahannya. 

Namun, ia tidak menjawab lugas mengenai hal tersebut.

Prabowo hanya mengatakan, masyarakat Indonesia menuntut pemerintah untuk bekerja dengan benar dan bersih. Oleh karena itu, ia ingin menegakkan hal tersebut.

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam sesi tanya jawab seusai resepsi harlah ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta pada Rabu (5/2/2025) malam.

"Jadi begini kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar yang bekerja dengan benar jadi saya ingin tegakkan itu," katanya. 

Prabowo bakal menyingkirkan bawahannya yang tidak mau bekerja dengan benar kepada masyarakat. 

"Kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain yang tidak mau bekerja benar benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan," jelasnya.

Selanjutnya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan dirinya mendapat info bahwa ada menteri yang tidak seirama dengan Presiden Prabowo Subianto.

Namun, Dasco tidak mengetahui evaluasi yang dilakukan presiden kepada menteri yang bersangkutan, cukup teguran atau ada reshuffle.

"Jadi saya dapatkan informasi soal (menteri) yang tidak seirama. Ya saya tidak tahu apakah evaluasinya itu sampai dengan reshuffle atau cukup dengan teguran, kan presiden mempunyai kebijakan," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (7/2/2025).

Artikel ini telah tayang di   Tribunnews.com