Warga Perum Bintang Sriamur Tambun Tetap Tolak Pembongkaran Jembatan, Ini Kata Kadis SDA Jabar

TRIBUNBEKASI.COM, BEKASI --- Warga Perumahan Bintang Sriamur Residence, Desa Sriamur, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi melakukan unjuk rasa menolak pembongkaran jembatan yang menjadi akses penghubung ke jalan raya.

Alasan warga Perumahan Bintang Sriamur menolak pembongkaran jembatan bukan karena tidak mendukung program normalisasi sungai atau kali.

Akan tetapi karena pengembang perumahan Bintang Sriamur itu lepas tanggungjawab dan tak mau membangun jembatan itu jika dibongkar.

"Ini sudah diupayakan koordinasi ke Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bekasi yang langsung terjun ke lapangan menindaklanjuti laporan kami," kata Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jawa Barat, Dikky Achmad Sidik kepada awak media pada Kamis (24/4/2025).

Baca juga: Warga Perumahan Bintang Sriamur Bekasi Memohon Dedi Mulyadi Tunda Pembongkaran Jembatan

Dikky menuturkan, pembongkaran jembatan tidak berizin di aliran Kali Baru Bekasi terkendala beberapa hal, seperti jembatan yang jadi satu-satunya akses bagi warga dan tidak bersedianya developer membangun ulang jembatan.

Kondisi itu, pihaknya akan berkomunikasi dengan Disperkimtan Kabupaten Bekasi terkait masalah itu.

"Kendalanya seperti jembatan Perum Bintang Sriamur yang merupakan akses satu-satunya bagi warga perumahan dimana developernya tidak bersedia membangun kembali," ujar Dikky.

Dikky memastikan, upaya pembongkaran bangunan liar dan jembatan di bantaran kali itu ditargetkan rampung beberapa hari ke depan.

Dia juga menyebut seluruh proses pembongkaran membutuhkan biaya hingga ratusan juta termasuk untuk normalisasi dan sungai.

Warga Perumahan Bintang Sriamur Residence, Desa Sriamur, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi melakukan unjuk rasa menolak pembongkaran jembatan yang menjadi akses penghubung ke jalan raya pada Sabtu (19/4/2025).

Pembongkaran itu rencananya bakal dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jawa Barat.

Atas hal itu, sebanyak 38 kepala keluarga (KK) merasa keberatan pembongkaran karena jembatan itu menjadi akses penting warga dalam beraktivitas.

Ketua RT 08/RW 03 Sriamur, Dedi Beben mengatakan, warga mendukung upaya pemerintah dalam melakukan normalisasi sungai.

Akan tetapi, warga dilema jika jembatan yang menjadi akses menuju ke jalan raya milik perumahannya dibongkar.

Sebab, saat ini pihak developer lepas tangan. Sehingga khawatir ketika dibongkar pengembang tak membangunnya kembali.

"Di perumahan ini developer sudah lepas tangan dengan alasan unit sudah terjual semua. Ini yang warga khawatir," ujar Beben.

Beben mengatakan, mobilitas warga dipastikan sangat terganggu apabila jembatan dibongkar.

Karena itu, warga meminta SDA Jawa Barat membongkar jembatan sepanjang di jalur saluran air Jalan Kong Isah secara bertahap.

Tujuannya tak lain agar warga bisa mengakses jembatan perumahan terdekat seraya menunggu proses pembangunan.

"Kita berharap pembongkaran jembatan dilakukan secara bertahap agar tidak mengganggu mobilitas, kita bisa ke perumahan sebelah, jangan serempak," jelasnya.

Beben juga berharap Gubernur Jawa Barat untuk mempertimbangkan lagi waktu pembongkaran jembatan.

Hal ini menyusul warga masih kesulitan mengumpulkan dana swadaya untuk pembangunan jembatan baru. Sebab, pengembang perumahan lepas tanggungjawab.

"Kami menggelar demo, kami bukan tidak mendukung normalisasi, itu bagus. Tapi, mohon kebijakannya untuk mengulur waktu," tegas dia.

Atau kata Dedi Beben, pemerintah bisa mendesak agar pengembang perumahan untuk membangun jembatan baru itu nanti.

Meskipun, ia ragu karena pengembang perumahan selalu saling lempar tanggungjawab karena terjadinya dualisme kepengurusan pengembang.

"Jembatan sekarang yang ada itu juga kan hasil kami bersama bukan dari pengembang," jelasnya.

BERITA VIDEO : ALASAN KEAMANAN, WARGA CINERE DEPOK GELAR AKSI PENOLAKAN PEMBANGUNAN JEMBATAN PENGHUBUNG 

Sementara itu, Irfan warga setempat menyampaikan dalam aksinya mengaku khawatir jika jembatan itu dibongkar.

Pasalnya, hingga saat ini belum ada solusi konkret dari pihak pengembang terkait penggantian jembatan yang akan dibongkar.

"Mereka menegaskan bahwa jembatan tersebut merupakan jembatan bersama yang selama ini digunakan oleh warga untuk akses keluar-masuk perumahan," ujar Irfan.

Menurutnya, pengembang Perumahan Bintang Sriamur Residence tidak memiliki jembatan sendiri untuk akses alternatif. Hal ini dinilai sangat merugikan warga, terutama dalam hal mobilitas dan keselamatan.

“Kami tidak menolak normalisasi, tapi jangan sampai warga dikorbankan tanpa ada solusi;" katanya. (maz)

Baca berita TribunBekasi.com lainnya di Google News

Ikuti saluran TRIBUN BEKASI di WhatsApp