Miris! Buruh Asal Bekasi Ini Kerja Lebih 8 Jam Tanpa Uang Lembur, Jaminan Kesehatan Juga Tak Ada

TRIBUNBEKASI.COM, JAKARTA --- Seorang buruh asal Bekasi bernama Zaenal (44), menyebut praktik-praktik yang disebutnya sebagai “perbudakan” masih banyak ditemukan di sejumlah pabrik di Bekasi. 

Menurut Zaenal, buruh kerap bekerja lebih dari 8 jam tanpa uang lembur, menerima upah sangat rendah, dan tidak mendapat jaminan kesehatan yang layak. 

“Buruh di bawah posisi upah rendah, kesehatan yang tidak layak,” ucapnya Zaenal saat aksi Hari Buruh 2025 yang digelar di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2025) seperti dilansir Kompas.com

Zaenal juga menyoroti diskriminasi dalam proses rekrutmen kerja.

Baca juga: Seruan Puluhan Ribu Buruh Bekasi: Tolak Kasus PHK Sepihak, Minta Pemerintah Jangan Tutup Mata

Banyak lulusan Sekolah Teknik Menengah (STM) diminta melamar pekerjaan menggunakan ijazah SMP agar bisa digaji lebih murah. 

“Perbudakan kesejahteraan dan masa depan mereka yang tidak jelas. Sekolah sampai STM, mereka tidak boleh melamar pekerjaan dengan ijazah STM atau SMA sederajat, harus pakai ijazah SMP supaya gajinya lebih rendah,” katanya.

Untu itu Zaenal mendesak Presiden RI Prabowo Subianto untuk turun langsung memeriksa kondisi kerja di pabrik-pabrik, terutama di wilayah Bekasi, Jawa Barat. 

Zaenal mengapresiasi rencana Prabowo membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, namun menurutnya, tindakan nyata seperti inspeksi mendadak (sidak) ke perusahaan jauh lebih berdampak. 

“Saya setuju. Tapi, lebih setuju lagi kalau ada sidak di tiap-tiap perusahaan, itu lebih mengena lagi,” ujar Zaenal.

Sebelumnya, dalam peringatan Hari Buruh 2025 di Lapangan Monas, Presiden Prabowo menyampaikan komitmennya untuk menghapus sistem outsourcing yang selama ini menjadi keluhan utama kalangan pekerja. 

Sebagai langkah konkret, pemerintah akan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang berfungsi sebagai penasihat Presiden dalam menyusun kebijakan ketenagakerjaan.

Selain itu, Prabowo juga mengumumkan rencana pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) untuk mencegah praktik pemecatan semena-mena oleh perusahaan.

(Sumber : Kompas.com)

Baca berita TribunBekasi.com lainnya di Google News

Ikuti saluran TRIBUN BEKASI di WhatsApp

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Minta Prabowo Sidak Pabrik di Bekasi, Buruh: “Perbudakan" Masih Terjadi