Konflik Terbuka Gubernur dan DPRD Jawa Barat, Dedi Mulyadi Mengaku Berpihak kepada Rakyat

TRIBUNBEKASI.COM, BANDUNG - Kisruh antara pihak eksekutif dengan legislatif di Jawa Barat kian mengemuka.

Dedi menyentil anggota DPRD Jabar tak ada yang memenuhi undangan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Cirebon, 7 Mei 2025.

Dedi menyampaikan hal itu dalam video yang tayang di YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel, Sabtu (17/5/2025).

Atas hal itu, Dedi menilai DPRD Jabar bersikap tak seperti selayaknya. Dia juga menyebut DPRD Jabar tak bisa menghargai pihak lain.

"Musrenbang forum yang sakral, diundang tak mau datang. Ingin dihargai, tapi tak pernah menghargai. Ingin dilibatkan, tapi tidak pernah mau terlibat," tutur Dedi Mulyadi.

Menurut Dedi, DPRD Jabar tak mencerminkan sebagaimana mestinya wakil rakyat.

Dedi mengatakan, DPRD Jabar justru menyebutnya melanggar konstitusi terkait program-program untuk rakyat.

"Ngaku berpihak kepada rakyat, berjuang untuk rakyat, giliran anggaran dibuat untuk kepentingan rakyat, tak terima, dianggap melanggar konstitusi," ucap dia.

Ia pun mengajak semua pihak merenungi, untuk siapa sebenarnya mereka bekerja.

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPRD Jabar, diwarnai aksi walk out dari anggota Fraksi PDIP.

Aksi ini diawali pernyataan anggota DPRD Jabar Fraksi PDIP, Doni Maradona Hutabarat, terkait pidato Dedi saat Musrenbang di Cirebon.

Doni menilai pidato Dedi telah mendiskreditkan DPRD Jabar.

"Sembilan hari yang lalu, Gubernur di acara sakral, ada pernyataan Gubernur yang menurut saya ini perlu kita sikapi. Beliau menyampaikan dan saya berpikiran beliau mendiskreditkan DPRD Jabar. Gubernur ini sepertinya tidak membutuhkan pendapat teman-teman DPRD," kata Doni, Jumat.

Lebih lanjut, Doni menyindir Dedi. Ia mengatakan, Dedi sebagai Gubernur Jawa Barat tidak bisa berjalan sendiri dalam melaksanakan program-programnya.

Apabila Dedi kekeuh tak melibatkan DPRD, kata Doni, maka anggaran-anggaran program Gubernur tak perlu dibahas di DPRD Jabar.