Membandingkan Program Cegah Tawuran Dedi Mulyadi vs Pramono Anung, Mana yang Lebih Efektif?

TRIBUNBEKASI.COM, JAKARTA - Tawuran menjadi masalah di banyak daerah, termasuk di wilayah Jawa Barat (Jabar) dan Jakarta.

Gubernur Jabar maupun Gubernur Jakarta pun terus mencari terobosan untuk menghilangkan tawuran. 

Program mengirim anak-anak bermasalah ke barak militer menjadi salah satu program yang dipilih untuk mengatasi tawuran.

Program ini menuai pro dan kontra. Di sisi lain, ada juga yang menggunakan pendekatan humanis yakni mengirim  anak-anak bermasalah ke perpustakaan.  

Syarifudin, warga Jakarta Timur, membandingkan program Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam mengatasi tawuran pelajar.  

Mana yang lebih efektif mencegah aksi kekerasan di antara remaja?

Syarifudin mengaku mendukung kebijakan Dedi Mulyadi.

Menurut dia, cara Pramono Anung yang membina pelaku tawuran secara humanis tidak efektif untuk mengubah perilaku anak.

Berbeda dibandingkan dengan Dedi Mulyadi yang menggunakan cara membawa siswa bermasalah ke barak militer.

"Menurut saya anak-anak zaman sekarang enggak kayak dulu. Kalau dulu kita banyak baca buku, beda sama anak sekarang yang dari kecil biasa main handphone," kata Syarifudin, Rabu (21/5/2025).

Menurutnya pendekatan humanis lewat program pembinaan keagamaan dan edukasi lebih tepat dilakukan saat anak masih usia dini, bukan ketika anak-anak menginjak usia remaja.

Sehingga bila anak-anak remaja yang dianggap bermasalah karena melakukan tawuran diajak ke perpustakaan, maka hal tersebut dianggap tidak akan efektif mengubah perilaku.

Dia merasa program pembinaan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dengan mengirim anak-anak bermasalah ke barak TNI lebih tepat, karena mampu mendisiplinkan anak.

"Kalau diajak ke perpustakaan, nanti cuma membaca pas ada petugas yang mengawasi saja. Formalitas biar enggak dimarahi saja. Menurut saya lebih efektif program Jawa Barat," ujar Syarifudin.

Meski terdapat penolakan, ada warga yang menyatakan bahwa publik sepatutnya memberikan kesempatan dan waktu bagi Pemprov DKI Jakarta untuk menjalankan program pembinaan.