Pemerintah akan Bagikan Bansos Beras Juni-Juli 2025, Diprioritaskan untuk Wilayah Ini

TRIBUNBEKASI.COM, JAKARTA - Pemerintah akan segera menyalurkan bantuan sosial (bansos) berupa beras pada Juni-Juli 2025. 

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menjelaskan, bansos beras pada Juni-Juli akan difokuskan di daerah-daerah yang paling memerlukan intervensi guna menekan harga beras.

Arief menyebut daerah-daerah itu utamanya berada di wilayah timur Indonesia seperti Papua dan Maluku.

"Termasuk daerah sentra atau tidak sentra tapi harga berasnya ada kenaikan, itu juga yang harus didahulukan," kata Arief dikutip dari siaran pers pada Sabtu (7/6/2025).

Berdasarkan data Panel Harga Pangan Bapanas per 5 Juni, rata-rata harga beras medium dan premium di Zona III yang meliputi wilayah Maluku dan Papua, statusnya telah melewati Harga Eceran Tertinggi (HET).

Rata-rata harga beras medium tercatat Rp 16.904 per kilogram (kg) atau 25,21 persen melebihi HET.

Sementara itu, rata-rata harga premium di Rp 18.157 per kg atau 14,92 persen di atas HET.

Adapun jumlah penerima bansos beras pada program stimulus ekonomi kali ini sebanyak 18,3 juta. Kini yang telah terverifikasi ada 16,5 juta.

Jumlah penerima ini menurun dibanding tahun sebelumnya sebanyak 22 juta. Menurut Arief, ini bukan masalah naik atau turun, tetapi soal bantuan bisa tepat sasaran.

"Kami mau semakin akurat, jadi bukan masalah naik atau turun. Jangan sampai bantuan beras diterima orang yang salah. Jangan sampai missed targeted," ujar Arief.

Ia memperkirakan bansos beras ini bisa mulai disalurkan pada pekan ketiga hingga keempat Juni.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan pemerintah akan menyalurkan beras sebanyak 360 ribu ton selama dua bulan, yaitu Juni dan Juli 2025.

Penyaluran bansos ini akan dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kondisi harga beras di pasaran.

Setiap penerima akan mendapat 10 kilogram (kg) beras per bulan. Namun, untuk daerah yang bukan penghasil beras, penyaluran untuk dua bulan akan diberikan sekaligus dalam satu bulan.

Sementara itu, untuk wilayah yang harga berasnya masih berada di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP), penyaluran akan dilakukan setiap bulan.