Pesawat Kloter 12 Jakarta Diancam akan Diledakkan, Surat Ancaman Dikirim ke Jakarta dari India

TRIBUNBEKASI.COM, MEDAN - Sebuah pesawat pengangkut jemaah haji Indonesia tujuan Soekarno-Hatta, mendapat ancaman bom hingga terpaksa mendarat darurat di Bandara Internasional Kualanamu, Sumatra Utara (Sumut), Selasa (17/6/2025) siang.

Pesawat tersebut mengangkut 422 jemaah haji asal Kota Depok dan Bekasi yang tergabung dalam Kloter 12 Jakarta.

Kepala Kantor Otoritas Bandara Wilayah II, Medan, Asri Santosa, membeberkan kronologi pendaratan darurat pesawat Saudia Airlines SV-5276 di Bandara Kualanamu karena ada ancaman bom.

Asri Santosa mengatakan bahwa peristiwa itu bermula ketika pesawat yang bertolak dari Jeddah itu mulai memasuki wilayah udara Indonesia.

Saat itu, petugas Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerima email yang berisi ancaman bom terhadap pesawat tersebut.

"Ada sebuah email yang masuk ke (Kemenhub) Jakarta. Di situ, ada ancaman bom. Di situ dijelaskan bahwa pesawat akan diledakkan ketika nanti landing di Jakarta," kata Asri saat beri keterangan pers kepada wartawan.

Surat elektronik itu diterima pukul 07.30 WIB. 

Pihak Kemenhub kemudian berkoordinasi dengan otoritas bandara dan segera mengaktifkan Emergency Operation Center (EOC). 

Mengingat Bandara Kualanamu merupakan lokasi terdekat, maka pesawat diarahkan untuk mendarat darurat sekitar pukul 10.44 WIB.

"Kami langsung berkoordinasi dengan aparat, terutama kepolisian, TNI Angkatan Udara, TNI Darat, dan petugas Avsec," jelas Asri.

Setelah mendarat, tim gabungan melakukan pemindahan seluruh penumpang dan pemeriksaan menyeluruh terhadap pesawat untuk mendeteksi adanya bom.

"Tim gabungan Jihandak turun dengan pakaian lengkap mengamankan semua bagian pesawat, dari mulai cabin cargo sampai hal-hal kecil. Sampai saat ini belum ditemukan ancaman bom tersebut," tutur Asri. 

Mengenai pengirim email ancaman bom, Asri mengungkapkan bahwa pengirimnya berasal dari Mumbai, India.

Namun, dia enggan merinci lebih lanjut mengenai isi ancaman tersebut.

"Detailnya dari Kementerian Perhubungan saja, karena yang menerima email itu dari Kementerian Perhubungan, jadi saya tidak berwenang untuk menjawab itu," kata Asri.