Akankah Bobby Nasution Diperiksa dalam Kasus Korupsi Dinas PUPR Sumut? Ini Kata Eks Penyidik KPK

TRIBUNBEKASI.COM, JAKARTA -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar kasus korupsi ratusan miliar rupiah di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Sumatra Utara (Sumut). 

KPK juga telah menyematkan status tersangka terhadap Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Ginting. Di lingkungan pemda Sumut, Topan Ginting dikenal sebagai orang dekat Gubernur Sumut, Bobby Nasution.   

Penyidik KPK memastikan akan menyidik kasus korupsi PUPR secara tuntas, termasuk meminta keterangan Bobby Nasution jika diperlukan.

Mantan penyidik KPK (2013-2021), Yudi Purnomo buka suara terkait peluang diperiksanya Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution dalam kasus dugaan korupsi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatera Utara (Sumut) terkait proyek pembangunan jalan.

Yudi menyatakan, Topan terjaring operasi tangkap tangan atau OTT di saat uang yang dia terima masih terbilang sedikit dibanding total uang yang dia minta yakni Rp 8 miliar.

Biasanya dalam pengungkapan kasus korupsi, penyidik akan melakukan penelusuran dana atau follow the money untuk mencari siapa saja yang menjadi tersangka dalam kasus tersebut.

Sama halnya dengan kasus dugaan korupsi di Dinas PUPR Sumut ini.

Atas dasar penelusuran aliran dana itu, maka bukan tak mungkin Bobby Nasution akan diperiksa KPK. Mengingat statusnya sebagai kepala daerah, yakni Gubernur Sumut.

"Bisa jadi akan dipanggil, karena dia adalah kepala daerah, tidak mungkin tidak dipanggil," kata Yudi dalam Program 'Sapa Indonesia Pagi' Kompas TV, Senin (30/6/2025).

Apakah Topan Ginting Mau Jujur?

Yudi justru lebih mempertanyakan apakah Topan ini mau membuka kasus dugaan korupsi ini selebar-lebarnya.

Atau menjadi justice collaborator dalam kasus korupsi ini.

Karena Topan merupakan Kadis PUPR yang punya kendali besar dalam proyek jalan di Sumut.

"Tentu bukan masalah follow the money, tapi masalah apakah Topan ini sebagai Kadis PU akan membuka selebar-lebarnya terkait dengan peristiwa ini untuk menjadi justice collaborator," kata Yudi.

Selain itu Yudi menilai biasanya anggaran daerah paling besar berada di Dinas PU.