Menteri Ara Mendadak Temui Bos Lippo James Riady di Meikarta Cikarang, Begini Isi Pertemuannya

TRIBUNBEKASI.COM, BEKASI — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mendadak menemui Vice Chairman Lippo Group, James Riady di Meikarta Cikarang, Kabupaten Bekasi pada Selasa (22/7/2025) sore.

Pantauan Tribun Bekasi, Menteri PKB Ara datang ke Distrik 2 Meikarta sekitar pukul 15.35 WIB dan langsung disambut James Riady serta petinggi Lippo Group lainnya.

Menteri PKP juga langsung bertemu konsumen Meikarta untuk berdialog dan memastikan pemerintah turut mengawal hak-hak konsumen dapat terpenuhi sebagaimana mestinya.

Di samping itu, Ara juga tampak terlihat berkeliling meninjau konstruksi kompleks Meikarta dan sejumlah sarana prasarana yang telah terbangun di sekitar wilayah tersebut.

"Hari ini saya sudah ke meikarta, saya lihat cukup ramai, jalan besar. Kita mencari solusi terbaik antara pengembang dan konsumen," katanya.

Menurutnya, pendekatan musyawarah mufakat perlu ditempuh untuk penyelesaian terhadap persoalan konsumen Meikarta.

Atas intruksi Presiden Prabowo Subianto, Ara diperintah agar mengawal dan menyelesaikan hak konsumen.

"Sebagai menteri saya pilih jalur ini. I did it my way. Kalau ini belum memuaskan, saya minta maaf, ini yang terbaik yang bisa saya lakukan. Tetap ada progresnya, kalau ada yang pilih jalur lain, silahkan. Kami berusaha seterbuka mungkin. Pak james menurut saya bapak pengusaha yang punya itikad baik. Apa yg jadi hak konsumen, bisa selesaikan," kata Ara.

Kunjungan ini menjadi momentum penting dalam memastikan kelanjutan penyelesaian proyek Meikarta yang sebelumnya sempat menghadapi berbagai tantangan.

"Hari ini istimewa, Pak Menteri dateng. Terima kasih untuk kesabaran dan dukungan dari seluruh pihak. Selama ini belum selesai, managemen tekad menyelesaikan. Tidak buat proyek yang baru. Mohon pengertian, bantuan dan dukungannya org agar nilai investasi tidak negatif," kata James Riady.

Ia menerangkan, pada 18 Desember 2020, telah ditetapkan putusan homologasi permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang disahkan oleh lebih dari 1.000 kreditur melalui proses voting.

Baca juga: Industri Film di Indonesia Tumbuh Pesat, LSF RI Catat Per Tahun 80 Juta Penonton

Baca juga: Jadi Angkatan Pertama, Unsika Wisuda 7 Mahasiswa Asing

Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) setelah dikukuhkan oleh Mahkamah Agung pada 26 Juli 2021.

Hasil dari homologasi ini memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan.

Konsumen tetap mendapatkan hak unit yang telah dibeli, dengan penyesuaian jadwal serah terima unit sesuai kesepakatan dalam homologasi.

Meikarta secara aktif mengambil alih dan melanjutkan penyelesaian proyek.