Warganet Minta KPK Usut Pembuatan Film Animasi Merah Putih One For All yang Berbiaya Rp 7 Miliar

TRIBUNBEKASI.COM, JAKARTA - Film animasi Merah Putih One For All menghebohkan publik.

Sejumlah warganet meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas produksi film animasi Merah Putih One For All.

Alasannya film tersebut sudah menelan anggaran nyaris Rp 7 miliar namun kualitasnya sangat buruk.

Animasi film tersebut dianggap kaku dan tidak sesuai standar industri. Cerita dan grafis dari film yang rencananya akan tayang menjelang HUT ke-80 RI tersebut bahkan dianggap jauh di bawah standar film animasi modern.

"Tolong diusut KPK," tulis akun Instagram @pancapradipta 17 dikutip Minggu (10/8/2025). Akun tersebut berkomentar di akun instagram produser Toto Soegriwo.

"Ini bau cuci uang menyengat sekali, tolong usut KPK," tulis warganet dengan akun@cuddleseasonii.

Akun resmi Instagram Toto Soegriwo beberapa hari belakangan terus diserang warganet. Setiap postingan Toto di Instagram Feeds mengenai film animasi Merah Putih One For All selalu dibanjiri komentar warganet yang mencibir dan mengkritik film animasi garapan Perfiki Kreasindo di bawah Yayasan Pusat Perfilman H Usmar Ismail tersebut.

Merespons kritikan warganet tersebut Toto Soegriwo angkat bicara. Kata dia tidak ada satu Rupiah pun anggaran pemerintah mendanai film yang rencananya bakal tayang jelang HUT ke-80 RI tersebut.

"Satu rupiah pun tidak ada dari pemerintah," kata dia.

Diketahui film Merah Putih: One For All menuai kritik tajam karena animasi yang dianggap kaku dan tidak sesuai standar industri. Cerita dan grafis dari film yang rencananya akan tayang menjelang HUT ke-RI tersebut dianggap jauh di bawah standar film animasi modern.

Bahkan tak sedikit membandingkan kualitas film animasi Merah Putih: One For All, jauh di bawah film animasi "Jumbo" yang sukses menggaet lebih dari 10 juta penonton di bioskop, sekaligus tercatat sebagai film animasi terlaris sepanjang masa di Indonesia.

Film Merah Putih: One For All diproduksi oleh Perfiki Kreasindo di bawah Yayasan Pusat Perfilman H Usmar Ismail, dengan Toto Soegriwo sebagai produser utama dan Endiarto serta Bintang Takari sebagai sutradara dan penulis naskah. Film tersebut dikabarkan mendapat kucuran anggaran dari pemerintah.

Film ini dimaksudkan sebagai simbol persatuan dan semangat kebangsaan, namun justru memicu perdebatan soal kualitas, transparansi anggaran, dan etika produksi.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com