TRIBUNBEKASI.COM - Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 jadi momentum guna menghasilkan pemimpin masa depan Indonesia, dengan komitmen digitalisasi Indonesia.

Hal tersebut dikatakan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, dalam Rapat Koordinasi Digitalisasi Pemilu Untuk Digitalisasi Indonesia, secara hibrida dari Hilton Resort Nusa Dua, Badung, Bali, Selasa (22/03/2022) malam.

Menurutnya, digitalisasi dalam Pemilu sangat mungkin dilakukan karena sudah banyak negara yang sudah mulai menerapkan e-voting.

"Pengadopsian teknologi digital dalam giat Pemilu memiliki manfaat untuk wujudkan efektivitas dan efisiensi dalam proses kontestasi politik yang legitimate"

"Baik dalam tahapan pemilih, verifikasi identitas pemilih, pemungutan suara, penghitungan suara hingga transmisi dan tabulasi hasil pemilu," ungkapnya.

Dalam rapat yang dihadiri komisioner, pejabat struktural dan fungsional Komisi Pemilihan Umum itu, Johnny saat itu mencontohkan negara Baltik di Eropa Utara, Estoni.

Dimana negara itu menjadi negara terdepan di dunia karena keberhasilan mengadopsi pemungutan suara secara digital.

"Melalui pemungutan suara online yang bebas, adil dan aman, serta melalui sistem e-vote atau internet voting. Estonia telah melaksanakannya sejak tahun 2005"

"dan ini telah memiliki sistem pemilihan umum digital di tingkat kota, negara dan di tingkat Uni Eropa yang telah digunakan 46,7 persen penduduk. Jadi bukan baru, termasuk KPU ini sudah lama juga menyiapkannya," jelasnya.

Johnny menyatakan digitalisasi tahapan pemilu juga tengah berlangsung di India.

Menurutnya, Komisi Pemilihan Umum negara dengan populasi penduduk kedua terbesar di dunia itu bekerja sama dengan salah satu perguruan tinggi tengah mengembangkan teknologi blokchain.

"Saat ini India is now using it! India sedang menggunakan blockchain untuk mendukung voting jarak jauh dalam pemilihan umum (televoting)."

"Diharapkan dapat direalisasi dalam pemilihan umum India tahun 2024 mendatang, sama seperti kita."

"Jadi kalau kita lakukan benchmark dan studi tukar informasi dan pengetahuan, serta pengalaman bisa dilakukan bersama mereka,” ungkapnya.

Tren Global

Mengutip data International Institute for Democracy dan Electoral Assistance, Johnny sebut tahapan pemungutan suara secara elektronik atau e-Voting, telah digunakan di 34 negara di dunia yang dilakukan dalam berbagai bentuk dan tingkatan.

Pelaksanaan e-Voting itu melibatkan badan manajemen Pemilu atau electoral management board di skala nasional maupun skala sub-nasional seperti pemilihan anggota legislatif daerah.

"Pada saat menyusun kodifikasi undang-undang dulu, saya melakukan kunjungan kerja termasuk ke Jerman dan mendiskusikan dengan Badan Pemilihan Umum. Saya menjadi anggota DPR waktu itu."

"Sekarang jadi acuan landasan pemilihan umum, karena undang-undangnya belum diganti atau belum diamandemen dan belum direvisi," ucapnya.

Johnny menjelaskan hal yang penting diperhatikan bersama bukan saja proses secara digital saja.

Namun, lebih pada kesiapan masyarakat untuk menjaga tingkat kepercayaan do setiap tahapan Pemilu termasuk saat verifikasi dan re-verifikasi data.

"Ini perlu kita perhatikan betul-betul dan tren digitalisasi pemilu dapat dilihat dari ragam visi dan pengadopsiannya dalam tahapan pemungutan suara di beberapa negara di dunia,” tegasnya.

Diakui Johnny, transformasi digital di level global pengaruhi beragam aktivitas manusia.

Maka itu, digitalisasi Pemilu jadi hal keniscayaan sebagai bagian dari praktik demokrasi dan manifestasi kedaulatan rakyat Indonesia.

Namun demikian, Johnny menilai tren digitalisasi dan bahkan kini muncul era cyber election yang ditandai dengan beberapa karakteristik.

"Pertama adalah keberadaan inovasi digital sebagai bagian dari solusi. Kedua, arus data dan komunikasi."

"Ketiga, mengenai karakteristik percepatan laju komunikasi. Keempat, komodifikasi data electoral," tuturnya.

Mengenai inovasi digital, Johnny menyatakan secara teknis upaya akselerasi pembangunan infrastruktur TIK oleh pemerintah diharapkan memudahkan digitalisasi.

Johnny mengingatkan salah satu tantangan terbesar berkaitan dengan legitimasi.

Maka itu, Johnny mendorong upaya bersama meyakinkan masyarakat agar legitimasi Pemilu digital bisa diterima.

"Kita harus bisa memastikan, meyakinkan rakyat akan legitimate-nya pemilihan umum melalui proses legitimasi."

"Sehingga keberadaan inovasi digital menjadi bagian dari solusi," tandasnya.

Dorong Akselerasi Transformasi Digital

Guna mewujudkan transformasi digital dalam proses Pemilu, ujar Johnny, keberadaan infrastruktur digital penting untuk dikembangkan secara optimal.

Dengan infrastruktur TIK yang memadai maka Pemilu digital akan bisa dilaksanakan.

"Karena itu cara dan sarana yang paling efektif untuk mengisi migrasi masyarakat dari ruang fisik ke ruang digital."

"Itulah cara bagi kita untuk mengisi akselerasi transformasi digital nasional yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo,” jelasnya.

Johnny akui, Kemenkominfo telah, sedang, dan akan terus melakukan percepatan pembangunan infrastruktur digital di seluruh penjuru negeri.

Menurutnya, pemerataan pembangunan infrastruktur digital menjadi fondasi bagi akselerasi transformasi digital nasional, sekaligus memperkecil digital divide.

"Termasuk tentunya yang inklusif dan memberdayakan di Indonesia, di situlah pentingnya saya hadir malam untuk memastikan tersedianya konektivitas."

"Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini menjadi bahan diskusi nanti selama penyelenggaraan rakor."

"Satu kebanggaan dan kesukacitaan tersendiri bagi saya untuk hadir malam ini, ungkapnya. 

Johnny mengajak seluruh jajaran KPU, ikut mengambil bagian dalam digitalisasi nasional secara konkret agar bisa mengakselerasi transformasi digital di Indonesia.

"Melihat judul rapat digitalisasi yang berlangsung sekarang, saya meyakini KPU dengan segenap jaringannya yang luas di seluruh wilayah Indonesia akan mampu untuk mendorong akselerasi transformasi digital," ujarnya.

Acara rapat koordinasi tersebut diikuti oleh Pejabat Tinggi Pratama dan Madya Sekretariat Jenderal KPU.

Di acara itu, Menkominfo Johnny G. Plate didampingj Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Usman Kansong. 

(TribunBekasi.com/BAS/Biro Humas Kementerian Kominfo)