TRIBUNBEKASI.COM - Lembaga survei Timur Barat Research Center (TBRC) melakukan jajak pendapat untuk mengukur preferensi publik terhadap dinamika politik nasional jelang Pemilu 2024.

Hasilnya kepuasan publik pada Pemerintah yang tertinggi terletak pada bidang ekonomi kemudian hukum, politik, dan keamanan.

Kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden RI Joko Widodo-Maruf Amin di bidang ekonomi capai 83,7 persen.

Sedangkan yang tidak puas hanya 16,3 persen.

Direktur Eksekutif TBRC Chaerudin Affan mengatakan, untuk bidang politik dan keamanan mencapai 77,6 persen.

Sementara sebanyak 22,4 persen responden menyatakan tidak puas.

Kemudian, tingkat kepuasan untuk kesejahteraan sosial sebanyak 79,7 persen responden mengaku puas, dan 20,3 persen mengatakan belum puas.

Affan menambahkan, untuk tingkat kepuasan publik pada bidang hukum mencapai 63,2 persen dan yang tidak puas sebanyak 36,8 persen.

Sedangkan terkait kinerja penegakan hukum di era Jokowi, Kejaksaan Agung menjadi institusi penegak hukum yang dikesankan paling bisa dipercaya dan memuaskan kinerjanya oleh publik.

Hasil survei menunjukan sebanyak 81,2 persen responden percaya dan puas dengan kinerja Kejagung. Kemudian disusul oleh Institusi Polri.

Seebanyak 79,1 persen responden percaya dan puas dengan kinerja Polri.

Lalu institusi peradilan atau Mahkamah Agung sebanyak 62,6 persen responden percaya dan puas.

"Di urutan terakhir KPK tingkat kepercayaan dan kepuasan publik yang memberikan kesan percaya dan puas hanya 54,2 persen responden," kata Affan, Senin (27/3/2023) dalam keterangan tertulisnya.

Selain itu, faktor lain yang juga dipertimbangkan publik secara signifikan dalam menentukan pilihan capres ialah rekam jejak, yakni sebesar 18,2 persen.

Kemudian sebanyak 10,9 persen publik menyatakan faktor-faktor primordial seperti agama dan latar belakang suku bangsa yang jadi pertimbangan memilih capres.