TRIBUNBEKASI.COM — Lonjakan hasil perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam Pemilu 2024 saat proses rekapitulasi di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU), telah memantik tanggapan negatif sejumlah pihak. 

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Idham Holik sempat seolah menantang publik untuk menghadirkan bukti jika tak mempercayai hasil rekapitulasi, pada Minggu lalu, 3 Maret 2024.

Usai keluar pernyataan dari Idham Holik agar publik menghadirkan bukti, kini beredar data penggelembungan suara tersebut, salah satunya dari akun di X, @kochenglatter

Setelah diperiksa ulang oleh Tribunnews di situs pemilu2024.kpu.go.id, nampak adanya perbedaan jumlah suara PSI antara formulir C hasil di tempat pemungutan suara (TPS) dengan angka di dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). 

Akun X itu juga mengunggah foto yang berisi tabel kumpulan daerah pemilihan (dapil) hingga TPS yang diduga terjadi penggelembungan suara PSI.

Terlihat pula, tabel berisi angka perolehan suara di C.Hasil Plano dan yang masuk di Sirekap.

Baca juga: Wanita di Bekasi Terseret 150 Meter, Pelaku Sempat Tendang Korban agar Lepas dari Motor

Baca juga: Dua Pelaku Perampasan Motor di Underpass Cibitung, Ditangkap di Lokasi Terpisah, Begini Tampangnya

Tampak terjadi selisih data angka dan persentase peningkatan yang terjadi dalam persen. 

Namun Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Idham Holik menyebut, tidak ada penggelembungan terhadap jumlah suara PSI, melainkan ketidakakuratan teknologi OCR dalam membaca foto formulir mode C.Hasil plano. 

”Tidak ada terjadi penggelembungan suara,” ujar Idham Holik saat dikonfirmasi, Senin, 4 Maret 2024.

Idham Holik pun menegaskan, Sirekap yang yang merupakan alat bantu penghitungan suara sudah sesuai dengan rekomendasi Bawaslu terkait data C.Hasil plano yang harus diakurasi.

Ketua Divisi Teknis KPU RI ini juga menekankan ihwal hasil resmi perolehan suara peserta pemilu sudah berdasarkan rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang.

“Mulai dari Panitia Pemilih Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota dan KPU provinsi dan pada akhirnya pada level KPU RI, rekapitulasi tingkat nasional,” tegasnya. 

Baca juga: Harga Emas Batangan Antam di Bekasi Senin Ini Tertahan di Angka Rp 1.164.000 Per Gram, Ini Detailnya

Baca juga: Lanjutan Sidang Cerai Ria Ricis dan Teuku Ryan, Tahapan Mediasi Masih Temui Jalan Buntu

Terkait mekanisme rekapitulasi penghitungan perolehan suara di PPK dilakukan dengan cara membuka kotak suara yang berisi formulir C.Hasil plano dan dibaca satu per satu. 

Hasil pembacaan yang dilakukan oleh salah satu anggota PPK kemudian diinput dengan menggunakan file template formulir D.Hasil yang masih kosong. Formulir hasil itu dikirim lewat Sirekap. 

”Apabila  ada gangguan, maka dikirim melalui email atau link cloud,” jelasnya.

Berdasarkan penelusuran di situs pemilu2024.kpu.go.id, berikut sejumlah lokasi yang mengalami anomali suara PSI:

1. Jateng, Tegal, Kramat, Majasem Barat, TPS 03, Di C Hasil 10 suara , di Sirekap ditulis 28. Suara tidak sah 13

2. Jabar, Bogor, Cibinong, Ciriung, TPS 62. Di C Hasil 46. Di Sirekap ditulis 63. Suara tidak sah 19

Baca juga: KPU Kabupaten Bekasi Targetkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Rampung 5 Maret

Baca juga: Ketua MPPPP Romahurmuziy Serukan Agar Hentikan Operasi Penggelembungan Suara PSI

3. Jabar, Karawang, Cilamaya Kulon, Manggungjaya, TPS 03. Di C Hasil 4 suara. Di Sirekap 54 suara. Suara tidak sah 54

4. Banten, Tangerang, Legok, Rancagong, TPS 10. Di Chasil 3. Di Sirekap 48. Suara tidak sah 47

5. Jatim, Pasuruan, Kejayan, Randugong, TPS 07. Di Chasil 2. Di Sirekap 52. Suara tidak sah 54

6. Jatim, Pasuruan, Kejayan, Ambal Ambil. Di Chasil 12. Di Sirekap 58. Suara tidak sah 48

7. Jatim, Pasuruan, Pandaan Tawangrejo, TPS 17. Di Chasil 3. Di Sirekap 49. Suara tidak sah 48

8. Jawa Barat, Cirebon, Tengah Tani, Gesik, TPS 07. Di Chasil 10. Di Sirekap 58. Suara tidak sah 49

Baca juga: Lowongan Kerja Karawang: PT Uni-Charm Indonesia Tbk Butuh Japanese Interpreter Minimal Lulusan SLTA

Baca juga: Lonjakan Suara PSI Dinilai Janggal, KPU Minta Publik Sertakan Bukti Jika Tak Percaya Rekapitulasi

9. Jawa Barat, Cirebon, Tengah Tani, Gesik, TPS 15. Di Chasil 9. Di Sirekap 39. Suara tidak sah 31

10. Jawa Barat, Cirebon, Tengah Tani, Gesik, TPS 9. Di Chasil 7. Di Sirekap 40. Suara tidak sah 40

11. Jawa Barat, Cirebon, Tengah Tani, Dawuan, TPS 23. Di Chasil 7. Di Sirekap 59. Suara tidak sah 63

12. Sumsel, Kota Lubuk Linggau, Lubuk Linggau Selatan I, Lubuk Binjai, TPS 002, di C Hasil 0 Suara, di Sirekap ditulis 42. Suara tidak sah 44.

13. Jawa Barat, Indramayu, Haurgeulis, Sumbermulya, TPS 018, di C Hasil 12 suara, di Sirekap ditulis 82, suara tidak sah 20

14. Jawa Barat, Indramayu, Haurgeulis, Mekarjati, TPS 030, di C Hasil 5 suara, di Sirekap ditulis 37, suara tidak sah 34

Baca juga: Bongkar Lonjakan Suara PSI dan Dugaan Kecurangan Pemilu Lainnya, Sebanyak 42 LSM Dorong Hak Angket

Baca juga: Angka Partisipasi Pemilih di Kecamatan Purwasari Capai 86,14 Persen, Melebihi Target Nasional

15. Jawa Barat, Indramayu, Losarang, Pangkalan, TPS 008, di C Hasil 40 suara, di Sirekap ditulis 60, suara tidak sah 25

16. Banten, Tangerang, Curug, Binong, TPS 117, di C Hasil 11 suara, di Sirekap ditulis 85, suara tidak sah 46

17. Banten, Tangerang, Curug, Binong, TPS 091, di C Hasil 24 suara, di Sirekap ditulis 50, suara tidak sah 32

18. Banten, Tangerang, Curug, Curug Wetan, TPS 017, di C Hasil 3 suara, di Sirekap ditulis 42, suara tidak sah 50

19. Banten, Tangerang, Curug, Curug Wetan, TPS 038, di C Hasil 6 suara, di Sirekap ditulis 48, suara tidak sah 42

20. Sumsel, Kota Lubuk Linggau, Lubuk Linggau Timur II, Mesat Seni, TPS 001, di C Hasil 3 suara, di Sirekap ditulis 53, suara tidak sah 53

Baca juga: Sebanyak 3000 Yatim Palestina Siap Diasuh Indonesia Melalui Adara Relief International

Baca juga: Cuma dengan Rp 150 Ribu Bisa Bukber di Hotel Bintang Empat di Cikarang

21. Sumatera Selatan, Lubuk Linggau, Lubuk Linggau II, MesatSeni, TPS 006 di Sirekap 47 suara, di C Hasil 0, suara tidak sah 49.

22. Sumatera Selatan, Lubuk Linggau, Lubuk Linggau II, Mesat Seni, TPS 007 di Sirekap 40 suara, C Hasil 3, surat suara tidak sah 39.

23. Sumatera Selatan, Lubuk Linggau, Lubuk Linggau II, Mesat Seni, TPS 005 di Sirekap 40 suara, C Hasil 1, suara tidak sah 42.

24. Sumatera Selatan, Lubuk Linggau, Lubuk Linggau II, Mesat Seni, TPS 004 di Sirekap 36 suara, C Hasil 0, dan suara tidak sah 39

25. Sumatera Selatan, Lubuk Linggau, Lubuk Linggau II, Mesat Jaya, TPS 011 di Sirekap 40 suara, C Hasil 0, suara tidak sah 42

26. Sumatera Selatan, Lubuk Linggau, Lubuk Linggau II, Mesat Jaya, TPS 002 di Sirekap 35 suara, C Hasil 1, surat suara tidak sah 37

Baca juga: Usai Meroket, Harga Emas Batangan Antam di Bekasi Ahad Ini Stabil di Angka Rp 1.164.000 Per Gram

Baca juga: Tingkatkan Kepercayaan Publik, Mendagri Minta Satpol PP dan Satlinmas Jaga Integritas

27. Sumatera Selatan, Lubuk Linggau, Lubuk Linggau II, Mesat Jaya, TPS 006 di Sirekap 38, C Hasil 1, suara tidak sah 40

28.Sumsel, Lubuk Linggau, Lubuk Linggau Timur 2, Mesat Jaya, TPS 008, Di C Hasil 0, Suara, di Sirekap ditulis 35, Suara tidak sah 36

29. Sumsel, Lubuk Linggau, Lubuk Linggau Timur 2, Karya Bakti, TPS 007, Di C Hasil 1 Suara, di Sirekap ditulis 41. Suara tidak sah 35

30. Sumsel, Lubuk Linggau, Lubuk Linggau Timur 2, Karya Bakti, TPS 010, Di C Hasil 1 Suara, di Sirekap ditulis 41. Suara tidak sah 42

31. Sumsel, Lubuk Linggau, Lubuk Linggau Timur 2, Cereme Taba, TPS 015, Di C Hasil 1 Suara, di Sirekap ditulis 31, Suara tidak sah 33

32. Sumsel, Lubuk Linggau, Lubuk Linggau Timur 2, Cereme Taba, TPS 016, Di C Hasil 1 Suara, di Sirekap ditulis 32, Suara tidak sah 34

Baca juga: Fairfield By Marriott Jakarta Soekarno-Hatta Airport Kembali Berkolaborasi dengan GB Sanitaryware

Baca juga: Lagi, KPU Karawang Nonaktifkan Petugas PPK Gegara Diduga Manipulasi Suara

33. Sumsel, Lubuk Linggau, Lubuk Linggau Selatan I, Air Kati, TPS 005, Di C Hasil 3 Suara, di Sirekap ditulis 37, Suara tidak sah 36

34. Sumsel, Lubuk Linggau, Lubuk Linggau Selatan I, Air Kati, TPS 001, Di C Hasil 0 Suara, di Sirekap ditulis 30, Suara tidak sah 33

35. Sumsel, Lubuk Linggau, Lubuk Linggau Selatan I, Air Kati, TPS 003, Di C Hasil 0 Suara, di Sirekap ditulis 24, Suara tidak sah 26

36. Sumsel, Kota Lubuk Linggau, Lubuk Linggau Selatan I, Air Teman, TPS 006, di C Hasil 2 Suara, di Sirekap ditulis 43. Suara tidak sah 43

37. Sumsel, Kota Lubuk Linggau, Lubuk Linggau Selatan I, Air Teman, TPS 002, di C Hasil 2 Suara, di Sirekap ditulis 31. Suara tidak sah 31

38. Sumsel, Kota Lubuk Linggau, Lubuk Linggau Selatan I, Air Teman, TPS 003, di C Hasil 0 Suara, di Sirekap ditulis 29, Suara tidak sah 31

Baca juga: Soroti Dugaan Pemimpin Langgar Etika, Sudirman Said: Maka, Jangan Heran MK Berpihak ke Satu Paslon

Baca juga: Fakta-fakta Kasus Pembunuhan Indriana: Ibu Korban Dikirim Sate, Masih Balas WA Padahal Sudah Tewas

39. Sumsel, Kota Lubuk Linggau, Lubuk Linggau Selatan I, Jukung, TPS 001, di C Hasil 2 Suara, di Sirekap ditulis 32. Suara tidak sah 32.

40. Sumsel, Kota Lubuk Linggau, Lubuk Linggau Selatan I, Jukung, TPS 006, di C Hasil 2 Suara, di Sirekap ditulis 31. Suara tidak sah tidak ada form-nya

41. Sumsel, Kota Lubuk Linggau, Lubuk Linggau Selatan I, Lubuk Binjai, TPS 001, di C Hasil 1 Suara, di Sirekap ditulis 41. Suara tidak sah 42.

Tunjukkan Bukti

Sebelumnya diberitakan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Idham Holik meminta publik untuk menunjukkan bukti atau fakta jika merasa janggal dengan hasil rekapitulasi perhitungan suara sementara atau real count pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Pernyataan itu disampaikan Idham Holik sekaligus merespons soal munculnya polemik atas melonjaknya perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI). 

Naiknya perolehan suara PSI itu sebagian besar diduga publik karena adanya penggelembungan suara.

Menurut Idham Holik, sejatinya siapapun di negara ini berhak untuk menyampaikan komentar, namun, hal itu harus dilandasi pada bukti.

"Ya siapapun bisa berkomentar di dalam negara demokrasi siapapun bisa berkomentar, komentar yang baik adalah komentar yang dilandasi pada fakta ataupun data," kata Idham Holik saat ditemui awak media di Kantor KPU RI, Minggu 3 Maret 2024.

Untuk KPU RI sendiri, kata dia, melalui aplikasi Sirekap selalu menampilkan bukti berupa foto data formulir model C.

Baca juga: Mendagri Apresiasi Kinerja Satpol PP dan Satlinmas Sukseskan Pemilu 2024

Baca juga: Bongkar Lonjakan Suara PSI dan Dugaan Kecurangan Pemilu Lainnya, Sebanyak 42 LSM Dorong Hak Angket

Formulir itu menampilkan perolehan suara dari masyarakat yang didapat baik dari KPPS maupun PPLN.

"Sirekap data yang dipublikasi di Sirekap itu selalu disematkan foto formulir C hasil Plano, oleh karena itu saya ingin mengajak kepada para pengakses Sirekap tidak hanya melihat data numeriknya saja tetapi mohon lihat foto formulir model C hasil Plano nya," kata Idham Holik.

Idham Holik lantas turut meminta kepada publik, untuk sedianya melihat foto formulir model C itu jika sedang mengakses Sirekap atau website real count KPU.

Dengan begitu, publik kata dia, bisa melihat secara pasti ada atau tidaknya perbedaan antara angka numerik di Sirekap dengan yang ada di formulir model C.

"Apakah antara data perolehan suara peserta pemilu yang ada di dalam formulir model C hasil Plano dengan data numerik sirekapnya akurat atau tidak," tukas Idham Holik.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI kembali memperbarui data perolehan suara sementara untuk Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.

Baca juga: Angka Partisipasi Pemilih di Kecamatan Purwasari Capai 86,14 Persen, Melebihi Target Nasional

Baca juga: Sebanyak 3000 Yatim Palestina Siap Diasuh Indonesia Melalui Adara Relief International

Dalam update data yang dilihat Tribunnews, pada Minggu (3/3/2024) pukul 13.00 WIB telah terjadi penambahan suara yang terinput dalam Sirekap KPU.

Pada perolehan suara sementara itu ada beberapa partai yang berpotensi besar lolos ke parlemen.

Di urutan pertama ada Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDIP) masih bertengger di urutan pertama dengan perolehan suara 12.593.439 suara atau 16,39 persen.

Setelahnya ada Partai Golkar dengan perolehan suara 11.564.615 atau 15,05 persen; Partai Gerindra dengan perolehan 10.217.906 suara atau 13,3 persen; PKB dengan perolehan 8.868.447 suara atau 11,54 persen dan Partai NasDem dengan perolehan 7.237.832 atau 9,42 persen.

Sementara, di posisi selanjutnya ada PKS dengan perolehan 5.764.302 atau 7,5 persen; Partai Demokrat dengan 5.694.264 suara atau 7,41 persen; dan PAN dengan perolehan suara 5.342.948 atau 6,95 persen.

Dalam Sirekap ini, terdapat dua partai politik lain yang berpotensi lolos yakni Partai Persatuan Pembangunan dengan 3.080.575 suara atau 4,01 persen, dan terakhir yakni Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan perolehan 2.403.210 atau 3,13 persen.

Baca juga: Cuma dengan Rp 150 Ribu Bisa Bukber di Hotel Bintang Empat di Cikarang

Baca juga: Usai Meroket, Harga Emas Batangan Antam di Bekasi Ahad Ini Stabil di Angka Rp 1.164.000 Per Gram

Dikatakan berpotensi lolos, sebab hingga kini proses rekapitulasi suara masih terus berlangsung, sehingga kemungkinan perolehan itu masih bisa bertambah.

Sedangkan untuk partai lainnya, seperti Perindo, Partai Buruh, Partai Garuda, Partai Hanura, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Bulang Bintang (PBB), Partai Gelora dan Partai Ummat berada di bawah 2 persen suara.

Perolehan suara itu didapat atas 541.704 TPS dari 823.236 TPS atau 65,80 persen.

Soal Intervensi Istana

Idham Holik juga merespons soal adanya narasi dugaan intervensi atau operasi senyap dari istana terkait melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di data real count dan Sirekap KPU RI dalam Pileg 2024.

Kata Idham, sejatinya dalam proses pemungutan suara di Pemilu 2024 ini, banyak pihak yang dilibatkan untuk mengawal suara rakyat.

"Pelaksanan pemungutan penghitungan dan rekapitulasi suara itu melibatkan banyak pihak," kata Idham Holik.

Baca juga: Tingkatkan Kepercayaan Publik, Mendagri Minta Satpol PP dan Satlinmas Jaga Integritas

Baca juga: Fairfield By Marriott Jakarta Soekarno-Hatta Airport Kembali Berkolaborasi dengan GB Sanitaryware

Pihak yang termasuk dilibatkan, kata dia, yakni masyarakat yang menjadi badan ad hoc KPU dalam hal ini Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Menurut Idham Holik, para KPPS di seluruh TPS itu sudah bekerja dengan baik.

Bahkan, ada banyak titik TPS yang bekerja hingga pagi.

"Melibatkan banyak KPPS yang telah menyelesaikan pekerjaannya dengan sangat baik sampai dini hari ya," kata dia.

Tak hanya KPPS, Idham juga menyebut, dalam Pemilu 2024 ini pihaknya melibatkan para saksi dari partai politik maupun dari pasangan capres-cawapres.

Menurutnya, keseluruhan dari pihak yang bertugas itu memiliki keterbukaan dan kebebasan sehingga tidak dalam tekanan atau intervensi.

Baca juga: Lagi, KPU Karawang Nonaktifkan Petugas PPK Gegara Diduga Manipulasi Suara

Baca juga: Arrayan Group Luncurkan Socia Garden untuk Kaum Milenial, 350 Unit Langsung Ludes Diborong Konsumen

"Kami meyakini rekan-rekan bekerja dalam suasana kebebasan dan keterbukaan," kata Idham Holik.

Terlebih lagi kata Idham, dalam agenda pemungutan suara hingga proses rekapitulasi suara, KPU tidak bekerja sendirian melainkan juga melibatkan Bawaslu.

Tugas Bawaslu ini, kata dia, memberikan pengawasan terhadap jalannya proses tahapan pemilu.

"Karena dalam penyelenggaraan pemilu tidak hanya KPU sebagai penyelenggara tetapi juga ada Bawaslu dan bahkan dalam UU Pemilu ada yang namanya pemantau pendaftar," tukas dia.

Desak Hak Angket

Sebelumnya diberitakan bahwa puluhan lembaga swadaya masyarakat (LSM) menilai lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dari rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dalam beberapa hari ini, tidak masuk akal. 

Sebanyak 42 LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis itu pun mendesak partai politik agar segera menggulirkan hak angket di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis itu mencatat perolehan suara sementara PSI di tingkat nasional melesat dalam enam hari terakhir. 

Partai yang dipimpin anak bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) Kaesang Pangarep, mendulang nyaris 400 ribu suara dalam waktu sangat cepat.

Berdasarkan hasil real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Sabtu, 2 Maret 2024 pukul 13.00 WIB, Koalisi ini mencatat total suara PSI sudah mencapai 2.402.268 atau 3,13 persen, mendekati ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 4 persen. 

Padahal, dalam pantauan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokrati hasil real count data dari 530.776 tempat pemungutan suara (TPS) per Senin, 26 Februari 2023, perolehan suara PSI hanya sebesar 2.001.493 suara atau 2,68 persen.

Baca juga: Angka Partisipasi Pemilih di Kecamatan Purwasari Capai 86,14 Persen, Melebihi Target Nasional

Baca juga: Sebanyak 3000 Yatim Palestina Siap Diasuh Indonesia Melalui Adara Relief International

Menurut Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis yang sangat akrab dengan data riset serta terbiasa membaca tren dan dinamika data, lonjakan presentase suara PSI di saat data suara masuk di atas 60 persen itu tidak lazim, dan tidak masuk akal. 

“Koalisi sudah menduga penggelembungan suara akan terjadi bersamaan dengan penghentian penghitungan manual di tingkat kecamatan dan penghentian Sirekap KPU,” kata Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan dalam pernyataan resminya, Minggu, 3 Maret 2024.

Tiga Keinginan Jokowi

Koalisi ini juga mencatat, sejak 18 Februari 2024 yang lalu KPU sempat menghentikan pleno terbuka rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Pada saat yang sama, kata Koalisi, Sirekap KPU dihentikan dengan alasan sinkronisasi data. 

Selain itu, Koalisi ini juga mencatat Sirekap secara faktual beberapa kali tidak bisa diakses publik.

Halili Hasan juga menegaskan Koalisi sudah mengingatkan bahwa penghentian pleno terbuka tentang rekapitulasi suara secara manual di tingkat Kecamatan serta penghentian Sirekap KPU harus dipersoalkan. 

Baca juga: Cuma dengan Rp 150 Ribu Bisa Bukber di Hotel Bintang Empat di Cikarang

Baca juga: Usai Meroket, Harga Emas Batangan Antam di Bekasi Ahad Ini Stabil di Angka Rp 1.164.000 Per Gram

"Sebab, hal itu menguatkan kecurigaan publik bahwa Pemilu 2024 telah dibajak oleh rezim Jokowi. Pemungutan dan penghitungan suara direkayasa sedemikian rupa, diduga kuat untuk mewujudkan tiga keinginan Jokowi," tandas Halili Hasan.

Menurutnya tiga keinginan Jokowi itu adalah memenangkan Paslon Capres Cawapres Prabowo-Gibran, meloloskan PSI ke Parlemen, dan menggerus suara PDI Perjuangan (PDI-P).

Jika dugaan penggelembungan suara PSI dan fakta-fakta kecurangan dibiarkan, lanjut Halili Hasan, maka kekacauan Pemilu 2024 telah lengkap dan dengan sendirinya menghancurkan legitimasi pemilu.

Pada saat yang sama, ia menilai pembajakan Pemilu 2024 untuk kepentingan dan ambisi kekuasaan Jokowi, keluarga, dan kroni-kroninya nyaris sempurna.

Oleh karena itu, kata dia, sebagai pembayar pajak badan dan perorangan untuk menggaji para wakil rakyat, Koalisi  ini memerintahkan kepada para anggota DPR RI yang barangkali masih terhormat agar menggunakan hak konstitusionalnya. 

Ia menegaskan hal itu untuk membongkar kejahatan pemilu pada Pemilu 2024, khususnya melalui penggunaan hak angket.

Baca juga: Tingkatkan Kepercayaan Publik, Mendagri Minta Satpol PP dan Satlinmas Jaga Integritas

Baca juga: Fairfield By Marriott Jakarta Soekarno-Hatta Airport Kembali Berkolaborasi dengan GB Sanitaryware

Selain itu, Koalisi juga merekomendasikan kepada seluruh elemen aktivisme publik, khususnya organisasi masyarakat sipil, media, dan perguruan tinggi untuk melakukan konsolidasi serta terus memassifkan tekanan publik dan seruan moral. 

Hal itu, kata dia, untuk menghentikan despotisme dan dinasti politik rezim, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta kooptasi kekuasaan politik dan tata kelola pemerintahan negara yang anti-demokrasi dan semakin menjauh dari cita-cita proklamasi Indonesia.

Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis ini terdiri dari PBHI Nasional, Imparsial, WALHI, Perludem, ELSAM, HRWG, Forum for Defacto, SETARA Institute, YLBHI, Migrant Care, IKOHI, Transparency International Indonesia (TII), Indonesian Corruption Watch (ICW), KontraS, Indonesian Parlementary Center (IPC), Jaringan Gusdurian, Jakatarub, DIAN/Interfidei, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Yayasan Inklusif, Fahmina Institute. 

Selain itu juga ada Sawit Watch, Centra Initiative, Medialink, Perkumpulan HUMA, Koalisi NGO HAM Aceh, Flower Aceh, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Lingkar Madani (LIMA), Desantara, FORMASI Disabilitas (Forum Pemantau Hak-hak Penyandang Disabilitas), SKPKC Jayapura, AMAN Indonesia, Yayasan Budhi Bhakti Pertiwi, Aliansi untuk Demokrasi Papua (ALDP), Public Virtue, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Yayasan Tifa, Serikat Inong Aceh, Yayasan Inong Carong, Eco Bhinneka Muhammadiyah, dan FSBPI.

(Tribunnews.com/Mario Christian Sumampow/Rizki Sandi Saputra/Gita Irawan)

Baca berita TribunBekasi.com lainnya di Google News