Karena sekarang kan banyak buang air besae embarangan ada di kebun, di sawah atau di kali.

Adanya jamban ini lingkungan semakin baik bersih dan faktor kesehatannya lebih baik.

Meskipun ada peran dan tugas penting lainnya dari Dinas Kesehatan tentang penyuluhan kesehatan. Lalu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana juga kaitan dengan keluarganya.

Jadi intinya ya dalam penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem kami koloborasi dengan SKPD lain untuk mengatasi keduanya.

Terutama leading sektor dalam tugas mengatasi kemiskinan ekstrem dan stunting itu.

4. Ada kendala dalam menjalankan kedua program itu?

Kendala tidak ada ya, cuman memang ini harus menjadi diskusi juga ya, misal ketika untuk warga dapat program rutilahu itu kan status tanahnya harus memiliki alas hak atau hak milik.

Kebanyakan juga yang kondisi rumah warga tidak layak ini belum jelas alas haknya dan bahkan berdiri diatas tanah negara.

Termasuk program SPALDS atau jamban juga begitu.

5. Target perbaikan rutilahu dan bebas buang air besar sembarangan?

Kita terus berusaha dan berkolaborasi bersama.

Maka itu tadi ada anggaran dari Pemkab Bekasi, provinsi, pemerintah pusat. Juga CSR perusahaan.

Dengan adamya program kolaborasi ini mudah-mudahan bisa teratasi.

Semua tuntas lah saya berharap, kami hanya menyokong atau mendorong kaitannya program-program Rutilahu dan SPALDS dalam upaya penanganan kesmiskinan ekstrem dan stunting. (TribunBekasi.com/Muhammad Azzam)