TRIBUNBEKASI.COM, JAKARTA --- Pihak Ganjar-Mahfud MD meminta agar hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menghadirkan Kapolri Jendertal Listyo Sigit Prabowo dalam persidangan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).

Lalu bagaimana respon Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait permintaan Ganjar-Mahfud MD agar dirinya dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan PHPU.

Jenderal Listyo Sigit Prabowo menuturkan dirinya siap apabila dipanggil menjadi saksi dalam persidangan PHPU tersebut.

"Alhamdullilah, kalau nanti hakim MK mengundang, dengan senang hati kami akan hadir," ujar dia, kepada wartawan, Selasa (2/4/2024).

BERITA VIDEO : SIAP-SIAP, INI TANGGAL PUTUSAN SIDANG MK GUGATAN PILPRES 2024

Jenderal bintang empat tersebut turut berkomitmen untuk menaati aturan serta konstitusi.

"Kami akan taat terhadap aturan dan konstitusi," ucap eks Kabareskrim itu.

Diberitakan Wartakotalive.com sebelumnya, tim hukum Ganjar-Mahfud MD bukan hanya menyeret Menteri Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca juga: Diduga Takut Diintimidasi, 10 Orang Saksi Paslon 01 Mundur Jelang dan saat Sidang MK

Pihak Ganjar-Mahfud MD juga meminta hakim MK menghadirkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di tengah persidangan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).

Hal ini terkait MK yang sudah menyatakan akan memanggil Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) serta 4 menteri kabinet Jokowi.

Hal itu diungkapkan Ketua Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, seperti dikutip Tribunnews.com pada Selasa (2/4/2024).

BERITA VIDEO : MEMANAS! KPU SERANG BALIK KUBU AMIN DI SIDANG MK

"Kami sudah melayangkan surat ke MK ya bahwa di samping 4 menteri yang akan dihadirkan plus DKPP, kami juga akan meminta kepada Ketua Majelis untuk menghadirkan Kapolri pada sidang berikutnya," kata Todung, kepada wartawan di gedung MK, Jakarta, pada Selasa (2/4/2024).

Todung menyebut, pihaknya sudah menulis surat untuk pengajuan permintaan MK untuk memanggil Kapolri ke dalam persidangan.

Alasan Tim Hukum Ganjar-Mahfud MD ingin Kapolri dihadirkan ialah karena menurut mereka Polisi banyak melakukan intimidasi dan kriminalisasi selama massa kampanye.