TRIBUNBEKASI.COM — Tim Hukum Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengungkapkan adanya lima kategori pelanggaran prinsipal dalam penyelenggaraan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. 

Lima kategori pelanggaran tersebut merupakan kesimpulan sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 yang dirangkum Tim Hukum Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan telah diserahkan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis berharap kesimpulan itu akan menjadi bahan pertimbangan MK dalam memutuskan sengketa PHPU Pilpres 2024.

"Kalau kita bicara kesimpulan ini, memang tidak dibacakan tapi majelis hakim akan menggunakan kesimpulan ini sebagai bahan untuk membuat putusan yang akan dibacakan pada tanggal 22," kata Todung Mulya Lubis di Gedung MK, Jakarta, Selasa, 16 April 2024.

Todung Mulya Lubis membeberkan bahwa lima kategori pelanggaran prinsipal dalam Pilpres 2024 tersebut, yang pertama adalah pelanggaran etika.

"Pelanggaran etika, yang terjadi dengan kasat mata, dimulai dengan putusan MK Nomor 90, dan ini kalau kalian membaca keterangan Romo Magnis Suseno itu sangat jelas dikatakan oleh Romo Magnis bahwa proses pencalonan yang melanggar etika berat," ujarnya.

Baca juga: Terus Naik, Harga Emas Batangan Antam di Bekasi Selasa Ini Rp 1.321.000 Per Gram, Cek Rinciannya

Baca juga: Mahasiswa dari Beragam Kampus Serahkan Amicus Curiae, Minta MK Perintahkan KPU Pilpres Ulang 

Pelanggaran kedua, kata Todung Mulya Lubis adalah nepotisme.

Todung Mulya Lubis bahkan menyebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggunakan kekuasaan untuk mendorong anaknya, yakni Gibran Rakabuming Raka maju dalam Pilpres 2024.

"Nepotisme ini dilarang dalam hukum positif kita, ada TAP MPR yang melarang nepotisme, ada banyak undang-undang yang melarang nepotisme dan kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, mendorong anak dan menantunya itu adalah bagian dari nepotisme, membangun satu dinasti," ucap Todung Mulya Lubis.

Ketiga, sambung Todung Mulya Lubis, adalah adanya abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan.

Menurutnya, penyalahgunaan kekuasaan terjadi secara masif pada proses Pemilu 2024.

"Abuse of power yang sangat terkoordinir, sangat masif dan ini terjadi di mana-mana, nah ini juga bisa menambahkan, banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang masif sebagai akibat dari abuse of power yang terkoordinir," tutur Todung Mulya Lubis.

Baca juga: Tim Hukum AMIN: Terbukti Curang, MK Pernah Batalkan Putusan KPU dan Perintahkan Pungutan Suara Ulang

Baca juga: One Way Tol Kalikangkung-Cipali Dihentikan, Contra Flow 2 Lajur Masih Berlaku di Tol Japek

Keempat, yakni pelanggaran prosedural Pemilu.

Todung Mulya Lubis menegaskan bahwa KPU, Bawaslu, dan pasangan calon nomor 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dinilai melakukan pelanggaran serius. 

"Ini anda bisa lihat apa yang dilakukan oleh KPU, apa yang dilakukan oleh Bawaslu, apa yang dilakukan oleh Paslon 02 yang menurut kami semua adalah pelanggaran-pelanggaran yang seharusnya bisa dijadikan alasan untuk melakukan pemungutan suara ulang," ungkap Todung Mulya Lubis.