TRIBUNBEKASI.COM — Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim membantah bahwa kenaikan drastis Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa terjadi karena adanya aturan Permendikbud Ristek Nomor 2 Tahun 2024.

Nadiem Makarim pun menjelaskan bahwa aturan Permendikbud Ristek hanya berlaku untuk UKT mahasiswa baru.

Pemilik nama lengkap Nadiem Anwar Makarim ini pun menyebut bahwa aturan itu tidak terkait dengan mahasiswa lama di perguruan tinggi.

"Peraturan Kemdikbud ini menjelaskan bahwa aturan UKT baru ini hanya berlaku pada mahasiswa baru tidak berlaku untuk mahasiswa yang sudah belajar di perguruan tinggi," ucap Nadiem Makarim dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2024.

Nadiem Makarim menjelaskan bahwa penegasan itu sekaligus membantah spekulasi bahwa aturan Permendikbud Ristek jadi biang kerok kenaikan tidak wajar UKT mahasiswa.

Baca juga: Harga Emas Batangan Antam di Bekasi Selasa Pagi Ini Dibanderol Rp1.358.000 Per Gram, Simak Detailnya

Baca juga: Polisi Tangkap Tiga Pelaku Begal Residivis di Bekasi, Ada yang Baru Satu Minggu Keluar Penjara

Padahal, kata dia, anggapan itu tidak benar sama sekali.

"Jadi masih ada mispersepsi di berbagai kalangan di sosial media dan lain-lain bahwa ini akan tiba-tiba merubah rate UKT pada mahasiswa yang sudah melaksanakan pendidikannya di perguruan tinggi. Ini tidak benar sama sekali," ungkapnya.

Lebih lanjut, Nadiem Makarim memastikan bahwa aturan baru itu sejatinya tidak berpengaruh kepada mahasiswa baru yang datang dari keluarga tingkat ekonomi belum memadai.

Sebab, aturan ini memberlakukan sistem tangga.

Artinya, lanjut Nadiem, mahasiswa baru yang datang dari ekonomi menengah ke atas nantinya akan membayar UKT jauh lebih besar.

Baca juga: Hadiri acara Partai Kemerdekaan Rakyat, Anies Baswedan Pastikan Tak Gabung Parpol Usai Pilpres 2024

Baca juga: Cegah Penipuan Internet, 300 Ribu Wali Murid di Karawang Ikut Seminar Cakap Digital

Sedangkan, mahasiswa baru dengan ekonomi lebih rendah bisa membayar lebih sedikit.

"Jadi sebenarnya tidak akan berdampak besar sekali kepada mahasiswa dengan tingkat ekonomi yang belum mapan atau belum memadai. Tangga-tangga dari UKT ini semuanya ada tangganya. Dan tangga-tangga terendah yaitu level 1 dan 2 dari tangga tersebut itu tidak akan berubah, yang mungkin akan terdampak adalah untuk mahasiswa dengan keluarga dengan tingkat ekonomi tertinggi," katanya.

Dengan begitu, Nadiem Makarim meyakini tidak ada lagi mahasiswa yang gagal kuliah karena kebijakan baru tersebut.

"Tidak ada mahasiswa yang seharusnya gagal kuliah atau tiba-tiba harus membayar lebih banyak akibat daripada kebijakan ini," pungkasnya.

Naik 5 Kali Lipat

Sebelumnya, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) melakukan rapat dengan pendapat umum (RDPU) bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis lalu, 16 Mei 2024.

Baca juga: Lokasi Layanan Samsat Keliling di Kota/Kabupaten Bekasi dan Karawang, Selasa 21 Mei 2024

Baca juga: SIM Keliling Kabupaten Bekasi, Selasa 21 Mei 2024 ini di Foodcourt Harvest City, Kecamatan Setu

Perwakilan BEM SI dari Unsoed, Maulana Ihsan Huda menyampaikqn kedatangan mereka untuk mengadukan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di beberapa universitas ke DPR RI.

Menurutnya, menilai kenaikan UKT dari pihak kampus tidak masuk akal. Bahkan, kenaikannya bisa mencapai 5 kali lipat dari biasanya.

"UKT di Universitas Jenderal Soedirman ini naik melambung sangat jauh. Kenaikan bisa 300 sampai 500 persen," ujar Maulana Ihsan Huda saat RDPU dengan Komisi X, Kamis lalu, 16 Mei 2024.

Maulana Ihsan Huda mengatakan pihaknya sudah beberapa kali melukan sejumlah audiensi dengan pihak kampus.

Akan tetapi, mereka hanya menurunkan UKT sebesar Rp 81 ribu.

Baca juga: SIM Keliling Karawang, Selasa 21 Mei 2024, di Yogya Grand Karawang Hingga Pukul 15.00 WIB

Baca juga: Lowongan Kerja Bekasi: PT Framas Indonesia Butuh Operator Produksi Lulusan SMK

"Menurut kami masih belum menjawab segala tuntutan kami. Contohnya balik lagi di fakultas saya itu untuk golongan terbesar hanya turun Rp 81 ribu," katanya.

Presiden Mahasiswa UNS, Agung Luki Praditya mengatakan pihaknya juga mengalami hal serupa.

"Di Fakultas Kedokteran misalnya, semula biaya UKT hanya Rp 25 juta kini menjadi Rp 200 juta, naiknya 8 kali lipat lebih," kata Agung Luki Praditya.

"Kebidanan tahun sebelumnya Rp 25 juta, hari ini di UNS ketika masuk kebidanan IPI paling rendah adalah Rp 125 juta yang di mana naiknya 5 kali lipat," ungkapnya.

Lebih lanjut, Agung Luki Praditya menambahkan pihaknya pun berharap agar DPR bisa membantu keluhan mereka.

Baca juga: Ungkap Kasus Gratifikasi Libatkan Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Tunggu Tahapan Pemilu 2024 Selesai

Baca juga: Bongkar Kasus Ruislag, Kejati Jabar Geledah Kantor Sekda dan Dinas PUPR Karawang

Sebaliknya, mereka juga meminta adanya aturan penetapan UKT yang rinci mengenai setiap golongan.

"Di Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024 Pasal 7, PTN dapat menetapkan tarif UKT lebih dari besaran UKT pada setiap program studi diploma dan sarjana. Hari ini sangat dipertanyakan, ya, bagaimana penetapan UKT itu sendiri," pungkasnya.

Baca berita TribunBekasi.com lainnya di Google News

Ikuti saluran TRIBUN BEKASI di WhatsApp.