Namun, penunjukan Plh Bupati pun harus didasarkan pada surat tugas dari instansi di atasnya.

"Dalam posisi ini bisa saja sekda jadi plh bupati tapi tetap harus ada SK-nya, dan sekda tidak bisa menunjuk dirinya sendiri harus dari provinsi atau kementerian. Makanya dalam kondisi ini harus ada kepastian dari Kemendagri agar tidak terjadi kegaduhan,” katanya.

Terpisah, mantan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Soni Sumarsono berpendapat bahwa keterlambatan ini biasanya disebabkan oleh dua faktor. Pertama, belum ada calon penjabat atau masih dalam pertimbangan menteri.

“Kedua, kesibukan internal Kemendagri, khususnya Mendagri sedang tidak ada di tempat sehingga belum sempat menandatangani SK,” ungkapnya

Melihat kondisi ini, Soni mendorong agae segera menetapkan penjabat atau menunjuk pelaksana harian. Hal itu guna mencegah kekosongan kepemimpinan daerah.

"Jika memang belum juga dari Kemendagri, maka bisa ditunjuk oleh Pj Gubernur Jabar seorang pelaksana bupati yang dijabat oleh sekda atau pejabat lain bila sekdanya berhalangan,” kata Soni

Sementara itu, Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan membenarkan tugasnya akan berakhir dalam waktu dekat. Kemudian jelang akhir jabatannya, Dani mengaku belum mendapatkan informasi penggantinya.

“Memang belum ada informasi dari Kemendagri seperti apa. Namun secara aturan sesuai SK dan berita acara akan habis. Hingga kini belum ada kepastian, kita tunggu besok seperti apa. Saya selaku yang ditugasi hanya menjalankan sebagaimana mestinya,” katanya. (maz)

Baca berita TribunBekasi.com lainnya di Google News

Ikuti saluran TRIBUN BEKASI di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaUeu7FDzgTG0yY9GS1q