Rapat Paripurna DPRD, Bupati Karawang Dorong Peningkatan Kualitas SDM

Ringkasan Berita:

• Bupati Karawang Aep Syaepuloh menyampaikan Nota Pengantar Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Karawang, Kamis (11/6/2026).
• Rapat membahas tiga agenda utama, termasuk Raperda perpustakaan, pembentukan Pansus Kabupaten Layak Anak, serta Raperda RPPLH terkait perlindungan lingkungan hidup.
• Karawang menegaskan fokus pembangunan pada peningkatan SDM, lingkungan, dan literasi, serta meraih predikat WTP dari BPK RI untuk ke-11 kalinya berturut-turut.

Laporan Muhammad Azzam

TRIBUNBEKASI.COM, KARAWANG- Bupati Karawang, Aep Syaepuloh menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang yang digelar di Gedung Paripurna DPRD, Kamis (11/6/2026) sore.

Rapat Paripurna ini mengusung tiga agenda utama, yaitu persetujuan Raperda Penyelenggaraan Perpustakaan, pembentukan Pansus Raperda Kabupaten Layak Anak serta Raperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), dan penyampaian pertanggungjawaban APBD 2025.

Bupati Aep menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada jajaran legislatif atas kinerja yang cepat, responsif, dan adaptif. Ia menekankan bahwa di tengah pesatnya pertumbuhan industri dan urbanisasi, fokus utama Karawang harus bergeser dari pembangunan infrastruktur menuju peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

"Kita harus fokus pada penguatan literasi, keamanan lingkungan, serta penguatan kabupaten ramah anak. Ketiga hal ini menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan jika kita ingin melahirkan generasi unggulan di Karawang," ujarnya.

Ia menambahkan, sebagai salah satu pusat industri terbesar sekaligus lumbung pangan Jawa Barat, Kabupaten Karawang saat ini menghadapi tantangan krusial dalam menjaga keseimbangan wilayah.

Isu-isu aktual seperti alih fungsi lahan, pengelolaan limbah, penurunan kualitas udara, hingga pemulihan DAS Citarum menjadi sorotan.

Oleh sebab itu, Bupati Aep menegaskan pentingnya Pansus Raperda RPPLH untuk merumuskan dokumen perencanaan strategis 30 tahun ke depan.

"Investasi dan industri yang masuk ke Karawang wajib selaras dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pembangunan ekonomi yang mengorbankan alam hanya akan mewariskan bencana bagi generasi masa depan," ucapnya.

Rapat Paripurna kali ini, ungkap Bupati Aep, terasa istimewa karena Kabupaten Karawang baru saja kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk yang ke-11 kalinya secara berturut-turut pada Selasa, 9 Juni 2026 lalu.

Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan tata kelola keuangan yang transparan, bersih, dan akuntabel. (MAZ)

Baca berita TribunBekasi.com lainnya di Google News