Pemkot Bekasi Tak Lagi Anggarkan Pengadaan Kendaraan Dinas di 2026, Diganti Sewa Mobil Listrik

TRIBUNBEKASI.COM, BEKASI SELATAN --- Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi tidak akan melakukan pengadaan kendaraan dinas di tahun 2026 mendatang.

Sebaliknya, kata Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, pihaknya akan menjual kendaraan dinas yang usianya sudah lebih dari tujuh tahun.

"Kami tidak melakukan pengadaan. Justru kendaraan-kendaraan dinas yang ada, yang umurnya sudah lebih dari 7 tahun, itu kami jual sehingga ada pendapatan," kata Tri, Senin (13/10/2025).

Tri menjelaskan pendapatan dari penjualan unit itu nantinya akan dialihkan untuk sewa kendaraan berbahan dasar tenaga listrik.

Sebab menurutnya jika diputuskan untuk sewa, anggaran yang dikeluarkan lebih murah dibandingkan merawat kendaraan yang dibeli.

"Pendapatan akan diberikan untuk melakukan sewa. Karena sewa mobil listrik ini kan jadi murah," jelasnya.

"Kami tidak perlu lagi ngasih biaya operasional. Karena biasanya pejabat itu dapat BBM dan lain sebagainya, jadi justru melakukan pengiritan dalam rangka efisiensi," lanjutnya.

Perlu berinovasi

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto berharap para pengelola tempat perbelanjaan dapat lebih giat berinovasi untuk mempertahankan sistem operasi.

Terlebih era saat ini yang dinilainya perkembangan di segala lini sangat pesat.

"Jadi artinya bahwa harus ada inovasi yang kemudian dimunculkan dari pengelola. Tentu pemerintah terus berupaya agar ini tetap bisa berjalan dengan baik," kata Tri, Senin (13/10/2025).

Tri menjelaskan inovasi yang dihasilkan pengelola pun diharap telah mempertimbangkan segala aspek, dan berlaku jangka panjang.

Sebab jika hanya sebatas bersikap seakan hanya berinovasi dan tidak mempertimbangkan aspek pendukung lainnya akan tidak ada hasilnya.

"Termasuk kan hari ini sama dalam konteks yang hari ini kami lihat, kafe-kafe juga berkembang dengan cepat, tapi ada juga kafe-kafe yang tutup," jelasnya.

Berkaca dari stop operasi Grand Mall Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Tri menuturkan masalahnya bukan hanya aspek daya beli ekonomi.

Lalu bukan juga karena faktor inflasi, sebab Kota Bekasi masih terbilang aman yakni di angka 2,1 persen dan di atas target nasional 1,5 persen.

Namun pengelola yang diminta harus berbenah diri untuk mencari inovasi ekstra.

"Kalau kami lihat kan sebetulnya bukan karena hanya sekedar ekonomi dan daya beli. Tapi kemudian juga mall-nya yang harus berbenah diri. Karena bagaimanapun juga banyak pilihan-pilihan terkait dengan tingkat kenyamanan, kemudian juga style," tuturnya.

Sebagai informasi, Grand Mall Kranji dikabarkan telah stop beroperasi sejak Januari 2025 lalu.

Seorang penarik becak di sekitar lokasi, Dahuri (56) mengatakan stop operasi itu diduga karena kalah saing dengan beberapa mall lainnya yang berada di Kota Bekasi.

Bahkan penarik becak sejak tahun 90 an itu menyatakan pihak yang tidak berkepentingan tidak diperbolehkan memasuki pekarangan hingga dalam Grand Mall tersebut setelah dinyatakan stop beroperasi.

"Tutupnya sekira Januari 2025, kalah saing sama mall lain," singkat Dahuri, Senin (13/10/2025).

(Sumber : TribunBekasi.com, Rendy Rutama Putra/M37)

Baca berita TribunBekasi.com lainnya di Google News

Ikuti saluran TRIBUN BEKASI di WhatsApp