Massa Berkostum Pink Unjuk Rasa di Kantor DPRD Jabar, Lemparkan Sampah dan Serukan 10 Tuntutan

TRIBUNBEKASI.COM, BANDUNG - Massa yang terdiri atas ibu-ibu berpakaian warna pink berunjuk rasa di depan kantor DPRD Jawa Barat (Jabar) di Kota Bandung, Kamis (4/9/2025). 

Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan masyarakat terhadap tindakan represif polisi.

Massa juga menuntut pengsahan undang-undang perampasan aset terhadap koruptor, dan pemangkasan tunjangan untuk anggota DPR.

Massa demonstran ini merupakan gabungan dari sejumlah forum yakni Dago Melawan, Tamansari Bersatu, Sukahaji Melawan, Cipedes Melawan, dan Rakyat Anti Penggusuran.

Mereka juga menggelar aksi teatrikal dengan melempar sejumlah kantong plastik berisi sampah ke arah Gedung DPRD Jawa Barat. 

Baca juga: Dasco Bilang Hari Ini DPR Bakal Gelar Rapat untuk Respons Tuntutan 17+8

Aksi simbolis itu mereka lakukan sebagai wujud kekecewaan atas kondisi yang tengah berlangsung di Indonesia.

“Kami dari masyarakat kampung kota ikut menyuarakan mengenai represif aparat, mengenai juga tuntutan bagi para koruptor untuk disita asetnya dan diberlakukan hukuman mati sekalipun kami tidak berkeberatan,” ujar Angga, koordinator aksi.

Angga juga menuntut agar Pemprov Jabar membatalkan segala bentuk kerjasama dengan TNI agar Jawa Barat terhindar dari kepentingan militer.

“Bedakan kepentingan militer dengan kepentingan sipil, sehingga supremasi sipil harus berada di atas segalanya. Termasuk juga dengan reformasi polri dan pembersihan dewan dan politik praktis dari praktek-praktek korupsi dan segala macamnya," katanya.

Berikut poin-poin tuntutan masa aksi:
 
1. Hentikan brutalitas aparat, penangkapan illegal, sweeping dan pamer kekuatan TNI/POLRI di lingkungan warga masyarakat.

2. Cabut segala kebijakan yang tidak pro rakyat, tingkatkan upah pekerja disetiap sektor, lindungi pekerja dengan kepastian kerja dan sistem kerja yang adil.

3. Rampas seluruh aset Koruptor dan hukuman mati baginya.

4. Wujudkan reforma Agraria sejati, distribusikan tanah untuk rakyat bukan untuk korporasi.

5. Turunkan Pajak rakyat, harga kebutuhan pokok, tarif dasar listrik & BBM. Naikan Pajak Impor, Konglomerat dan Perusahaan multinasional.

6. Pangkas anggaran DPR, Pejabat negara, TNI dan POLRI, perbesar anggaran pendidikan dan kesejahteraan rakyat.