Janji Belum Terpenuhi, DPRD Jabar Desak Dedi Mulyadi Bayar Tunggakan Tebus Ijazah

Ringkasan Berita:

• DPRD Jabar meminta Gubernur Dedi Mulyadi segera merealisasikan janji tebus ijazah siswa yang menunggak biaya sekolah.
• Banyak sekolah swasta belum menerima dana BPMU meski ijazah sudah diberikan ke siswa.
• Dede Chandra menyebut belum ada tindak lanjut konkret dari Pemprov Jawa Barat.

TRIBUNBEKASI.COM, CIBINONG - Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Dede Chandra Sasmita, menyoroti janji Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang hingga kini belum terealisasi terkait program tebus ijazah siswa yang tertahan di sekolah swasta.

Ditemui usai kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Tahun Anggaran 2025 di Cibinong, Jawa Barat, Senin (17/11/2025), Dede mengatakan banyak sekolah masih menunggu pencairan dana pengganti dari pemerintah provinsi.

Baca juga: Detik-Detik Hiace Ditumpangi 11 Wisatawan China Tabrak Pohon hingga Masuk Jurang di Gitgit Denpasar

Baca juga: Siswa SMAN 6 Medan Histeris Temukan Cacing Saat Buka Makanan di MBG

Baca juga: Polisi Temukan Isi Buku Catatan Pelaku Ledakan SMAN 72, Ungkap Keluhan Kesepian dan Tak Punya Teman

“Saya meminta Gubernur Jawa Barat memastikan ijazah yang ditahan sudah diterima siswa dan pihak sekolah sudah mendapat pembayaran,” ujar Dede.

Ia menyebut Gubernur Dedi sebelumnya menjanjikan bahwa tunggakan siswa akan ditutup menggunakan dana Biaya Operasional Sekolah.

Namun, menurut Dede, sekolah-sekolah swasta hingga kini belum menerima dana tersebut.

“Tetapi ternyata tidak ada realisasi. Oleh karena itu saya menyampaikan ke Gubernur, mana bukti terkait janji tebus ijazah ini,” katanya.

Politisi Partai Demokrat ini menjelaskan bahwa sejumlah yayasan pendidikan mengalami kerugian karena ijazah sudah diberikan ke siswa, sementara dana pengganti dari Pemprov belum turun.

“Data sekolah yang menahan ijazah siswa sudah diminta Gubernur, tetapi sampai saat ini tidak ada tindak lanjutnya,” tegasnya.

Sebelumnya, Pemprov Jawa Barat mengumumkan kesiapan menebus ijazah para siswa yang menunggak pembayaran sekolah swasta melalui alokasi Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) sebesar Rp 1,2 triliun.

Namun, realisasi di lapangan disebut belum dirasakan pihak sekolah maupun yayasan.

Baca berita Tribunbekasi lainnya di TribunBekasi.com dan di Google News