KPAI Usulkan Enam Rekomendasi kepada Pemerintah Sebelum Menerapkan PTM

TribunBekasi.com, Jakarta - Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas sudah digelar di banyak sekolah di Jabodetabek, Senin (30/8/2021). Daerah lain akan dimulai awal September.

Hal tersebut seiring dengan pernyataan MendikbudRistek Nadiem Makarim yang  meminta seluruh daerah yang berada pada level 1-3 untuk mulai menggelar PTM secara terbatas. 

Baca juga: 90 Persen Santri Sudah Vaksin, Pondok Pesantren Attaqwa Bekasi Siap Gelar Pembelajaran Tatap Muka

Kebijakan ini merujuk Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 30, 31, dan 32 Tahun 2021.

Tak hanya itu, ada rujukan lain yakni Surat Kebijakan Bersama (SKB) empat menteri yang diterbitkan pada 30 Maret lalu yang masih berlaku saat ini. 

Dalam surat tersebut disebutkan jika guru dan tenaga kependidikan lain yang sudah mendapatkan vaksin Covid-19, maka wajib memberikan tatap muka terbatas. 

Alasan KemdikbudRistek mengizinkan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas adalah demi mencegah terjadinya learning loss yang bisa berdampak pada masa depan anak-anak Indonesia. 

Apalagi, selama ini pembelajaran jarak jauh (PJJ) dianggap tak efektif, karena banyak siswa yang merasa kesulitan dan tak maksimal untuk menyerap ilmu.

Sehubungan dengan kebijakan tersebut, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menggelar rapat koordinasi nasional (Rakornas) secara daring dengan aplikasi zoom pada 30 Agustus 2021 untuk menyampaikan hasil pengawasan PTM dan Vaksinasi Anak usia 12-17 tahun. 

Baca juga: Satpol PP Kabupaten Bekasi Siapkan Kajian Pembukaan Bioskop

Komisioner KPAI Retno Listyarti mengatakan rakornas mengundang Kementerian dan Lembaga terkait seperti KemendikbudRistek, Kementerian Agama, KemenPPPA, dan Kementerian Kesehatan. 

KPAI juga mengundang  Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/kota/kabupaten; Kepala Kantor wilayah/kota/kabupaten Agama di seluruh Indonesia; dan Kepala-Dinas-Dinas Kesehatan  Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

"Selain itu, sejumlah sekolah yang diwakili kepala sekolah dan pimpinan organisasi-organisasi guru, juga hadir sebagai peserta KPAI, juga mengundang rekan-rekan jurnalis untuk meliput jalannya rakornas PTM dan vaksinasi tersebut," katanya.

Dalam Rakornas Daring tersebut, kata dia KPAI menyampaikan hasil pengawasan PTM di 10 provinsi dan hasil pengawasan vaksinasi anak usia 12-17 tahun, serta hasil survey “Persepsi Peserta Didik tentang Vaksin Anak” dengan partisipasi survey sebanyak 86.286 anak dari 34 provinsi di Indonesia, bahkan ada 30 pelajar dari Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN), yaitu dari singapura dan Filipina. 

Peserta didik dari SILN  Singapura seluruhnya sudah divaksin, namun yang dari  SILN Filipina seluruhnya mengaku belum divaksin. 

Baca juga: Pengakuan Mantan Suami Bunuh Istri di Karawang, Kesal Sering Dihina Hingga Cekcok Harta Gono-gini

Pada tahun 2020, katanya KPAI melakukan pengawasan penyiapan buka sekolah di 49 sekolah pada 21 kabupaten/kota di sembilan Provinsi. 

Adapun sembilan provinsi  tersebut adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Daerah Istimewa Yogjakarta, Bengkulu, dan NTB.

Sedangkan 21 Kabupaten/Kota, yaitu Kota Bekasi, kabupaten Bekasi, Kota Bogor, kabupaten Bogor, Subang, Kota Bandung, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Solo, Kota Semarang, Kota Magelang, kabupaten Tegal, Kota Yogyakarta, Madiun, kabupaten Seluma, Kota Bengkulu, Kota Mataram, Lombok Barat dan kabupaten Bima.

Hasil pengawasan tahun 2020 menunjukkan ketidaksiapan sekolah sebanyak 83,3 persen, dan  hanya 16,7 persen sekolah yang siap PTM di masa pandemi. 

Selama Januari-Juni 2021 KPAI terus melakukan pengawasan PTM terbatas, pada tahun ini KPAI  sudah melakukan pengawasan ke 42 sekolah pada 12 kabupaten/Kota di 7 provinsi. 

Baca juga: Wakapolda Jamin Target Vaksinasi di Wilayah Penyangga Jakarta Capai 70 Persen Dua Pekan Lagi

Pengawasan PTM dibantu mitra KPAI di daerah, yaitu  KPAD Kota Batam yang  melakukan pengawasan di enam sekolah/madrasah dan KPAD Provinsi Kalimantan Barat yang melakukan pengawasan di 13 sekolah/madrasah. 

Ketujuh Provinsi tersebut adalah  DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Barat dan Banten.  

Sedangkan 12 kabupaten/Kota yang dimaksud adalah Kota Batam, Kabupaten Ketapang,  Pangandaran, Pandeglang, Kota Serang, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Kota Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Wonosobo, dan Kabupaten Mojokerto.

"Adapun hasilnya menunjukkan peningkatan kesiapan PTM yang mencapai 79,54 persen, dan yang belum siap hanya 20,46 persen," kata dia.

Selama bulan Juli-Agustus 2021, KPAI juga menambah jumlah pengawasan penyiapan PTM di DKI Jakarta, diantaranya SMAN 38 Jakarta, SMAN 109 Jakarta, SMAN 13 Jakarta dan SMPN  77 Jakarta, sehingga total menjadi 46 sekolah yang didatangi KPAI untuk pengawasan langsung. 

Baca juga: Ratusan Santri Pondok Pesantren Attaqwa Putra Bekasi di Vaksin oleh TNI AL

Selain melakukan survey tentang program vaksinasi anak dengan sasaran responden anak usia 12-17 tahun, KPAI kata Retno juga telah melakukan pengawasan langsung ketujuh sekolah terkait program vakinasi anak di sejumlah sentra vaksin sekolah di wilayah DKI Jakarta, diantaranya di SMPN 161 Jakarta Selatan, SMPN 88 Jakarta Barat, SMPN 270  dan SMPN 30 Jakarta Utara, SMAN 22 Jakarta Timur, SDN Pasar Baru 07 dan SMAN 20 Jakarta Pusat. 

Sepanjang pantauan KPAI di media massa, ada sejumlah daerah yang sudah melakukan vaksinasi anak usia 12-17 tahun sejak Juli 2021, diantaranya: Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Sumatera Utara, Bali, NTB, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, bahkan Papua. 

Sementara vaksinasi anak yang baru mulai digelar  bulan Agustus 2021, diantaranya adalah Nusa Tenggara Timur (NTT). 

Tidak ditemukan kasus vaksinasi anak yang berefek berat di setiap sentra pengawasan vaksinasi anak, namun di Bali ada dua kasus anak mengalami pusing dan terjatuh setelah divaksin, tepatnya saat observasi pasca vaksin dan langsung mendapatkan pertolongan. 

Setelah diperiksa di IGD oleh dokter, ternyata anak mengaku belum sarapan dan tidur terlalu larut, sehingga pasca vaksin mengalami pusing dan jatuh pingsan.

KPPAD Bali sebagai mitra KPAI sudah mendatangi sekolah dan kediaman kedua anak tersebut, saat bertemu, anak dalam kondisi sudah sangat membaik.

Baca juga: Polsek Rengasdengklok Tangkap Aca yang Tega Menendang Motor Mantan Istri hingga Terjatuh dan Tewas

KPAI juga melakukan survey singkat tentang  “Persepsi Peserta Didik Terkait Vaksinasi Anak Usia 12-17 Tahun”. Survei yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi google form ini diikuti oleh 86.286 partisipan/responden dari  jenjang pendidian SD/MI/SLB (10 persen), SMP/MTs/SLB (40 persen), MA/SMA/SMA/SLB (50 persen).

Adapun asal daerah para partisipan berasal dari 34 Provinsi di Indonesia, bahkan diikuti juga peserta didik dari Sekolah Indonesia Luar negeri (SILN), yaitu SILN  Singapura dan SILN Filipina. 

Survei dilaksanakan pada 3-9 Agustus 2021 setelah sebelumnya dilakukan ujicoba kuisioner pada 30-31 Juli 2021. 

KPAI hanya akan menyampaikan beberapa temuan survey misalnya banyak responden anak dalam survey ini yang belum divaksin karena belum ada kesempatan mereka mendapatkan vaksin anak.

Data survey menunjukkan bahwa dari 86.286 responden menyatakan kesediannya untuk di vaksin dengan angka capaian hingga 88 persen, sedangkan yang ragu-ragu ada 9%, dan yang menolak divaksin hanya sekitar tiga persen responden.  

Namun, dari yang menyatakan bersedia divaksin tersebut, baru 36 persen yang sudah beruntung mendapatkan vaksin, sedangkan 64 persen diantaranya belum divaksin.

Dari jumlah 64 persen yang belum divaksin tersebut, 57 persen responden menyatakan belum divaksin karena belum berkesempatan mendapatkan vaksin. 

Kemungkinan data ini menggambarkan bahwa  ada persoalan vaksinasi anak yang belum merata di berbagai daerah di Indonesia.

Alasan responden bersedia di vaksin diantaranya adalah sebanyak 47 persen menyatakan bahwa keinginannya vaksin agar  tubuhnya memiliki antibody terhadap virus covid-19 sehingga jika tertular gejalanya menjadi ringan; 25 persen menyatakan memiliki kekebalan terhadap virus corona; dan 24 persenmenyatakan agar segera dapat mengikuti Pembelajaran Tatap Muka (PTM), karena Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) saat ini  dinilai kurang efektif, serta susah untuk di mengerti, sedangkan dua persen karena dibujuk orangtuanya, merasa ini kewajiban dan dua persen menjawab lainnya. 

Jawaban lainnya misalnya:  agar bisa berpergian kemana saja, dan ada yang menyatakan agar terus dapat bantuan social dari pemerintah. 

Adapun alasan responden yang tidak bersedia divaksin menyatakan khawatir pada efek vaksin sebanyak 37 persen, dan merasa tidak perlu divaksin yang penting menerapkan protocol kesehatan sebanyak 15 persen responden; memiliki kormobid sehingga secara medis tidak bisa di vaksin (10 persen); tidak yakin dengan merek vaksin tertentu (delapan persen); yakin bahwa kalau anak terinfeksi covid-19 gejalanya ringan bahkan kadang tidak bergejala (15 persen); divaksin juga tidak menjamin tidak tertular covid-19 (delapan persen); dan tidak diizinkan orang tuanya untuk vaksin (tujuh persen). 

Meskipun angka yang tidak bersedia divaksin hanya tiga persen dari 86.286 responden, namun hal tersebut tetap perlu menjadi pertimbangan untuk ditindaklanjuti pemerintah, misalnya melalui pendekatan berbasis sekolah/madrasah yang melibatkan pendidik di sekolah.

Anak-anak yang sudah divaksinasi mengaku pasca divaksin merasakan nyeri ditempat suntikan dilakukan (41 persen);  lapar atau haus (16 persen);  rasa lelah (11 persen); Sakit kepala (empat persen); Demam (tiga persen); mual atau muntah (satu persen);  dan sisanya jawabannya lainnya (24 persen).

Demikian Efek dari vaksin yang dirasakan anak. Tidak ada yang parah apalagi sampai di rawat di rumah sakit. 

Dari semuanya itu kata Retnoz KPAI mendukung Pembelajaran Tatap muka di masa pandemic dengan tiga (3) syarat berikut:

Pertama, Sekolah/madrasah harus dipastikan sudah memenuhi segala syarat dan kebutuhan penyelenggaraan PTM terbatas termasuk memastikan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19 dapat terpenuhi. Jika belum terpenuhi, maka Pemerintah Daerah harus membantu pemenuhannya;

Kedua, Sekolah/madrasah harus dipastikan vaksinasinya mencapai minimal 70% warga sekolah sudah divaksin, mengingat sudah ada program vaksinasi anak usia 12-17 tahun.

Kalau hanya guru yang divaksin, maka kekebalan komunitas belum terbentuk, karena jumlah guru hanya sekitar 10 persen dari jumlah siswa.

Sementara kekebalan kelompok terbentuk jika minimal 70 persen populasi sudah divaksin, hal ini sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan badan kesehatan dunia, WHO.  

Oleh karena itu, KPAI mendorong Pemerintah Pusat harus memeastikan percepatan dan penyediaan vakinasi anak merata  di seluruh Indonesia.

"Karena dari survey singkat KPAI, anak-anak yang belum divaksin menyatakan belum mendapatkan kesempatan vaksinasi di daerahnya," katanya.

Kalau anak belum divaksin, setidaknya orangtua peserta didik sudah divaksin. 

Ketiga, Pemerintah Daerah harus jujur dengan positivity rate daerahnya, dengan ketentuan menurut WHO bahwa positivity rate di bawah lima persen baru aman membuka sekolah tatap muka.

Untuk itu, maka 3T (Testing, Tracing, dan Treatment) perlu ditingkatkan, bukan dikurangi agar positivity ratenya menjadi rendah. 

Keempat, Karena PJJ dan PTM dilaksanakan secara beriringan maka perlu ada pemetaan materi tiap mata pelajaran, materi mudah dan sedang di berikan di PJJ dengan bantuan modul, dan materi yang sulit disapaikan saat PTM, agar ada interaksi dan dialog langsung antara  peserta didik dengan pendidik.

Kelima, KPAI mendorong 5 SIAP menjadi dasar bagi pembukaan sekolah di Indonesia, yaitu Siap daerahnya, Siap sekolahnya, Siap gurunya, Siap orang tuanya dan Siap Anaknya. 

"Jika salah satu dari lima tersebut belum siap, sebaiknya tunda buka sekolah tatap muka di masa pandemi covid-19," kata Retno.

Keenam, KPAI mendorong Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan provinsi/kabupaten/kota perlu melakukan nota kesepahaman terkait pendamping sekolah dalam PTM dan Vaksinasi Anak.

Sekolah perlu mendapat edukasi dan arahan dalam penyusunan protokol kesehatan/SOP AKB di satuan pendidikan.

"Selain itu, sekolah dapat mengakses layanan fasilitas kesehatan terdekat ketika ada situasi darurat, misalnya ditemukan kasus warga sekolah yang suhunya di atas 37,3 derajat atau ada warga sekolah yang pingsan saat PTM berlangsung," katanya.