Pemkab Karawang Gencar Bangun Sanitasi untuk Kejar Target Bebas BAB Sembarangan Tahun 2025

TRIBUNBEKASI.COM, KARAWANG -  Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, tengah mengejar target bebas Open Defecation Free (ODF) atau Stop Buang Air Besar Sembarangan pada tahun 2025.

Guna mengejar target itu, Pemkab Karawang terus gencar membangun akses sanitasi dan tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (TPB/SDGs) pada tahun 2025.

Baca juga: Masturi Ros Yusuf Berdedikasi Bantu Anak Kurang Mampu yang Melanjutkan Pendidikan

Hal itu di kemukakan Kepala Bidang Prasarana dan Tata Ruang Bappeda Kabupaten Karawang, Dalli Kusnadi,  Sabtu (18/9/2021).

Dalli menjelaskan pihaknya bekerjasama dengan USAID IUWASH PLUS, dengan melakukan pendekatan yang dilakukan pemerintah melalui program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

Menurut Dalli, Kabupaten Karawang masih memiliki pekerjaan rumah yang belum tuntas soal perilaku yang tidak sehat, terutama masalah buang air besar sembarangan (BABS).

"Kami tengah terus berupaya untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan menyediakan akses sanitasi layak, sehingga tidak ada lagi masyarakat Karawang yang BABS dan Karawang terbebas dari BABS atau ODF," kata Dalli.

Kasi Lingkungan Kesehatan, Dinas Kesehatan Karawang, Dwi Teguh Wibowo, mengatakan bahwa perilaku pola hidup bersih dan sehat harus terus disosialisasikan kepada masyarakat agar mereka mau mengubah dari pola hidup tidak sehat menjadi sehat.

Baca juga: Bendahara RT Ungkap Broker Tanah di Cawang Bekerja Transparan di Proyek Normalisasi Ciliwung

"Saat ini kami masih menyisakan PR sekira 20 persen menuju ODF. Kami optimis pada 2025 mendatang Kabupaten Karawang sudah ODF," ujar Dwi.

Sementara itu, Isep dari USAID IUWAS PLUS mengungkapkan kalau pihaknya telah berupaya memberi bantuan teknis demi tercapainya target TPBS/SDGs.

"Kami terus berupaya memberikan pendampingan, pengetahuan dan pengalaman terkait penanganan BABS menuju ODF," kata Andi.

Menurut Isep, pemahaman masyarakat masih kurang tentang akses sanitasi yang aman dan dampak buruk sanitasi bagi kesehatan.

Hal ini karena masih kurangnya promosi dan sosialisasi kepada masyarakat.

Baca juga: Kemenkumham Tunjuk Pejabat Berdedikasi, Nirhoni Jatmokoadi Sebagai Plt Kalapas Kelas I Tangerang

"Kami paparkan semua itu kepada masyarakat dengan harapan masyarakat dapat mengubah pola hidup tidak sehat menjadi sehat," ungkapnya.

Hal serupa juga dilakukan Pemkab Bekasi. Mereka kini mempersiapkan program untuk melenyapkan tempat BAB di pinggir kali atau 'helikopter' guna memberantas perilaku buang air besar sembarangan yang dilakukan warga.

Setidaknya dipersiapkan anggaran Rp 23,7 miliar disiapkan untuk membangun ribuan jamban di lingkungan rumah warga yang tergolong dalam program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), yang berkaitan dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S). 

"Ini merupakan bagian dari perubahan perilaku di masyarakat dan ini bukan pembangunan MCK umum, tapi MCK di dalam rumah warga itu sendiri," kata Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bekasi, Yayan Yuliandi, Kamis (2/9/2021).

Baca juga: Ditlantas Polda Metro Jaya Tilang Lima Mobil Pejabat yang Nekad Melanggar Ganjil Genap

Rencananya pembangunan jamban akan dimulai pada pertengahan September sehingga manfaatnya akan dirasakan warga.

Pembangunan jamban di dalam rumah warga ini merupakan hasil kajian yang dilakukan 2020 lalu. Hasilnya, lebih dari 10.000 rumah warga di beberapa Kecamatan di Kabupaten Bekasi tidak memiliki jamban.

Beberapa warga hingga kini masih menggunakan helikopter yang terbuat dari kayu dan karung di pinggir kali atau sungai.

Berdasarkan kajian tersebut, kata Yayan, pembangunan jamban itu kini mulai direalisasikan secara bertahap. 

Baca juga: Pengelola TMR Tunggu Instruksi Pemprov DKI untuk Kembali Beroperasi, Siap Prokes Ketat

"Proyeksi pembangunan jembatan ini sampai 2024. Jadi sepanjang itu diharapkan penggunaan helikopter ini sudah tidak ada lagi," ucapnya.