Pemkab Karawang Lakukan Perbaikan Bertahap 8.000 Unit Rumah tidak Layak Huni

TRIBUNBEKASI.COM, KARAWANG - Sebanyak 8.000 rumah warga di wilayah Karawang, Jawa Barat tidak layak huni.

Kondisinya, terbuat dari bahan semi permanen, penggunaan material yang tidak berkualitas hingga rawan runtuh.

Baca juga: Haji Lulung Minta Maaf pada Konstituen PPP, kini Fokus Dekati Generasi Muda

"Ada 8.000 rumah yang sudah terverifikasi dan telah sesuai kondisinya tidak layak dan harus mendapatkan perbaikan," kata Wakil Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, Senin (20/9/201).

Aep menjelaskan, pihaknya setiap tahun menargetkan melakukan perbaikan 1.500 rumah tidak layak huni (rutilahu), sehingga dalam waktu lima tahun 8.000 unit rutilahu itu dapat segera diselesaikan.

"Itu juga kan masuk program rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Cellica-Aep 2020-2025," terangnya.

Aep juga menerangkan 1.500 rumah yang diperbaiki menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Karawang.

Setiap rumahnya dianggarkan sebesar Rp 41 juta.

Baca juga: Anies Sebut Separuh Warga Jakarta Buta Huruf saat Pertahankan Kemerdekaan di Lapangan IKADA

"Anggaran per rumah 41 juta, itu menyerbar di 309 desa. Tiap desa ada 4 atau 5 rumah," imbuh dia.

Aep menambah bantuan perbaikan rutilahu itu juga didapatkan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Sehingga, dalam masa lima tahun dan di masa pandemi ini sebanyak 8.000 rumah itu dapat semuanya diperbaiki.

"Sebanyak 1.500 rumah yang kita bangun pakai APBD Karawang tapi kan dapat bantuan dari pusat dan provinsi untuk perbaiki rutilahu, kadang 100 hingga 200 rumah," paparnya.

Sebelumnya, saat masa Pilkada 2020 dan masih menjadi calon Wakil Bupati Karawang nomor urut dua, Aep Syaepuloh berkeinginan untuk membenahi rumah tak layak huni (rutilahu) di Kabupaten Karawang jika terpilih nanti menjadi wakil Bupati Karawang.

Baca juga: Pencurian Motor di Pondok Ungu Permai Bekasi Utara Sering Terjadi, Aksinya Cepat Bikin Resah Warga

Langkah ini merupakan lanjutan program Calon Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana di masa kepemimpinan lima tahun lalu.

Pemerintah Kabupaten Bekasi juga menargetkan 5.000 perbaikan rumah tidak layak huni.

Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja mengatakan perbaikan rumah tidak layak huni itu menjadi programnya, dengan diberi nama Bekasi Bedah Nata Rumah atau Bebenah.

Eka menyebut program Bebenah ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Baca juga: Tyas Mirasih-Raiden Soedjono Resmi Bercerai, PN Agama Juga Putuskan Soal Harta Gono Gini

“Untuk program Bebenah, kami menargetkan 5.000 rumah se Kabupaten Bekasi, yang akan dilakukan secara bertahap untuk memperbaiki rumah warga,” kata Eka beberapa waktu lalu.

Eka berharap dengan kelayakan huni yang diterima masyarakat, dapat dimanfaatkan dan dijaga sebaik mungkin oleh masyarakat 

"Saya berharap, nanti yang sangat diprioritaskan betul-betul rumah yang tidak layak tinggal, program ini harus benar tepat sasaran, karena saya tidak mau mendengar ada rumah roboh," ujarnya

Sementara itu, Kepala Bidang Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bekasi, Budi Setiawan menyampaikan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bekasi 2017-2022, Pemkab Bekasi menargetkan perbaikan 5.000 rutilahu. Jumlah itu ditargetkan selesai pada 2022 mendatang.

Baca juga: Ungkap Penembak Ustaz Polisi Selidiki Rekaman CCTV, Terduga Pelaku Mengenakan Seragam Atribut Ojol

"Sampai saat ini 1.000 lebih rumah yang telah dilakukan perbaikan," ucapnya.

Program Bebenah tersebut anggarannya sekitar Rp 20 juta per unit, dengan rincian Rp 17.500.000 untuk material dan Rp 2.500.000 untuk biaya tukang.

"Alhamdulillah beberapa rumah yang sudah ditinjau sudah cukup layak untuk ditinggali, saya berharap ke depan program Bebenah dapat lebih baik lagi," pungkasnya.