Zita Anjani Kesal Tujuh Fraksi DPRD DKI yang Tolak Interpelasi Formula E Dianggap Parlemen Jalanan

TRIBUNBEKASI.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN Zita Anjani kesal dengan pernyataan koleganya di dewan soal istilah parlemen jalanan.

Putri dari Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan ini juga menepis stigma tentang tujuh fraksi yang menolak interpelasi Formula E karena mendapatkan duit dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Baca juga: Viral Aksi Tawuran Sekelompok Pelajar di Dekat Pemda 2 Karawang

“Masak tujuh fraksi dikatain parlemen jalanan, dituduh dikasih uang sama Gubernur. Itu jahat sekali lah,” kata Zita, Rabu (29/9/2021).

Sebagai salah satu unsur pimpinan perempuan di DPRD, Zita mengajak koleganya terutama Fraksi PDI Perjuangan dan PSI agar tidak membuat kegaduhan soal interpelasi.

Dia merasa miris, DPRD DKI Jakarta justru mempertontokan kegaduhan ini dengan menggelar rapat paripurna interpelasi yang ditunda dua kali, namun tidak kunjung kuorum.

“Wakil rakyat harusnya hadir ditengah kegelisahan masyarakat. Ini zaman lagi susah, ekonomi susah, pangan susah, ayo berempati,” ujarnya.

Zita juga merasa heran dengan situasi politik, terutama di DPRD DKI Jakarta yang dianggapnya jauh dari nilai budi pekerti.

Baca juga: Wali Kota Belum Ingin Buru-Buru Beri Izin Konser dan Pernikahan Skala Besar,

Kebanyakan orang hanya memiliki tujuan untuk menang, tanpa memikirkan etika dan kepentingan masyarakat.

“Interpelasi ini gaduh. Ayolah saling belajar menghargai, DPRD ini kan institusi terhormat yang sifatnya kolektif kolegial. Tidak boleh ada satu pihak yang merasa lebih senior sampai menghalalkan segala cara,” ujarnya.

Zita menyatakan, 73 anggota DPRD dari tujuh fraksi di Parlemen Kebon Sirih, Jakarta Pusat menolak memakai hak interpelasi.

Dia meminta 33 koleganya dari Fraksi PDI Perjuangan dan PSI untuk menghormati keputusan tujuh fraksi itu.

“Warga DKI juga ngerti hitung-hitungan politik kok. Kan jelas tujuh fraksi ini jumlahnya lebih banyak. Kalau ada pihak-pihak yang tetap ngotot menggelar interpelasi, ini justru tidak menghargai proses demokrasi yang ada di DPRD,” jelas Zita.

Baca juga: KPMH Sebut 56 eks KPK Bisa Memperkuat Institusi Polri dalam Pemberantasan Korupsi

Seperti diketahui, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyindir tujuh fraksi yang menolak usulan interpelasi sebagai parlemen jalanan.

Sebab mereka menggelar diskusi di luar ruang formal rapat, seperti di tempat makan.

“Sebetulnya di sini diskusinya, jangan diskusinya di restoran lagi, di restoran lagi,” kata Prasetio setelah rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/9/2021).