Bupati Ragukan Data yang Sebut Kabupaten Karawang Masuk Lima Besar Kemiskinan Ekstrem se-Jawa Barat

Dia menyebut pada prinsipnya permasalahan kemiskinan ekstrem ini harus dibereskan.

"Intinya kita akan validasi dulu data dari pemerintah pusat itu, baru kita reposisi anggaran sebab banyak program kita juga untuk kesejahteraan sosial mulai dari UMKM, Rutilahu, program Karawang Cerdas, program Karawang sehat," katanya.

Diketahui, Wakil Presiden Maruf Amin sampaikan lima Kabupaten di Provinsi Jawa Barat jadi prioritas penanganan kemiskinan ekstrem tahun 2021.

Hal itu berdasarkan Badan Pusat Statistik.

Total jumlah penduduk miskin ekstrem di Jawa Barat mencapai 460.327 jiwa dengan total jumlah rumah tangga miskin ekstrem sebanyak 107.560 rumah tangga.

Jumlah tersebut terdiri dari lima Kabupaten di Provinsi Jawa Barat antara lain:

• Kabupaten Cianjur dengan tingkat kemiskinan ekstrem 4 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 90.480 jiwa

• Kabupaten Bandung dengan tingkat kemiskinan ekstrem 2,46 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 93.480 jiwa

• Kabupaten Kuningan dengan tingkat kemiskinan ekstrem 6,36 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 69.090 jiwa

• Kabupaten Indramayu dengan tingkat kemiskinan ekstrem 6,15 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 106.690 jiwa

• Kabupaten Karawang dengan tingkat kemiskinan ekstrem 4,51 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 106.780 jiwa.

Cara Pemerintah Hilangkan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia di Akhir Tahun 2024

Benarkah Indonesia diprediksi akan mengalami kemiskinan ekstrem di akhir tahun 2024?

Maka dari itu, beragam upaya dilakukan pemerintah untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Lalu, bagaimana upaya atau cara pemerintah menghilangkan kemiskinan ekstrem akhir tahun 2024 mendatang?

Wakil Presiden Maruf Amin pun memberikan penjelasan cara pemerintah menghilangkan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Ia yang sekaligus Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) tersebut menyampaikannya di akun Instagram resminya di @kyai_marufamin dikutip TribunBekasi.com, pada Rabu (25/8/2021).

"Hari ini saya memimpin rapat pleno percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem dalam kapasitasnya sebagai Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) melalui konfrensi video.

Saya menekankan upaya pemerintah untuk mencapai target menghilangkan kemiskinan ekstrem pada akhir tahun 2024.

Kemiskinan ekstrem yang dimaksud mengacu pada definisi Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu 1,9 US dolar PPP (purchasing power parity) perhari.

Menurut data Badan Pusat Statistik, tingkat kemiskinan ekstrem Indonesia adalah 4% atau sekitar 10,86 juta jiwa.

Sementara tingkat kemiskinan secara umum berdasarkan data Maret 2021 adalah 10,14% atau 27,54 juta jiwa.

Terkait pengurangan kemiskinan ekstrem, saat ini pemerintah melalui berbagai Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah sesungguhnya telah melaksanakan banyak program yang terbagi dalam dua kelompok utama.

Yaitu kelompok program menurunkan beban pengeluaran rumah tangga miskin, dan kelompok program meningkatkan produktivitas masyarakat miskin.

Untuk Tahun Anggaran 2021 anggaran program dan kegiatan untuk pengurangan beban pengeluaran melalui bantuan sosial dan subsidi berjumlah Rp 272,12 triliun.

Sementara anggaran program dan kegiatan untuk pemberdayaan dan peningkatan produktivitas berjumlah Rp 168,57 triliun.

Total alokasi anggaran keseluruhan adalah Rp 440,69 triliun." tulisnya akun Instagram @kyai_marufamin dikutip TribunBekasi.com.

Program Kartu Prakerja Offline untuk Turunkan Angka Kemiskinan

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan, saat ini, pemerintah juga sedang mempersiapkan program kartu prakerja yang dapat diikuti secara offline. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, lembaga vokasi yang ada juga ke depannya akan digandeng untuk memaksimalkan pemberian pelayanan program. 

"Peningkatan kualitas ini terus dilakukan tidak hanya untuk kualitas SDM, tapi juga diharapkan bisa sekaligus menurunkan tingkat kemiskinan secara lebih cepat," ujarnya, mengutip siaran pers, Kamis (19/8/2021). 

Pemerintah meyakini bahwa program kartu prakerja di masa depan dapat bertransformasi dan dikelola dalam wadah yang lebih besar. 

"Hal ini melihat dari besarnya dampak baik yang terus dirasakan oleh masyarakat dan jumlah peminat yang mendaftar," kata Airlangga.

Di sisi lain, dia menambahkan, manajemen pelaksana program kartu prakerja juga akan bekerja sama dengan Kadin Indonesia, Apindo, dan BP2MI dalam memberikan pendampingan. 

"Pendampingan pada para manajer HRD dan perangkat UPT BP2MI Daerah agar dapat mengarahkan pekerja yang terkena PHK dan PMI purna untuk mendaftar program kartu prakerja secara online," pungkasnya.

Sekadar informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah orang miskin di Indonesia pada Maret 2021 sudah mencapai 27,54 juta orang.

Jumlah itu membuat tingkat kemiskinan mencapai 10,14 persen dari total populasi nasional.

Jika dibandingkan pada Maret 2020, jumlah penduduk miskin meningkat 0,36 persen atau naik 1,12 juta orang.

(TribunBekasi.com/MAZ/BAS/Tribunnews.com/Yanuar Riezqi Yovanda)