Hakim Tolak Seluruh Pembelaan Jerinx SID, Persidangan Kasus Dugaan Pengancaman Berlanjut

TRIBUNBEKASI.COM --- Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang perkara dugaan pengancaman dengan terdakwa I Gede Ari Astina atau lebih dikenal Jerinx (SID).

Agenda hari ini merupakan putusan sela dari majelis hakim.

Dalam persidangan, Majelis Hakim pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini menolak nota keberatan atau eksepsi dari penasehat hukum terdakwa (Jerinx).

"Menyatakan keberatan penasehat hukum terdakwa itu tidak dapat diterima," terang Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kemayoran, Jakpus, Rabu (5/1/2021).

Baca juga: Perkaranya Bergulir di Persidangan, Rabu Besok Musisi Jerinx SID Bacakan Pembelaan

Baca juga: Masuk Penjara Lagi, Jerinx SID Malah Disambut dan Dilayani Tahanan Penggemar SID

Dari penolakan tersebut, proses persidangan kasus Jerinx akan terus berlanjut dengan agenda Saksi-saksi. 

Sehingga dalam persidangan selanjutnya, hakim Jakarta Pusat meminta kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi di persidangan selanjutnya.

"Kami minta penuntut umum untuk menghadirkan saksi pada persidangan berikutnya," sambung Hakim.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai dakwaan Jaksa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

BERITA VIDEO : JERINX SID MINUM OBAT DEPRESI SEBELUM DITAHAN

Sebelumnya, Jerinx resmi ditahan di Rutan Polda Metro Jaya, terkait dengan kasus dugaan pengancaman dan kekerasan melalui media elektronik yang dilaporkan Adam Deni. 

Konflik yang terjadi atara Jering Versus Adam Deni ini diawali ketika Deni meminta bukti kepada Jerinx atas pernyataannya soal endosement Covid-19. 

Tapi bukannya memberi bukti, Jerinx malah mengancam Adam Deni dengan menginjak kepala Adam Deni di aspal.

Atas perbuatannya, Adam Deni telah melaporkan Jerinx SID ke Polda Metro Jaya pada (10/7/2021) atas dugaanpengancaman dan kekerasan.

Diketahui, Jerinx didakwa melanggar Pasal 29 juncto Pasal 45 B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) serta Pasal 27 ayat (4) juncto Pasal 45 ayat (4) UU ITE.