Breaking News:

KPK OTT Pepen

KPK Tetapkan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi Tersangka Kasus Suap Proyek Berkode 'Sumbangan Masjid'

KPK menetapkan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi tersangka kasus suap proyek berkode sumbangan Masjid, Kamis (6/1/2022).

Penulis: Panji Baskhara | Editor: Panji Baskhara
Tangkap Layar YouTube Wartakota Production
Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung KPK, Jakarta Selatan mengungkap terkait penangkapan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi bersama belasan orang lainnya, Kamis (6/1/2022). Kini KPK menetapkan Wali Rahmat Effendi tersangka kasus suap proyek berkode sumbangan Masjid dan kasus lelang jabatan. 

TRIBUNBEKASI.COM - Hari ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi tersangka kasus suap proyek, Kamis (6/1/2022).

Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung KPK mengungkap konstruksi perkara yang dilakukan Rahmat Effendi alias Pepen bersama 13 orang lainnya yang diamankan KPK.

Dugaan perkara kasus suap yang dilakukan Rahmat Effendi dan belasan orang lainnya, papar Firli Bahuri, berkode Sumbangan Masjid.

Konstruksi perkara, diduga telah terjadi yakni Pemerintah Kota Bekasi pada 2021 menetapkan APBD-P Tahun 2021 untuk belanja modal ganti rugi tanah, dengan nilai total anggaran sekitar Rp 286,5 miliar.

Baca juga: Begini Kronologis Penangkapan Wali Kota Bekasi, Digerebek di Rumah Dinas, Ditemukan Uang Miliaran

Baca juga: Ketua KPK Ungkap Kronologi Penangkapan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi Bersama 13 Orang Lainnya

Baca juga: Selain Rahmat Effendi, Dua Camat di Kota Bekasi Turut Diamankan KPK, Berikut Penjelasan Firli Bahuri

Ganti rugi dimaksud diantaranya:

- Pembebasan lahan sekolah di wilayah Rawalumbu senilai Rp 21,8 miliar

- Pembebasan lahan Polder 202 senilai Rp 25,8 miliar

- Pembebasan lahan Polder Air Kranji senilai Rp 21,8 miliar

- Melanjutkan proyek pembangunan gedung teknis bersama senilai Rp 15 miliar

"Atas proyek-proyek tersebut, Tersangka RE selaku Wali Kota Bekasi diduga menetapkan lokasi pada tanah milik swasta dan intervensi, dengan memilih langsung para pihak swasta yang lahannya akan digunakan untuk proyek pengadaan dimaksud serta meminta untuk tidak memutus kontrak pekerjaan" papar Firli Bahuri.

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved