Berita Bekasi
Hindari Godaan Lakukan Korupsi, Kepala BKPPD Kota Bekasi: Pengendalianya dari Keimanan Masing-masing
Oleh sebab itu, diperlukan keimanan saat seseorang dihadapkan dengan cobaan berupa kesempatan praktik korupsi.
Penulis: Rangga Baskoro | Editor: Dedy
lihat foto
TRIBUNBEKASI.COM, BEKASI SELATAN --- Para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Kota Bekasi diingatkan untuk menghindari praktik korupsi.
Seruan itu disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Bekasi, Karto, menyusul penangkapan Wali Kota Bekasi oleh KPK beberapa hari lalu.
Karto menjelaskan bahwa tingkat keimanan seseorang menjadi hal yang paling esensial untuk membentengi diri dari perbuatan yang melanggar hukum tersebut.
"Setiap saya menyampaikan, saya juga mengingatkan diri saya sendiri, bahwa kesempatan itu, dimana saja kita berada, peluang untuk melakukan korupsi cukup besar. Tinggal pengendaliannya, ya keimanan masing-masing," kata Karto saat dikonfirmasi, Minggu (9/1/2022).
Baca juga: Rahmat Effendi Ditangkap KPK, Kader Partai Golkar Kota Bekasi Diminta Solid dan Hormati Proses Hukum
Baca juga: Pasca Penangkapan Wali Kota Bekasi oleh KPK, BKPPD Awasi Kinerja ASN di Masa Transisi Kepemimpinan
Peluang untuk melakukan korupsi, sambung Karto, sangat terbuka lebar dimana pun dan kapan pun.
Oleh sebab itu, diperlukan keimanan saat seseorang dihadapkan dengan cobaan berupa kesempatan praktik korupsi.
"Kalau korupsi kan bukan prilaku. Setiap di situ dia lihat ada kesempatan ya yang jelas imannya harus ditingkatkan. Masing-masing ASN kan punya agama dan keyakinan," tuturnya.
BERITA VIDEO : ADE PUSPITASARI MEMBANTAH PEPEN DITANGKAP OTT
Pihaknya mengaku sering mengadakan sosialisasi dan penyuluhan kepada ASN di Kota Bekasi.
Namun demikian, hal tersebut dinilainya sia-sia apabila seseorang tak memiliki keimanan yang kuat.
"Ya kita BKD selalu mengingatkan. Setidaknya (kalau) masih sering kita lakukan (penyuluhan), tapi (korupsi) ada terus, ya buat apa. Sering kami ingatkan, tapi masih ada terus. Keimanan jadi benteng terakhir untuk cegah praktik korupsi," kata Karto.
Puskappi dorong KPK usut tuntas hingga ke legislatif
Pusat Kajian Kebijakan Publik Pemerintah Indonesia (Puskappi) mengapresiasi langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan menelusuri dugaan keterlibatan oknum anggota DPRD Kota Bekasi dalam kasus penyuapan pejabat negara yang menjerat Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi.
Sebab kasus tersebut terindikasi melibatkan oknum anggota DPRD Kota Bekasi karena menyangkut APBD-Perubahan 2021 yang disahkan eksekutif dan legislatif.
Direktur Kajian Puskappi Bobby Darmanto berpandangan, korupsi sebagai extraordinary crime (kejahatan luar biasa) sehingga tidak mungkin berdiri tunggal, karena selalu melibatkan lebih dari satu orang.
